Home News Ini Alasan Pemerintah Batalkan PPKM Level 3 pada Libur Natal dan Tahun...

Ini Alasan Pemerintah Batalkan PPKM Level 3 pada Libur Natal dan Tahun Baru

100
0
Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: maritim.go.id

BERNASNEWS.COM – Pemerintah melalui Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan telah memutuskan untuk membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah menjelang momen libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Dalam siaran pers Nomor SP-786/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XII/2021 yang diunggah di laman resmi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi yang diunggah pada Selasa, 7 Desember 2021, disebutkan bahwa pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode libur Natal dan Tahun Baru pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Natal dan Tahun Baru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai dengan yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan.

Menurut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang dikutip Bernasnews.com dalam siaran pers itu mengatakan, ada sejumlah pertimbangan yang membuat pemerintah memutuskan untuk tidak menerapkan PPKM Level 3 untuk semua wilayah pada libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Pertama, penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia menunjukkan perbaikan yang signifikan dan terkendali pada tingkat yang rendah. Bahkan sejauh ini Indonesia berhasil menekan angka kasus konfirmasi Covid-19 harian dengan stabil di bawah angka 400 kasus. Sementara kasus aktif dan jumlah yang dirawat di RS menunjukkan tren penurunan dalam beberapa hari ke belakang.

Menurut Luhut B Pandjaitan, pPerbaikan penanganan Pandemi Covid-19 juga terlihat dari tren perubahan level PPKM kabupaten kota di Jawa Bali. Berdasarkan assessmen per 4 Desember, jumlah kabupaten kota yang tersisa di level 3 hanya 9,4 persen dari total kabupaten/kota di Jawa-Bali atau hanya 12 kabupaten/kota saja.

Kedua, capaian vaksinasi dosis 1 di Jawa-Bali yang sudah mencapai 76 persen dan dosis 2 yang mendekati 56 persen. Sementara vaksinasi lansia terus digenjot hingga saat ini mencapai 64 dan 42 persen untuk dosis 1 dan 2 di Jawa Bali. Sebagai perbandingan, belum ada masyarakat Indonesia yang divaksinasi pada periode Natal tahun lalu. Hasil sero-survei juga menunjukkan masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19 yang tinggi.

Meski demikian, menurut Luhut Binsar Pandjaitan, pemerintah menekankan bahwa semua pihak perlu meningkatkan kewaspadaan terutama mengingat munculnya varian baru Omicron yang sudah dikonfirmasi di beberapa negara.

Menurut Luhut, penyebaran varian Omicron di berbagai negara dunia terindikasi lebih cepat dan meningkatkan kemungkinan reinfeksi. Namun temuan awal dari Afrika Selatan menunjukkan tingkat keparahan dan tingkat kematian akibat varian Omicron relatif terkendali, meski masih butuh waktu dan tambahan data untuk mendapatkan informasi yang lebih valid.

Karena itu, meski PPKM Level 3 tidak diterapkan secara merata di semua wilayah di Indonesi, namun syarat perjalanan akan tetap diperketat, terutama di perbatasan untuk penumpang dari luar negeri. Kebijakan PPKM pada masa libur Natal dan Tahun Baru akan dibuat lebih seimbang dengan disertai aktivitas testing dan tracing yang tetap digencarkan.

Dikatakan, perbatasan Indonesia akan tetap diperketat dengan syarat penumpang dari luar negeri adalah hasil tes PCR negatif maksimal 2 × 24 jam sebelum keberangkatan dan melakukan karantina selama 10 hari di Indonesia.

Kemudian,melalui penguatan 3T (testing, tracing dan treatment) dan percepatan vaksinasi dalam 1 bulan terakhir, Indonesia saat ini lebih siap dalam menghadapi momen Natal dan Tahun Baru. Testing dan tracing tetap berada pada tingkat yang tinggi, meski kasus rendah dan lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Menko Luhut Pandjaitan, selama masa libur Natal dan Tahun Baru, syarat perjalanan jarak jauh dalam negeri adalah wajib vaksinasi lengkap dan hasil antigen negatif maksimal 1 × 24 jam sebelum keberangkatan. Untuk orang dewasa yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap ataupun tidak bisa divaksin karena alasan medis, tidak diizinkan untuk bepergian jarak jauh. Sementara anak-anak dapat melakukan perjalanan dengan syarat PCR yang berlaku 3 × 24 jam untuk perjalanan udara atau antigen 1 × 24 jam untuk perjalanan darat atau laut.

Selain itu, pemerintah menerapkan larangan seluruh jenis perayaan Tahun Baru di hotel, pusat perbelanjaan, mall, tempat wisata dan tempat keramaian umum lainnya. Sementara untuk operasional pusat perbelanjaan, restoran, bioskop dan tempat wisata hanya diizinkan dengan kapasitas maksimal 75 persen dan hanya untuk orang dengan kategori hijau di aplikasi Peduli Lindungi.

“Sedangkan untuk acara sosial budaya, kerumunan masyarakat yang diizinkan berjumlah maksimal 50 orang. Disiplin penggunaan Peduli Lindungi harus ditegakkan,” kata Menko Luhut. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here