Saturday, May 21, 2022
spot_imgspot_img
spot_img
HomeNewsIni Ruang Lingkup Kerjasama INI dengan Polri

Ini Ruang Lingkup Kerjasama INI dengan Polri

bernasnews.com – Pada 21 Agustus 2018, Kapolri saat itu Jenderal Pol H Muhammad Tito Karnavian PhD bersama Ketua Umum INI (Ikatan Notaris Indonesia) Pusat Yualita Widyadhari SH M.Kn dan Sekretaris Umum INI Firdaus Akbarsyah SH MH menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang pembinaan dan penegakan hukum dalam upaya meningkatkan profesionalisme.

Dalam MoU yang terdiri dari 10 bab dan 15 pasal serta berlaku 5 tahun sejak itu disebutkan ruang lingkup kerjasama meliputi 4 hal, yakni tukar menukar data dan/atau informasi; pembinaan dalam penegakan hukum; penegakan hukum dan peningkatan sumber daya manusia. Kemudian, pada 30 Desember 2020 dibuat pedoman kerja antara INI dan Polri tentang Pembinaan dan Penegakan Hukum di bidang kenotariatan.

Meski sudah lama ditandatangani, namun menurut Ketua Umum INI Pusat Yualita Widyadhari, hingga kini belum ada gerakan konkrit untuk melaksanakan MoU tersebut. Sehingga perlu ada sosialisasi agar MoU maupun pedoman kerja tersebut diimplementasikan dan direalisasikan. Hingga saat ini baru 5 provinsi yang melakukan sosialisasi MoU tersebut, termasuk di DIY yang berlangsung di Hotel Alana Yogyakarta, Kamis 31 Maret 2022.

Ketua Pengwil INI DIY Agung Prajanto SH (ketiga dari kiri) dan Kapolda DIY Irjen Pol Asep Suhendar MSi (kedua dari kanan) menandatangani MoU disaksikan oleh Ketua Umum INI Pusat Yualita Widyadhari SH MKn (kedua dari kiri) dan Karokerma KL SOPS Polri Brigjen Pol Drs H Dedy Setiabudi (kanan) di Hotel Alana Yogyakarta, Kamis 31 Maret 2022. Foto: Philipus Jehamun/bernasnews.com

Dalam acara sosialisasi MoU dan pedoman kerja tersebut, Karokerma KL SOPS Polri Brigjen Pol Drs H Dedy Setiabudi mengatakan maksud dari pedoman kerja tersebut adalah sebagai pedoman dalam rangka pembinaan dan penegakan hukum di bidang kenotariatan sebagai wujud tindak lanjut atas nota kesepahaman yang sudah ditandatangani.

Sedangkan tujuan dari pedoman kerja ini untuk mewujudkan sinergitas kerjasama dalam rangka pembinaan dan penegakan hukum di bidang kenotariatan untuklebih menyempurnakan tata hukum yang ada agar sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sementara ruang lingkup pedoman kerja ini adalah pertukaran data dan/atau informasi; pembinaan hukum; penegakan hukum; permohonan penangguhan penahanan; peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia serta pemanfaatan sarana dan prasarana.

(Baca juga: Pengwil INI DIY Menandatangani MoU dengan Polda DIY)

Dalam pelaksanaannya, dalam pertukaran data dan/ atau informasi, INI mengajukan permintaan secara tertulis kepada Polri ataupun sebaliknya. Data dan/atau informasi disampaikan secara cepat, tepat dan akurat dengan menggunakan sarana dan prasarana komunikasi dan teknologi informasi.

Selain itu, wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permintaan data dan atau informasi disampaikan oleh perjabat yang berwenang dan/atau yang ditunjuk.

Pembinaan hukum

Terkait pembinaan hukum, dalam pedoman kerja itu disebutkan dilaksanakan secara bersama-sama agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Bentuk pembinaan adalah workshop; seminar;diskusi; Focua Group Discussion (FGD), penyuluhan; simulasi dan kegiatan lain yang disepakati.

Ketua Pengwil INI DIY Agung Prajanto SH (ketiga dari kiri) dan Kapolda DIY Irjen Pol Asep Suhendar MSi (kedua dari kanan) menunjukkan dokumen MoU usai ditandatangani, disaksikan oleh Ketua Umum INI Pusat Yualita Widyadhari SH MKn (kedua dari kiri) dan Karokerma KL SOPS Polri Brigjen Pol Drs H Dedy Setiabudi (kanan) di Hotel Alana Yogyakarta, Kamis 31 Maret 2022. Foto: Philipus Jehamun/bernasnews.com

Sementara penegakan hukum mulai dari penyelidikan yang dilakukan sebelum ada laporan/pengaduan dan sesudah ada laporan/pengaduan atau dalam rangka penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan. Dalam rangka penyelidikan, INI akan membantu memberikan pemahaman tentang hukum kenotariatan dan berkoordinasidengan notaris terkait, sebelum proses penyidikan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menentukan suatu peristiwa yang terjadi apakah merupakan tindak pidana atau bukan.

Apabila ditemukan dugaan tindak pidana penyalahgunaan jabatan notaris, maka Polri melakukan upaya berikut yakni berkoordinasi dengan INI dan INI membantu Polri melakukan koordinasi dengan Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Sementara itu, penyidikan dilaksanakan berdasarkan laporan polisi; surat perintah tugas; laporan hasil penyelidikan; surat perintah penyidikan; dan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP); Kemudian, kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi penyelidikan; administrasi penyidikan; pengiriman SPDP; pemeriksaan; gelar perkara; penyelesaian berkas perkara/penghentian penyidikan; penyerahan berkas perkara ke penuntut umum; penyerahan tersangka dan barang bukti; surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pelapor pada setiap tahapan dan/atau sesuai kebutuhan.

Kegiatan penyidikan dilakukan dengan cara pemangglan, pemeriksaan notaris, pengambilan copy minuta akta nortaris dan permohonan laboratorium forensik atau forensik, yakni pemanggilan. Pemanggilan terhadap notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik; pemanggilan notaris dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dari MKN dan sebagainya.

Sementara itu, dengan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan (KUHAP), Pengurus Pusat INI dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap notaris yang ditahan. Permohonan penangguhan penahanan didasarkan pada beberapa pertimbangan. (phj)

spot_img
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments