Home News Kejati DIY Lakukan Sosialisasi Peran Kejaksaan Dalam Pembangunan

Kejati DIY Lakukan Sosialisasi Peran Kejaksaan Dalam Pembangunan

26
0
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dan Wakil Bupati Danang Maharsa, Sekda dan seluruh Kepala OPD di lingkup Pemkab Sleman hadiri acara sosialisasi Peran Kejaksaan Dalam Pembangunan di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman, Selasa (12/10/2021). Foto: Istimewa.

BERNASNEWS.COM — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta lakukan sosialisasi Peran Kejaksaan Dalam Pembangunan di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman, Selasa (12/10/2021), di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Acara ini dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan seluruh Kepala OPD di lingkup Pemkab Sleman.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menyambut baik sosialisasi yang diadakan oleh Kejati DIY tersebut. Bupati berharap arahan dari Kejati DIY bisa dilaksanakan oleh seluruh OPD di Kabupaten Sleman. “Saya harapkan sinergi dan arahan yang diberikan dalam sosialisasi ini bisa dilaksanakan untuk mempercepat pembangunan sesuai aturan yang berlaku,” kata Kustini.

Sementara Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Dr. Tanti Adriani Manurung, SH, MH mengatakan, bahwa sosialisasi ini perlu dilakukan karena tidak jarang aparat penegak hukum mendapat stigma ‘berbahaya’. “Sejatinya semua instansi vertikal yang ada di daerah termasuk kejaksaan merupakan partner,” ungkap Tanti.

Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Dr. Tanti Adriani Manurung, SH, MH saat menyampaikan paparan tugas kejaksaan. (Foto: Istimewa)

Semua instansi vertikal di daerah, lanjut Tanti, saling bekerjasama membantu agar semua pelaksanaan program-program pemerintah dan kebijakan pemerintah pusat dapat terealisasi. Terlebih menurutnya kejaksaan terdapat banyak sisi-sisi yang dapat dioptimalkan sinergitasnya.

“Kita optimalisasikan sinergitas, kolaborasi. Kalau sudah memahami makna sinergitas dalam kerangka NKRI untuk menuju tujuan negara maka tidak akan terjadi kesenjangan,” tegas Tanti.

Dikatakan, peran kejaksaan dalam proyek strategis nasional berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional meliputi beberapa hal. Diantaranya yaitu mendahulukan proses administrasi pemerintahan sesuai UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek strategis nasional

Peran lainnya, imbuh Tanti, yaitu memberikan pendampingan atau pertimbangan hukum yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran di bawahnya dan memberikan tindakan apabila terdapat penyimpangan serta pelanggaran.

“Juga meneruskan atau menyampaikan laporan masyarakat yang diterima oleh Kejaksaan Agung RI atau Kepolisian Negara RI mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek strategis nasional kepada pimpinan kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah, untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan masyarakat, termasuk dalam hal diperlukan adanya pemeriksaan oleh APIP,” tandasnya. (nun/ ted)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here