Home Politik IAK Gelar Diskusi, Melihat Potensi Korupsi di Pilkada Serentak 2020

IAK Gelar Diskusi, Melihat Potensi Korupsi di Pilkada Serentak 2020

270
0
Institute Anti Korupsi (IAK) untuk menggelar diskusi dengan tema “Melihat Potensi Korupsi di Pilkada Serentak 2020”, Minggu (6/12/2020). Foto: Nuning Harginingsih/ Bernasnews.com

BERNASNEWS.COM — Pilkada serentak pada 9 Desember 2020, bertepatan dengan hari Antikorupsi Internasional. Pilkada serentak merupakan momentum yang tak bisa dijauhkan dari perbincangan antikorupsi di Indonesia. Perilaku korupsi di Indonesia tidak akan mengalami signifikasi penurunan angka, apabila sistem politik dan upaya penyadaran terkait paradigma antikorupsi tidak mengalami perkembangan.

Potensi korupsi pada Pilkada 2020 inilah, yang menggelitik Institute Anti Korupsi (IAK) untuk menggelar diskusi dengan tema “Melihat Potensi Korupsi di Pilkada Serentak 2020”, Minggu (6/12/2020), bertempat di Sekretariat IAK, Yogyakarta. Diskusi dengan nara sumber, Muhamad Rusdi (Koordinator IAK), Peneliti IAK, Ahmadal Huffazh (dalam perspektif Pidana) dan Latifah Oktafiani (perspektif HAM), dipandu oleh Rizki Maulana Hakim.

“IAK yang baru berusia  satu bulan,  seakan dihadapkan pada suatu keadaan yang sangat mencekam dimana korupsi tidak hanya mencengkeram lembaga  eksekutif, legislatif dan yudikatif, namun seakan beranak pinak pada sistem-sistem pemilu dan khususnya Pilkada,” ungkap Wakil Koordinator IAK, A. Hakim dalam rilis yang dikirim, Kamis (10/12/2020).

Menurut Hakim, korupsi yang terjadi berkenaan pilkada serentak umumnya terjadi di beberapa hal. Pertama, Perdagangan Pengaruh, calon kepala daerah (cakada) merangkul tokoh masyarakat yang memliki pengaruh di suatu daerah, sehingga tokoh tersebut dapat mempengaruhi pilihan politik masyarakat kepada salah satu paslon.

Kedua, Politik Uang, politik uang seringkali dilakukan oleh cakada pada H-1 menuju hari pemilihan (serangan fajar) atau pada waktu kampannye. Ketiga,  Suap-Menyuap, praktek penyuapan dilakukan oleh cakada kepada petugas KPU, BAWASLU, atupun TPS untuk merubah atau mempermainkan hasil pemilihan umum. “Hal ini sering dilakukan dan merupakan cara yang paling efektif dalam memonopoli hasil pilkada,” beber Hakim.

Dikatakan, imbas dari perilaku korupsi di pemilu, bisa kita rasakan langsung di kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pilkada menjadi lahan baru bagi sejumlah masyarakat untuk mendapatkan keuntungan secara perbadi. Pilkada yang awalnya menjadi alat perbaikan nasib masyarakat berubah menjadi ladang bisnis yang hanya menguntungkan sebagain pihak saja.

Fenomena permasalahan pilkada tersebut terjadi disebabkan oleh tiga aspek, lanjut Hakim, pertama, Struktur Hukum, struktur hukum kita tidak mengakomodir kepastian hukum yang detail terkait dengan pengawasan dan penindakan tindak pidana korupsi. Kedua, Subtansi Hukum, sistem aturan yang tidak menekankan pada pecegahan korupsi dan cenderung memberikan celah.

“Ketiga, Budaya Hukum, hukum tidak menjadi gaya hidup bagi masyarakat. Seringkali aturan hanya menjadi sebatas aturan dan tidak diteruskan dalam bentuk tindakan.  Pembentukan budaya hukum adalah tugas semua elemen masyarakat dalam membangun paradigma demokrasi dan politik yang dialogis di Indonesia,” pungkas Hakim. (nun/ted)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here