Tuesday, May 17, 2022
spot_imgspot_img
spot_img
HomeNewsIndonesia Akhirnya Berhak Kelola Navigasi Udara di Atas Kepulauan Riau dan Natuna

Indonesia Akhirnya Berhak Kelola Navigasi Udara di Atas Kepulauan Riau dan Natuna

BERNASNEWS.COM – Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berhasil menyempurnakan kedaulatan bangsa lewat penandatanganan tiga perjanjian kerja sama strategis di bidang politik, hukum dan pertahanan keamanan, di antaranya berhak mengelola navigasi udara di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna.

Hal ini menyusul ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Singapura dalam satu paket. Penandatanganan 3 perjanjian kerjasama itu dilakukan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong di the Shancaya Resort Bintan, Kepulauan Riau, Selasa 25 Januari 2022.

“Hari ini menjadi hari yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena kita akhirnya mampu menyempurnakan kedaulatan bangsa lewat penandatanganan tiga perjanjian kerja sama strategis di bidang politik, hukum dan pertahanan keamanan antara Indonesia dan Singapura yang dibentuk dalam satu paket,” tulis Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di akun instagramnya yang diunggah pada Selasa 25 Januari 2022.

Menurut Menteri Luhut, yang paling berkesan dan membuatnya bangga jadi bagian dari proses memperjuangkan penyempurnaan kedaulatan bangsa ini adalah pada akhirnya Indonesia berhasil untuk mengelola navigasi udara di atas wilayah kepulauan Riau dan Natuna yang sebelumnya dikelola oleh Singapura.

https://www.instagram.com/luhut.pandjaitan/

“Negosiasi realignment FIR (Flight Information Region) Jakarta-Singapura ini seingat saya telah dilakukan sejak tahun 1990-an, namun baru bisa diselesaikan secara komprehensif beberapa tahun belakangan ini,” kata Menteri Luhut yang dikutip Bernasnews.com di akun instagramnya.

Selain itu, menurut Menteri Luhut, Indonesia juga berhasil mencapai kesepakatan dalam kerja sama di bidang hukum lewat perjanjian ekstradisi yang progresif, fleksibel dan antisipatif terhadap perkembangan bentuk dan modus tindak kejahatan di masa sekarang dan masa depan.

Selain itu pemberlakuan masa berlaku surut atau retroaktif hingga 18 tahun terhadap tindak kejahatan yang berlangsung sebelum berlakunya perjanjian ini juga telah disepakati bersama. Dengan berlakunya perjanjian ini, menurut Luhut, Indonesia akan mampu menuntaskan pelaku kejahatan di masa lampau dan siap untuk mengimplementasikan Keputusan Presiden terkait Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.

Perjanjian DCA yang merupakan payung bagi kedua negara untuk berdialog dan berkonsultasi terkait kebijakan bilateral secara regular mengenai isu-isu keamanan, juga turut ditandatangani hari ini.

“Saya sungguh mengapresiasi komitmen, konsistensi serta kerjasama yang dilakukan oleh seluruh tim negosiasi pemerintah Republik Indonesia dalam mensukseskan perjanjian penting antara dua negara. Namun di balik semua ini saya pikir keberhasilan yang kita raih hari ini tak bisa lepas dari peran besar kepemimpinan Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara Republik Indonesia yang punya gaya diplomasi bersahabat dan luwes namun tetap memegang teguh prinsip sebagai negara berdaulat,” kata Menteri Luhut.

Hal ini mendapat apresiasi dari warganet. “Luar biasa Pak dan ini merupakan kabar baik dan kabar buruk bagi pelaku kejahatan yg sekarang lg ditagih sama pemerintah,” komentar pemilik akun instagram @akurat730 di kolom komentar.

Hal yang sama disampaikan rudi susanto di akun @rudisusantors77. “Alhamdulilah smoga kejahatan masa lalu bisa d tegakkan oleh satgas BLBI,” kata Rudi Susanto. (lip)

spot_img
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments