Home Opini Kebijakan Pemerintah dalam Membangun Daya Saing UMKM di Indonesia

Kebijakan Pemerintah dalam Membangun Daya Saing UMKM di Indonesia

9954
0
Dr Jumadi SE MM, Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mataram dan Ketua Ikatan Dosen Republik Indonesia Wilayah DIY)

BERNASNEWS.COM – Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia sampai saat ini. Hal ini dapat dilihat dari jumlah UMKM yang ada di Indonesia serta penyerapan tenaga kerjanya. UMKM yang nyaris tahan banting menjadi garda terdepan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kondisi tersebut membuat UMKM semakin mendapatkan posisi dalam percaturan perekonomian Indonesia sehingga UMKM pada saat ini telah dijadikan sebagai sarana kebijakan dalam memperkuat pembangunan nasional terutama dalam pembangunan bidang ekonomi.

Pembangunan ekonomi di Indonesia yang dimotori oleh sektor UMKM dapat memberikan solosi terhadap permasalahan, terutama terhadap kurangnya penyediaan lapangan kerja. UMKM juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di daerah untuk mengurangi ketimpangan terhadap distribusi pendapatan. Namun demikian, UMKM masih mengalami masalah atau kendala yaitu masih lemahnya terhadap daya saing. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kebijakan pemerintah dalam upaya untuk mengatasi lemahnya daya saing bagi UMKM.

Beberapa kebijakan yang dapat dibuat oleh pemerintah. Pertama, membuat kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundangan dari pusat sampai daerah. Idealnya pemerintah dapat menerbitkan atau membuat UU tentang pemberdayaan UMKM dan merevisi UU yang menghambat pengembangan iklim usaha bagi UMKM, misalnya kebijakan terkait tingkat bunga dan pajak.

Undang-undang yang benar-benar mewujudkan skala prioritas terhadap pengembangan UMKM merupakan langkah yang tepat, karena selama ini sektor UMKM merupakan sektor yang tahan banting terhadap segala kondisi.

Kedua, pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan satu atap/satu pintu atau one door service. UMKM rata-rata tumbuh dan berkembang di daerah yang aksesbilitasnya tidak seperti di kota besar. Untuk mengurus perizinan diperlukan waktu lama, apalagi bila loket perizinan tidak ada dalam satu tempat sehingga diperlukan mobiltas yang tinggi yang tentu saja memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang lebih mahal.

Oleh karena itu untuk mempermudah proses perizinan dan memperpendek waktu proses pengurusan izin usaha, tempat izin usaha idealnya dibuat dalam satu atap atau satu pintu/one door service.

Ketiga, perbaikan infrastruktur dan konektivitas. Rata-rata UMKM berada di daerah yang kadang terpencil dengan sarana infrastruktur yang masih lemah. Karena itu, untuk meningkatkan produktivitas, idealnya pemerintahjuga dapat membangun infrastruktur yang memada serta konektivitasnya.

Keempat, promosi penggunaan produksi dalam negeri. Pemerintah dapat membuat peraturan atau undang-undang yang mengutamakan penggunaan produk dalam negeri bahkan pemerintah dapat mempertegas dan memperjelas kewajiban setiap pemerintah daerah dalam memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa terutama yang dihasilkan oleh UMKM yang ada di Indonesia. (Dr Jumadi SE MM, Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mataram dan Ketua Ikatan Dosen Republik Indonesia Wilayah DIY)



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here