Home Opini Impor Beras Memicu Kemiskinan Perdesaan

Impor Beras Memicu Kemiskinan Perdesaan

232
0
Ir Laeli Sugiyono MSi, Statistisi Madya pada BPS Provinsi Jawa Tengah Foto : Dok pribadi

BERNASNEWS.COM – Sesungguhnya impor beras dalam situasi dan waktu yang tepat sangat menguntungkan karena perbedaan harga beras internasional yang cenderung lebih murah dari harga beras pasar domestik, ini karena berbagai alasan diantaranya petani Indonesia belum seefisien petani manca negara.

Akan tetapi apalah daya, upaya untuk memetik manfaat justeru menjadi boomerang, karena impor beras berdampak pada banjirnya beras di pasar domestik ketika petani sedang panen raya. Secara hukum ekonomi akan menurnkan harga beras yang muaranya menurunkan harga gabah di tingkat petani.

Rencana impor beras oleh pemerintah menimbulkan kontra karena mendekati panen raya. Informasi terkait impor beras memengaruhi harga gabah dan beras di pasar. Penurunan harga gabah di tingkat petani,membuat turunnya pendapatan dan kesejahteraan petani.

Padahal, penduduk miskin di Indonesia didominasi penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Jumlah penduduk miskin di perdesaan yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian sebesar 62,39 persen. Artinya, sektor pertanian masih menjadi kantong kemiskinan di perdesaan. Selain itu, rumah tangga tani di Indonesia paling banyak melakukan budi daya padi. Dengan penurunan harga beras ini, akan banyak rumah tangga tani yang terdampak pendapatannya.

Untuk komoditas padi, setiap kenaikan harganya akan sangat diperhatikan pemerintah karena beras merupakan kebutuhan pokok penduduk. Padahal bagi petani padi, kenaikan harga gabah atau beras sangat dinantikan untuk meningkatkan pendapatannya.

Berbeda dengan komoditas lainnya seperti cabai, yang harganya bisa melonjak tinggi cukup lama sehingga sangat menguntungkan petani cabai. Bagi petani padi, sangat sulit menikmati harga jual tinggi karena setiap kenaikan harga akan segera distabilkan pemerintah.

Harga gabah kering panen di tingkat petani pada Februari turun 3,31 persen, demikian juga di tingkat penggilingan, turun 3,24 persen. Bahkan jika dibandingkan setahun lalu, harga gabah kering panen turun 8,08 persen.

Demikian juga dengan harga beras kualitas medium di penggilingan, turun 4,65 persen. Salah satu indikator yang menggambarkan perbandingan harga yang diterima dan dibayar petani adalah nilai tukar petani (NTP).

NTP tanaman pangan pada bulan Februari turun 0,84 persen yang didorong oleh penurunan harga komoditas padi sebesar 0,88 persen. Adapun harga yang harus dibayar petani meningkat 0,26 persen. Akibatnya, NTP Februari nilainya 99,21 karena indeks harga yang diterima petani nilainya lebih kecil daripada indeks harga yang harus dibayar petani. Dengan kenyataan ini, dapat dikatakan daya beli petani menurun.

Berbeda sekali dengan NTP hortikultura, terutama sayuran yang meningkat 1,83 persen. Bahkan jika dilihat, indeks yang diterima petani sayuran sebesar 115,50 (tahun dasar 2018) yang berarti harga komoditas sayuran meningkat 15,50 persen sejak 2018. Sedangkan indeks yang diterima petani padi nilainya 107,24. Artinya, komoditas padi meningkat 7,24 persen sejak 2018. Adapun kenaikan harga biaya produksi dan penambahan barang modal antara kedua komoditas tersebut hampir sama yaitu sekitar 6 persen.

Menjaga harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani berarti turut serta meningkatkan kesejahteraan petani dan mempercepat penurunan kemiskinan di Indonesia.

Berpindah keluar sektor pertanian telah secara signifikan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga pertanian miskin, terutama pada periode 2000-2007, tetapi tidak terjadi pada 2007-2014 (Moeis, et.al. 2020). Peralihan dari sektor pertanian menurunkan probabilitas menjadi  miskin sebesar 13,5 poin persentase. Namun, seiring kemajuan ekonomi, keluar dari sektor pertanian tak menjamin para petani, terutama yang tak memiliki lahan, kehidupannya menjadi lebih baik.

Peningkatan kesejahteraan petani membutuhkan peralihan ke sektor formal non-pertanian. Sayangnya, para petani mungkin belum memiliki keterampilan yang memadai dibutuhkan di sektor formal. Apalagi pendidikan petani di Indonesia sebagian besar lulusan SD ke bawah.

Keluar dari sektor pertanian saat ini bukan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Menjaga kepemilikan lahan pertanian, meningkatkan investasi pada sumber daya manusia, dan modernisasi pertanian adalah solusi yang handal tidak hanya mencapai swasembada pangan melainkan juga tegaknya kedaulatan pangan.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan terutama di perdesaan, tak hanya mengandalkan bantuan perlindungan sosial. Diperlukan juga kebijakan pro penduduk miskin. Petani perlu diberdayakan dan diperhatian agar mandiri dengan usahanya dalam bidang pertanian.

Bantuan produksi bagi petani tidak cukup subsidi bibit dan pupuk, tetapi juga perlu jaminan harga komoditas. Ini demi menjaga kepercayaan diri petani, bahwa budi daya yang dilakukan bisa meningkatkan pendapatan dan mengentaskannya dari kemiskinan.

Jika perlu, pemerintah membeli gabah petani dengan harga menguntungkan agar petani semangat dan keluar dari kemiskinan. Bukan dengan mewacanakan impor beras menjelang panen raya dan pada saat harga gabah dan beras dalam negeri turun.

Diperlukan kemauan politik dengan menempatkan upaya dan program penanggulangan kemiskinan pada  prioritas utama dalam setiap kebijakan. Tidak terkecuali pada sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini agar sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) yang menempatkan pengentasan kemiskinan pada urutan pertama. (Ir Laeli Sugiyono MSi, Statistisi Madya pada BPS Provinsi Jawa Tengah)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here