Home News Kepala KSP Moeldoko Dilaporkan ke Ombudsman RI

Kepala KSP Moeldoko Dilaporkan ke Ombudsman RI

716
0
Aznil Tan (tengah), Kooordinator Nasional Poros Benhil, salah satu penandatangan pernyataan sikap, Senin (6/4/2020). Foto : Istimewa

BERNASNEWS.COM – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dilaporkan/diadukan ke Ombudsman RI karena diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan 13 penasihat senior KSP dan dugaan praktik nepotisme. Laporan itu disampaikan secara resmi dan tertulis oleh Aznil (48), warga yang berdomisili di Jalan Taman Surya 5 Blok PP1 No 1B Lt 02 Kel Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat 11830, Senin (25/2/2020).

Dalam laporan yang ditujukan kepada Ketua Ombudsman RI perihal Laporan Penyalahgunaan Wewenang Pengangkatan 13 Penasehat Senior KSP dan Dugaan Praktik Nepotisme itu, Aznil mengaku bahwa laporan itu dilakukan sebagai bentuk kepeduliannya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) terhadap pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Dikatakan, apa yang dilakukan adalah dalam upaya mewujudkan aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KNN). Selain itu, untuk mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyeleggara negara dan pemerintahan. Dan hal ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Aznil (48) (kiri), warga yang berdomisili di Jalan Taman Surya 5 Blok PP1 No 1B Lt 02 Kel Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat 11830, menyerahkan surat laporan terhadap Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di Kantor Ombudsman RI, Senin (25/2/2020). Foto : Istimewa

Karena itu, menurut Aznil, ia melaporkan Moeldoko, Kepala Kantor Staf Presiden RI, kepada Ombudsman RI perihal sebagaimana disebut di atas. Menurut Aznil, laporan itu juga dilakukan sesuai amanat UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Selain itu, UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UUU Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). Dan UU Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Aznil (48) (kedua dari kanan), warga yang berdomisili di Jalan Taman Surya 5 Blok PP1 No 1B Lt 02 Kel Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat 11830, saat bertemu komisioner Ombudsman di Kantor Ombudsman RI, Senin (25/2/2020). Foto : Istimewa

Menurut Aznil, ia melaporkan hal itu kepada Ombudsman RI karena berdasarkan BAB IV UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI Ombudsman RI berwenang memeriksa, investigasi dan melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik terhadap Kantor Staf Presiden yang dipimpin Moeldoko sebagai Terlapor.

Aznil mengaku berhak melakukan laporan tersebut karena memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang kuat. Sebagai pelapor, ia memiliki KTP sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI bahwa setiap Warga Negara Indonesia atau penduduk berhak menyampaikan laporan kepada Ombudsman.

Selain itu, ia sudah pernah menyampaikan laporan secara langsung berupa surat terbuka dan dimuat beberapa media massa yang ditujukan kepada pihak Terlapor atau atasannya, tetapi laporan tersebut tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.

“Berdasarkan uraian tersebut, saya memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan pelaporan,” kata Aznil dalam laporan yang juga dikirim ke berbagai media massa, termasuk Bernasnews.com, Selasa (25/2/2020).

Menurut Aznil, pokok laporannya adalah adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor yakni mengangkat 13 penasiha senior KSP yang tidak diatur dalam Perpres 83 tahun 2019. Untuk memperkuat laporan tersebut, Aznil menyerahkan petunjuk/bukti pemula antara lain pernyataan Terlapor pada 6 Februari 2020 yang membenarkan angkat 13 Penasehat Senior KSP dan sudah bekerja sejak Selasa 4 Februari 2020.

Aznil (kedua dari kiri) saat diwawancara wartawan di Kantor Ombudsman RI, Senin 25/2/2020). Foto : Istimewa

Selain itu, menurut Aznil, pernyataan salah satu penasehat KSP yang direkrut bernama Edward OS Hiariej. Alumni Universitas Telkom menyambut gembira satu dari 13 Dewan Penasihat Senior KSP adalah Edi Witjara, yang dikenal sebagai Direktur Human Capital Management (HCM) PT Telekomunikasi Indonesia. Dan penyataan Presiden RI Ir H Joko Widodo menanggapi pembentukan 13 Penasihat KSP.

“Terlapor sebagai Kepala KSP diduga melakukan praktik nepotisme melibatkan puteri kandungnya bernama Joanina Rachma sebagai tenaga profesional dengan jabatan tenaga ahli muda Deputi 2 KSP,” tulis Aznil dalam laporan itu.

Pelapor pun menyerahkan petunjuk/bukti pemula antara lain screenshot percakapan di grup WhatsApp Projo & Friends tentang jawaban seorang Tenaga Ahli Madya KSP Joanes Joko yang menyatakan bahwa Joanina Rachma berstatus magang di KSP.

Selain itu, link media JMPNEWS.ID yang memuat berita berjudul “Anak Kandung Moeldoko Menjadi Tenaga Ahli Muda Kedeputian Dua KSP” pada 18 Februari 2020. Kemudian, screenshot isi berita media JMPNEWS.ID yang memuat berita berjudul “Anak Kandung Moeldoko Menjadi Tenaga Ahli Muda Kedeputian Dua KSP” pada 18 Februari 2020.

Karena itu, menurut Aznil berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka ia memohin kepada Ombudsman RI agar menerima laporan ini dan menindaklanjuti sesuai dengan aturan berlaku.

Kemudian, melakukan pemeriksaan terkait atas dugaan praktek KKN dan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh Terlapor. Dan mmohon kepada Ombudsman agar menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Presiden RI Ir H Joko Widodo dan jika terbukti terjadi pelanggaran dilakukan oleh Terlapor agar diberikan tindakan yang semestinya, termasuk melakukan proses hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here