Home News Ketua Komisi D DPRD DIY : Harus Ada Kompromi antara Kebijakan Pemerintah...

Ketua Komisi D DPRD DIY : Harus Ada Kompromi antara Kebijakan Pemerintah dengan Pelaku Usaha

124
0
Anggota Komunitas Pekerja Sektor Informal, serikat buruh hingga perwakilan usaha perhotelan yang ada di Yogyakarta saat menyampaikan protes ke DPRD DIY, Selasa (26/1/2021). Foto : Dwi Suyono

BERNASNEWS.COM- Perpanjangan masa berlaku kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) hingga 8 Februari 2021 menuai protes dari berbagai kalangan, terutama dari pelaku usaha di Yogyakarta.

Protes disampaikan anggota Komunitas Pekerja Sektor Informal, serikat buruh hingga perwakilan usaha perhotelan yang ada di Yogyakarta. Mereka menyampaikan protes itu ke DPRD DIY, Selasa (26/1/2021).

Marga yang mewakili serikat pekerja mandiri perwakilan pekerja hotel dan restoran mengatakan bahwa selama PTKM tahap pertama berlangsung hingga 25 Januari 2021, pihaknya telah mengalami kerugian yang sangat banyak. Banyak usaha terancam tutup, termasuk hotel karena tingkat hunian yang sangat rendah. Dan hal ini akan berimbas pada karyawan, yakni terancam di PHK.

Menurut Mega, saat ini tingkat hunian hotel hanya 14 kamar dari 200 kamar hotel yang ada . “Padahal itu hotel berbintang. Bagaimana dengan hotel-hotel yang lain? Terus terang kebijakan PTKM sangat menyengsarakan kami sebagai pekerja,”, ujar Marga, karyawan sebuah di Jalan Suryotomo Yogyakarta.

Sementara Denta Julian Sukma yang mewakili para pekerja informal mengemukakan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini sangat merugikan sektor usaha kecil. Mereka mengaku menyadari akan bahaya pandemi ini dan mendukung kebijakan pemerintah, tetapi pemerintah juga harus konsekwen dengan kebijakan yang diambil.

“Kami juga tidak apa-apa jika harus tutup, tetapi pemerintah juga harus bisa membantu kami dari akibat yang ditimbulkan. Artinya bisa mencukupi kebutuhan kami. Namun yang terjadi saat ini, dalam menjalankan usah kami merasa tidak tenangkarena mohon maaf kami merasa seperti maling yang harus kucing-kucingan dengan pihak Sat Pol PP,” ujar Denta.

Menurut Denta, penutupan atau pembatasan jam buka usah justru akan menimbulkan kerumunan pada jam jam sebelumnya .
“Kami siap menjalankan instruksi pemerintah misalnya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, bukan dengan pembatasan jam operasional,” tegas Denta.

Setelah bertemu dengan Anggota Dewan, mereka juga berencana akan beraudiensi dengan Gubernur DIY Sri Sultan HamengkuBuwono X.

Ketua Komisi D DPRD DIY Koeswanto yang menerima para pedagang dan karyawan tersebut mengatakan bahwa harus ada kompromi antara kenbijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat yang ada di lapangan.

Ia mengaku ini kita semua pihak, termasuk pemerintah, masih berupaya menekan penyebaran Covid 19 termasuk dengan menerapkan kebijakan PTKM. Namun, juga harus dipikirkan tentang kelangsungan hidup para warga masyarakat yang juga berjuang untuk menafkahi keluarganya. “Harus ada upaya yang seimbang sehingga bisa saling berjalan bersamaan,” tegas Politisi PDIP tersebut.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi D yang ikut menerima warga, Sofyan Setia Dharma. Menurut Sofyan, aturan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah jangan sampai justru membuat benturan antar warga dan petugas.

“Karena itu kebijakan harus dibuat lebih fleksibel agar kepentingan dan kebutuhan dari berbagai pihak dapat berjalan seiringan, seperti toleransi masa atau jam operasional rumah makan dan restoran,” kata politiisi PKS. (dwi suyono, penulis lepas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here