Home News Kementerian PANRB Bangun ASN Profesional Demi Mewujudkan Birokrasi Kelas Dunia

Kementerian PANRB Bangun ASN Profesional Demi Mewujudkan Birokrasi Kelas Dunia

115
0
Menteri Penertiban Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo (keempat dari kiri). Foto: Dok Bernasnews.com

BERNASNEWS.COM – Kementerian PANRB (Penertiban Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi) membangun ASN (Aparatur Sipil Negara) yang profesional untuk mendukung terwujudnya birokrasi berkelas dunia pada tahun 2024. Untuk mengakomodasi hal itu, diperlukan perubahan pola pikir dan kepemimpinan dari ASN.

Saat ini, tengah disusun arsitektur human capital ASN yang bisa mengakselerasi transformasi ASN dalam aspek struktural, kultural dan digital agar dapat beradaptasi dengan kebijakan dan kompetensi serta mengadopsi sistem dan teknologi yang akan digunakan.

“Untuk mengawali transformasi tersebut, akan dilakukan penyelerasan nilai inti ASN atau core value serta employer branding sebagai value proposition ASN yang akan diluncurkan pada tahun ini,” kata Menteri Kemenpan PANRB Tjahjo Kumolo dikutip Bernasnews.com dari laman kominfo.go.id pada Sabtu, 25 September 2021.

Menurut Tjahjo Kumolo, dalam rangka itu pula akan dilakukan penguatan kolaborasi dalam pengelolaan SDM aparatur antara Kementerian PANRB, BKN, LAN dan KASN. Selain itu, secara berkesinambungan dilakukan pengembangan jabatan fungsional dibarengi dengan penyelesaian pengalihan jabatan dan kontekstualisasi rencana strategis guna mendorong percepatan pembangunan SDMA tahun 2022-2024.

Dikatakan, pada tahun 2021 ni dilakukan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang sempat tertunda tahun 2020 karena pandemi. Selain itu, gun memberikan kesejahteraan bagi PNS dilakukan reformasi sistem gaji, tunjangan dan fasilitas.

Menurut Menteri PANRB, untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, Kementerian PANRB mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pembangunan Zona Integritas (ZI) guna mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Diungkapkan Tjahjo Kumolo bahwa dalam capaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil SAKIP tahun 2020, sebanyak 95,24 persen kementerian dan lembaga serta 97,06 persen pemerintah provinsi mendapatkan predikat B ke atas. Kemudian diikuti dengan pemerintah kabupaten dan kota yang mencapai 63,98 persen.

Sementara capaian ZI mengalami kenaikan pada jumlah pengusulan unit kerja percontohan dengan 3.691 unit kerja, dibanding tahun 2019 yang hany 2.239 unit kerja. Dari jumlah unit kerja yang diusulkan tersebut, sebanyak 681 unit kerja mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 82 unit kerja mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Capaian ini tersebar dalam 49 kementerian dan lembaga, 8 pemerintah provinsi dan 39 pemerintah kabupaten dan kota.

Menurut Tjhjo Kumolo, guna mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, implementasi SAKIP dan pembangunan unit percontohan ZI, Kementerian PANRB memiliki 3 strategi yang dilakukan, yakni kontekstualisasi dan penyempurnaan peta jalan (road map) Reformasi Birokrasi Nasional, penguatan Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Daerah,serta penguatan program evaluasi bersama pelaksanaan reformasi birokrasi. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here