Home Opini “Jurus Ekonomi” Redam Wabah Virus Corona

“Jurus Ekonomi” Redam Wabah Virus Corona

608
0
Dr. Y. Sri Susilo, SE, Msi, Dosen Fakultas Bisnis & Ekonomika UAJY (Atma Jogja) & Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta. (Foto: Istimewa)

BERNASNEWS.COM — Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) menyatakan bahwa wabah virus Corona (Covid-19) akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika wabah Corona bertahan selama dua kwartal maka diprediksi pertumbuhan ekonomi akan menurun menjadi 4,3 persen.

Hal tersebut mengacu pada wabah SARS pada 2003 yang melanda selama dua kwartal menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot sebesar 0,2 sampai 0,3 persen. Jika wabah Corona terus berlanjut sampai dua atau tiga bulan ke depan, diperkirakan menjadikan pertumbuhan ekonomi terjun sebesar 0,6 persen, atau dua kali lebih besar dari dampak karena SARS pada tahun 2003.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) memperkirakan, puncak dampak wabah virus Corona ke ekonomi Indonesia akan terjadi pada Februari hingga Maret 2020. Setelah itu kondisi ekonomi akan mulai mengalami perbaikan mulai April 2020 dan kemudian mulai mengalami pemulihan dalam enam bulan kedepan atau sampai bulan Oktober 2020.

Sebelumnya BI juga telah memprediksi dampak wabah Corona akan menjadikan pertumbuhan ekonomi 2020 akan lebih lambat dibanding perkiraan semula. Prakiraan semula ditargetkan di kisaran 5,1 – 5,5 persen persen kemudian direvisi menjadi 5,0 – 5,4 persen.

Wabah virus Corona dipercaya dapat menggerus pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level 4 persen pada tahun 2020. Mengingat, mitra dagang utama Indonesia seperti China, Korea Selatan, Singapura, dan Jepang juga terdampak virus Corona. Di luar INDEF dan BI, beberapa institusi domestik dan asing menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun ini diprediksi di kisaran 4,8 – 4,9 persen.  Kondisi tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tertahan di kisaran 4,8 – 5,0 persen.

“Jurus Ekonomi”

Berbagai “jurus ekonomi” atau kebijakan stimulus untuk meredam dampak wabah Corona terhadap perekonomian telah dilakukan oleh Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Jurus tersebut menekan dampak negatif yang terkait dengan investasi, perdagangan dan pariwisata. Dampak virus terhadap perekonomian setidaknya melalui tiga jalur (channel), yaitu (Sri Susilo, 2020): (i) jalur investasi langsung, khususnya realisasi PMA dari China/ Tiongkok (termasuk Korea Selatan, Singapura dan Jepang) yang melambat. (ii) Jalur pedagangan khususnya ekspor dan impor dari Indonesia ke China ((termasuk Korea Selatan, Singapura dan Jepang) dan sebaliknya tentu mengalami penurunan. (iii) Jalur pariwisata khususnya wisatawan China (termasuk Malaysia, Singapura, dan Jepang) yang datang ke Indonesia (Bali, Sulawesi Utara, dan Batam) sementara berhenti.

“Jurus Ekonomi” yang dikeluarkan Pemerintah, BI, dan OJK untuk meredam dampak wabah Corona khususnya yang terkait dengan investasi (investasi langsung dan portfolio), perdagangan (ekspor dan impor) dan pariwisata (hotel, restoran, dan transportasi). Berikut sejumlah jurus termaksud.

Bank Indonesia (BI)

BI telah bekerja keras untuk menstabilkan pasar keuangan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional agar tidak terseret dampak wabah Corona. Adapun jurus atau kebijakan stimulus yang telah dikeluarkan BI adalah:

Pertama, telah menurunkan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4,75 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,00 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 5,50 persen.

Kedua, membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang dijual pemerintah senilai Rp78 triliun. BI sudah memborong SBN dari pasar sekunder senilai Rp103 triliun dari awal tahun 2020.

Ketiga, meningkatkan intensitas triple intervention agar nilai tukar Rupiah bergerak sesuai dengan fundamentalnya dan mengikuti mekanisme pasar. Untuk itu, BI akan mengoptimalkan strategi intervensi di pasar Domestic Non Delivery Forward (DNDF), pasar spot, dan pasar SBN guna meminimalkan risiko peningkatan volatilitas nilai tukar Rupiah.

Keempat. menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Valas Bank Umum Konvensional yang semula 8 persen menjadi 4 persen. Berlaku mulai 16 Maret 2020. Penurunan rasio GWM Valas tersebut akan meningkatkan likuiditas valas di perbankan sekitar US$ 3,2 miliar  dan sekaligus mengurangi tekanan di pasar valas.

Kelima, menurunkan GWM Rupiah sebesar 50 basis poin yang ditujukan kepada bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor-impor, yang dalam pelaksanaannya akan berkoordinasi dengan Pemerintah. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah kegiatan ekspor-impor melalui biaya yang lebih murah. Kebijakan akan diimplementasikan mulai 1 April 2020 untuk berlaku selama 9 bulan dan sesudahnya dapat dievaluasi kembali.

Keenam, BI memperluas jenis dan cakupan underlying transaksi bagi investor asing di dalam melakukan lindung nilai (hedging), termasuk DNDF. Perluasan underlying yang dimaksud adalah investor asing yang melepas SBN dapat memasukkan dalam rekening rupiah di Indonesia dan menggunakannya sebagai underlying transaksi DNDF.

Ketujuh, menegaskan kembali bahwa investor global dapat menggunakan bank kustodi global dan domestik dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia.

Di tengah kondisi perekonomian meghadapi “serangan” wabah penyebaran virus Corona, BI memprediksi tingkat inflasi tetap sesuai target yang ditetapkan. Target termaksud yakni inflasi sebesar 3 persen plus minus 1 persen di 2020. Setidaknya terdapat empat alasan target inflasi sesuai sasaran.

Pertama, permintaan dalam negeri masih lebih rendah dari kapasitas produksi atau disebut sebagai kesenjangan output masih negatif. Jika terjadi kenaikan permintaan terhadap inflasi dampaknya kecil.

Kedua, harga barang-barang impor juga turun di tengah kemunculan virus Corona, sehingga dampak harga impor terhadap inflasi juga rendah.

Ketiga, BI meyakini dampak pelemahan nilai tukar rupiah kepada inflasi juga rendah.
BI meyakini bahwa pelemahan rupiah dalamjangka pendek (short term) karena disebabkan kenaikan premi risiko di global, bukan karena faktor fundamental.

Keempat, BI berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas tingkat inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Februari sebesar 0,28 persen secara bulanan (month-to-month/mtm). Inflasi tersebut menurun dari Januari 2020 sebesar 0,39 persen.

Pemerintah

Pemerintah juga telah mengambil langkah untuk menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai penanganan dampak wabah virus Corona. Adapun “jurus ekonomi” atau kebijakan stimulus yang telah dikeluarkan pemerintah sebagai berikut.

Pertama, mempercepat realisasi belanja Kementerian/Lembaga, terutama belanja bantuan sosial (seperti PKH dan kesehatan), serta belanja non-operasional. Kedua, mendorong pusat-pusat pariwisata melalui berbagai program pendukung, seperti percepatan pembangunan 5 destinasi pariwisata super prioritas (Danau Toba, Borobudur, Likupang, Labuan Bajo, dan Mandalika).

Ketiga, memberi diskon tiket pesawat sebesar 50% ke 10 destinasi wisata Indonesia per 1 Maret 2020. Keempat, mendorong dan mempercepat belanja padat karya untuk kegiatan produktif yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti belanja infrastruktur di pusat dan daerah.

Kelima,  mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen yang fleksibel dalam merespon situasi ekonomi (countercyclical) dengan tetap dalam batasan yang aman dan terkendali. Keenam, mempercepat penajaman program Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk perluasan sasaran.

Pemerintah kembali mengeluarkan “jurus ekonomi” atau kebijakan stimulus ekonomi dalam rangka penanganan dampak penyebaran virus Corona. Paket kebijakan ini disusun beberapa saat setelah Presiden Jokowi mengumumkan dua orang warga negara Indonesia (WNI) positif terpapar virus Corona. Setidaknya ada empat kebijakan baru yang telah dirumuskan pemerintah. Kebijakan ini diberi nama second stimulus yang tujuannya untuk mendorong kelancaran arus impor dan ekspor.

Empat “jurus ekonomi” tersebut yaitu, pertama penyederhanaan aturan larangan pembatasan atau tata niaga di seluruh sektor. Mulai dari aturan Sistem Verifikasi Produk Kayu (SVLK) untuk produk kayu misalnya, kemudian health certificate dan surat keterangan asal. Intinya seluruh tata niaga ekspor diminta disederhanakan, kalau tidak perlu dihapuskan. Mengenai implementasi jurus tersebut Kemenko Perekonomian dengan Kementerian Perdagangan sedang membahas formulasinya.

Kedua, pemerintah akan melakukan pengurangan larangan pembatasan impor. Terutama impor bahan baku agar tidak terkendala di dalam impornya. Larangan pembatasan ini dikurangi, jika mungkin dihapuskan.

Ketiga, percepatan proses impor. Khusus importir yang memiliki reputasi tinggi diminta untuk mengurangi treatment pemeriksaan apapun. Sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Terkait dengan jurus ini telah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan.

Keempat, pemerintah meminta mengurangi logistic cost dan melakukan efisiensi di proses logistik dengan cara mendorong yang national logistic ecosystem. Pada tahap awal akan menggunakan sistem Indonesia National Single Window (INSW) dengan sistem Inaportnet.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sementara langkah OJK dalam meminimalkan risiko dari penyebaran virus Corona bagi sektor keuangan Indonesia, antara lain:

Pertama, relaksasi pengaturan penilaian kualitas aset kredit dengan plafon hingga Rp 10 miliar, hanya didasarkan pada satu pilar, yaitu ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, terhadap kredit yang telah disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak penyebaran virus Corona.

Kedua, relaksasi pengaturan restrukturisasi kredit yang disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak penyebaran virus Corona. Ketiga, relaksasi pengaturan ini akan diberlakukan sampai dengan 1 tahun setelah ditetapkan, namun dapat diperpanjang bila diperlukan.

Catatan Penutup

Sejauh manakah efektifitas atau keampuhan “jurus ekonomi” yang diterapkan BI. Pemerintah dan OJK? Sangat tergantung pada pada efektifitas implementasi di lapangan. Di samping itu, suatu kebijakan stimulus juga tergantung dari perspektif jangka waktu, baik dalam jangka pendek (short term), jangka menengah (medium term), dan jangka panjang (long term). Koordinasi dan sinergi antara BI, Pemerintah, dan OJK juga diperlukan agar damap stimulus menjadi lebih efektif dan ampuh.

Keberlanjutan dampak wabah virus Corona sangat tergantung dengan ditemukan obat atau vaksin dari virus tersebut. Jika obat atau vaksin segera ditemukan dan teruji efektif untuk penyembuhan bagi yang terinfeksi virus Corona maka dampak wabah tersebut secara bertahap akan berhenti. Kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumi) akan segera pulih dan kembali ke kondisi awal sebelum wabah terjadi. Sebaliknya, jika wabah berkepanjangan maka dampaknya terhadap perekonomian semakin besar. Penulis mempunyai keyakinan bahwa obat atau vaksin virus Corona segera ditemukan sehingga pemulihan ekonomi segera terjadi seperti yang diyakini dan optimisme yang ditunjukkan oleh BI dan Pemerintah. Semoga. (Dr Y Sri Susilo SE MSi, Dosen Fakultas Bisnis & Ekonomika UAJY (Atma Jogja) & Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here