Home Opini Kemerdekaan dari Kaca Mata Manajemen

Kemerdekaan dari Kaca Mata Manajemen

367
0
Drs Djati Julitriarsa MM, Dosen STIM YKPN Yogyakarta

BERNASNEWS.COM – TANGGAL 17 Agustus 2020 bangsa Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 kemerdekaan, yang notabene usia yang sudah cukup lama. Menilik usia yang sudah 75 tahun ini, semestinya bangsa dan negara Indonesia sudah dalam tahapan negara yang makmur sejahtera lahir batin bagi warga negaranya.

Namun apa boleh dikata, saat ini banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, ekonominya sedang menghadapi pandemi Covid -19. Padahal sektor ekonomi merupakan salah satu kunci untuk melakukan penilaian kemakmuran dan kesejahteraan suatu bangsa.

Perekonomian di negara kita menjadi terpuruk, bahkan pertumbuhannya minus 5,3 persen. Dan itu pasti tidak diharapkan oleh semua lapisan masyarakat, apalagi pemerintah yang menjalankan roda perekonomian negara. Dan tidak salah kalau kemudian pemerintah berupaya mengembalikan perekonomian yang turun drastis, dengan jalan menggelontorkan dana stimulasi yang ditujukan kepada kelompok-kelompok penggerak roda perekonomian seperti UMKM, agar segera pulih kembali dalam menanggulangi kesulitan mereka. Meskipun juga disadari bahwa dana yang digelontorkan memang sangat besar.

Bila kita lihat di sisi lain dan kembali membaca judul di atas, maka pada dasarnya negara merdeka apalagi sudah berjalan selama 75 tahun, sudah semestinya mampu menunjukkan adanya tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik atau mapan.

Merdeka ini dapat diartikan dari sisi material maupun spiritual. Pertanyaannya, sudahkah negara kita mampu mewujudkan hal tersebut? Ternyata jawabannya adalah masih belum sesuai kenyataan. Lantas bagaimana bila hal tersebut dikaitkan dengan konsep manajemen dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara ini? Dan itu semua menjadi tugas siapa dalam mewujudkan dan melaksanakannya?

Seorang tokoh manajemen terkenal, George R Terry, menekankan bahwa manajemen sebagai suatu fungsi mempunyai empat macam fungsi, yakni P-O-A-C atau kepanjangan dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling, yang kemudian diterjemahkan sebagai fungsi Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengawasan/Pengendalian.

Kita hubungkan keempat fungsi manajemen ini dengan kemerdekaan Indonesia. Pertama, perencanaan. Sudah selayaknyalah bahwa untuk dapat mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi bangsa ini seperti apa yang sudah termaktup dalam Pembukaan UUD 1945, secara jelas sudah dapat dipahami bahwa sejak merdeka bangsa yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 bahwa bangsa ini merencanakan terwujudnya bangsa yang makmur dan sejahtera, yang semestinya harus dapat diwujudkan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat atau daerah saja.

Fungsi yang kedua, yakni pengorganisasian. Fungsi ini menegaskan bahwa dalam upaya mewujudkan cita-cita luhur bangsa kita yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, maka perlu dibentuk adanya berbagai lembaga formal dan informal maupun non formal yang harus ada kerjasama yang solid antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat dalam mewujudkannya, lewat karya masing-masing setiap pihak tanpa terkecuali.

Oleh sebab itu baik organisasi formal yang ada di negara kita maupun organisasi non formal maupun informal, harus kerjasama bahu membahu, saling bergotong royong, untuk mampu mendukung terwujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Fungsi ketiga, yakni penggerakan, mengandung makna bahwa dalam memberikan arahan pembangunan masyarakat Indonesia secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke, haruslah ada kesamaan derap langkahnya dalam upaya mewujudkan pembangunan masyarakat Indonesia yang sejahtera dalam hal material dan spiritual, dengan mengakui adanya kebhinekaan, serta tidak boleh adanya pembedaan berdasar suku, agama, ras dan antar golongan.

Diakui bahwa semua adalah warga negara Indonesia yang mempunyai kesamaan derajatnya untuk dikembangkan sesuai tuntutan dalam cita-cita kemerdekaan di atas.

Keempat, yakni fungsi pengawasan/pengendalian. Hal ini menegaskan bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia harus adanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Nusantara, sehingga jangan sampai hanya wilayah atau daerah tertentu saja yang dikembangkan dengan meninggalkan daerah atau wilayah lainnya.

Ingat bahwa negara kita tercinta terdiri atas kepulauan dan lautan dari Sabang sampai Merauke, sehingga apa yang dikembangkan atau dibangun di wilayah Indonesia bagian barat, juga harus mampu diwujudkan untuk wilayah Indonesia tengah maupun timur. Dengan cara semacam ini maka niscaya akan terjadi rasa puas bagi setiap warga negara tanpa terkecuali, sehingga tidak akan ada pendapat lagi terjadinya disintegrasi bangsa, atau istilah adanya anak emas bangsa dan anak tiri.

Semua adalah anak emas dalam kesejahteraan serta kemakmurannya, sehingga seperti suatu slogan yang sering kita dengar adanya kemakmuran dalam keadilan dan keadilan dalam kemakmuran, dalam upaya pengendalian. Semoga bermakna. (Drs Djati Julitriarsa MM, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here