Home News Keluarkan SP3, Seorang Penjahit Praperadilankan Kapolsek Depok Timur

Keluarkan SP3, Seorang Penjahit Praperadilankan Kapolsek Depok Timur

854
0
Pemohon dan kuasa hukum Termohon mengecek barang bukti yang diajukan dalam sidang praperadilan di PN Sleman, Rabu (14/10/2020). Foto : Philipus Jehamun/Bernasnews.com

BERNASNEWS.COM – Seorang penjahit, Armiati (54), warga Perumahan Jambusari Indah Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman mengajukan gugatan praperadilan kepada Kepala Polsek Depok Timur, wilayah Polres Sleman, Polda DIY.

Gugatan yang diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri Sleman, tertanggal 24 September 2020, tersebut dengan tuduhan Polsek Depok Timur telah melakukan maladministrasi dengan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) atas Laporan Polisi Nomor: LP/64/II/2019/DIY/Res Slm/Sek.Depok Timur dengan delik Penipuan pasal 378 KUHP dan atau Penggelapan pasal 372 KUHP tanggal 18 Februari 2019.

Gugatan praperadilan tersebut mulai disidangkan pada Jumat (9/10/2020) dengan pembacaan gugatan Pemohon Armiat dan dipimpin hakim tunggal Satyawati Yun Irianti SH M.Hum. Dan pada Rabu (15/10/2020) sidang mendengarkan duplik dari Termohon (Polsek Depok Tiur) atas replik yang disampaikan Pemohon Armiati pada sidang sehari sebelumnya. Replik disampaikan Pemohon untuk menanggapi jawaban Termohon atas gugatan Pemohon yang disampaikan dalam sidang sebelumnya.

Pemohon praperadilan Asmiati (kiri) saat mengikuti sidang praperadilan dengan agenda pembacaan duplik dari Termohon di PN Sleman, Rabu (14/10/2020). Foto : Philipus Jehamun/Bernasnews.com

Dalam gugatannya, Armiati menilai SP3 atas Laporan Polisi Nomor: LP/64/II/2019/DIY/Res Slm/Sek.Depok Timur dengan delik Penipuan pasal 378 KUHP dan atau Penggelapan pasal 372 KUHP tanggal 18 Februari 2019 yang didasari oleh keterangan Ahli Hukum Pidana bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana tetapi kasus tersebut merupakan hutang-piutang biasa, tidak sesuai dengan dasar-dasar hukum dalam KUHAP berdasarkan Alat-alat Bukti yang berhasil dikumpulkan Termohon untuk diajukan ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman. Keterangan ahli yang seharusnya membuat perkara pidana menjadi terang benderang dengan keahliannya baru dianggap sah setelah diucapkan di bawah “Sumpah” di hadapan Majelis Hakim.

Menurut Asmiati, dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Lebih lanjut Pasal 186 KUHAP mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Tim kuasaha hukum Termohon. Foto : Philipus Jehamun/Bernasnews.com

Adapun dalil-dalil gugatan Pemohon adalah, pertama, bahwa permohonan Praperdilan diajukan berdasarkan ketentuan pasal 77 nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menurut Asmiati dalam gugatan praperadilannya bahwa dalam menetapkan Penghentian Penyidikan (SP3) pada Laporan Polisi Nomor: LP/64/II/2019/DIY/Res Slm/Sek Depok Timur, Termohon tidak berdasar pada Alat-alat Bukti yang sudah disita dan diperiksa, namun hanya berdasarkan keterangan atau pendapat Saksi Ahli Hukum Pidana tidak di bawah sumpah. Hal ini bertentangan dengan pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyatakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan bukan untuk menetapkan perkara pidana atau perdata yang menjadi kewenangan Jaksa.

Asmiati (tengah), Pemohon praperadilan, saat memberi keterangan kepada wartawan usai sidang di PN Sleman, Rabu (14/10/2020). Foto : Istimewa

Dalam kasus Laporan Polisi Nomor: LP/64/II/2019/DIY/Res Slm/Sek Depok Timur, menurut Asmiat, Termohon sudah mempunyai 4 Alat Bukti yang sah untuk diajukan kepada Jaksa, yakni Keterangan Saksi dan sejumlah alat bukti berupa surat dan kwuitansi.

Karena itu, berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan praperadilan dengan amar sebagai berikut.

Pertama, mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya; Kedua, menyatakan Penetapan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Termohon tertanggal 24 Desember 2019 dinyatakan tidak sah; Ketiga, memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kembali Penyidikan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada Laporan Polisi Nomor: LP/64/II/2019/DIY/Res Slm/Sek Depok Timur tanggal 18 Februari 2019;

Keempat, menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah); Kelima, membebankan biaya perkara praperadilan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan. Dan apabila yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang mememeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,” pinta jand aberanak satu yang masih duduk di SD ini.

JawabanTermohon

Sementara Kapolsek Depok Timur Suhadi SH MH selaku Termohon dalam jawabannya atas gugatan praperadilan tersebut melalui tim kuasa hukum dari Bidang Hukum Polda DIY yang terdiri dari AKBP I Made Kusuma Jaya SH SIK, AKBP Suryatama Nugraha Putra SH, Kompol I Ketut Witera SH, AKP Suwardi SPd SH, IPTU Agus Sudiarto SH, Penata Tk I V Haryo Dhanendro SH dan Bripka Arum Sari SH mengatakan bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon.

Termohon menilai posita pemohon hanyalah pendapat pemohon sebagai pelapor dan hanyalah pendapat subyektif pemohon. Karena itu, sepatutnya dan selayaknya Termohon memohon kepada hakim pemeriksa perkara praperadilan ini untuk mengabaikannya.

“Apa yang dilakukan Termohon dalam menangani kasus LP/64/II/2019/DIY/Res Slm/Sek DPT tertanggal 18 Pebruari 2019 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, telah bertindak sesuai dengan Undang-undang,” tulis kuasa hukum Termohon dalam jawabannya.

Dan setelah melalui proses penyelidikan hingga melakukan gelar perkara dan berdasarkan alat-alat bukti seperti surat, keterangan saksi termasuk saksi ahli maka disimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan hutang-piutang atau kasus perdata, sehingga Termohon tidak berwenang untuk menangani kasus tersebut. Karena itu, Tim Penyidik Reskrim Polsek Depok Timur mengeluarkan SP3 atas kasus tersebut karena bukan merupakan tindak pidana.

Sidang praperadilan akan dilanjutkan Kamis (16/10/2020) untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi. Dan pada Jumat (17/10/2020) dijadwalkan untuk menyampaikan kesimpulan dan pada Senin (19/10/2020) pembacaan putusan. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here