Home News Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi Dana Bencana Sangat Memungkinkan

Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi Dana Bencana Sangat Memungkinkan

1098
0
Ketua KPK Komjen Pol Drs Firli Bahuri M.Si (kanan) saat bertemu dengan seorang ibu lanjut usia (lansia). Foto : Istimewa

BERNASNEWS.COM – Hukuman mati perlu diterapkan atau dikenakan kepada para pelaku korupsi dana bencana alam, termasuk dana penanganan wabah virus Corona atau Covid-19. Hal ini perlu dilakukan untuk memberi efek jera bagi siapa pun yang berencana dan melakukan penyalahgunaan anggaran dana penanganan bencana alam.

Dan hal ini sudah diatur dalam Pasal 2 (1) UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang salah satunya jika dilakukan dalam keadaan bencana (Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

“Pidana mati dimungkinkan dijatuhkan terhadap pelanggaran Pasal 2 (1) UU Tipikor yang salah satunya jika dilakukan dalam keadaan bencana (Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Dan Presiden telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional sehingga jika dana penanganan Covid-19 tersebut dikorupsi, ada kemungkinan pelaku dijatuhi pidana mati,” kata Dr Mahrus Ali, Pakar Hukum Pidana FH UII, ketika dihubungi Bernasnews.com, Senin (4/5/2020).

Hal yang sama disampaikan Anang Zubaidy SH MH, Ketua Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII. Ia mengatakan, hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bencana alam dapat dilakukan sesuai Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU dimaksud, menurut Anang, bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Namun, menurut Anang, hukuman mati juga bergantung pada penuntut umum apakah akan dikenakan Pasal 2 ayat (2) UU ipikor atau tidak. KPK dapat melakukan pengawasan mulai dari proses perencanaan. Hal ini terlebih karena adanya realokasi pos APBN dan APBD. “Jangan sampai realokasi ini justru digunakan untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan,” kata Anang Zubaidy.

Sementara Th Dewi Setyorini S.Psi MSi, Psikolog, mengatakan, tuntuan hukuman mati satu-satunya cara memenggal keserakahan. Ketika hukum spiritual tentang siksa neraka berubah jadi bahan candaan, materi jadi alat tebus memperpendek masa hukuman, penjara tak lagi menakutkan, maka hukuman mati layak diagendakan.

“Negara berkewajiban menerapkan hukuman maksimal pada orang-orang yang mencenderai kebaikan bersama agar orang lain tidak mengikuti contoh buruknya. Hanya dengan cara ini negara melindungi rakyat mendapatkan hak hidup dan keadilan,” kata Th Dewi Setyorini S.Psi MSi, Psikolog yang tinggal di Semarang, Jawa Tengah, kepada wartawan, Senin (4/5/2020).

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam penanganan virus Corona (Covid-19). Bagi siapa pun yang melakukan korupsi saat bencana Covid-19 ancamannya pidana mati.

Dalam rapat kerja dengan Komis III DPR, Rabu (29/4/2020), Firli berbicara tentang rawannya penanganan Corona dari segi anggaran. “Rawannya adalah kita tahu penanganan Covid ini melibatkan 542 pemda kabupaten, kota, provinsi Dan dalam waktu yang sama, 270 daerah akan Pilkada. Dari 542 yang alokasikan dana untuk penanganan Covid-19, tidak semuanya terpapar Covid-19,” kata Firli Bahuri ketika itu.

Masalahnya, menurut Mahrus Ali, Pasal 27 (1) Perppu No 1/2020 menegaskan bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan negara dalam menanggulangi Covid-19 bukan kerugian negara. Pasal ini ingin menghindari pasal 2 (1) dan pasal 3 UU Tipikor meski secara asas keliru.

“Menurut saya, mereka yang menyalahgunakan pengelolaan dana covid bisa dijerat dengan pasal 78 UU No 24/2007 tentang penanggulangan bencana. Pasal ini lebih mudah pembuktiannya karena tidak perlu pembuktian adanya kerugian keuangan negara. Penggunaan pasal tersebut berkorelasi dengan Keppres 12/2020,” kata Mahrus Ali.

Menurut Th Dewi Setyorini, tuntutan hukuman mati mengemuka setelah hukuman jenis apa pun tidak kunjung membuat mereka jera. “Jangankan penjara, keadilan mampu mereka beli. Hukum bukan lagi seseram algojo menggetarkan. Laksana penyakit kronis, korupsi susah sembuh kecuali kematian,” kata Dewi Setyorini dengan gemas.

Dikatakan, negara berkewajiban menerapkan hukuman maksimal pada orang-orang yang mencenderai kebaikan bersama agar orang lain tidak mengikuti contoh buruknya. Hanya dengan cara ini negara melindungi rakyat mendapatkan hak hidup dan keadilan.

“Negara harus bertindak tepat disertai kebijaksanaan, kejujuran dan kehati-hatian atau terpaksa harus membebaskan orang-orang yang datang hanya menaburkan benih-benih kejahatan. Tanggung jawab negara adalah menegakkan keteraturan untuk mengatasi masalah internal yang terancam oleh keberadaan orang-orang jahat,” kata Dewi Setyorini.

Dikatakan, hukuman mati satu-satunya jalan memantik rasa takut agar keadilan kembali menemukan jalannya, kedamaian mekar lagi tak peduli bagaimana penilaian atas keputusan negara, karena masa depanlah wasit teradil yang bisa menghargai upaya negara saat ini.

“Kalau pun orang-orang pada masa depan tidak memahami apa yang dilakukan saat ini dan lupa bahwa negara perlu bersikap keras agar warganya tunduk dan penurut sebagaimana diperintahkan hukum. Benih-benih kejahatan harus ditumpas tanpa kebencian terhadap si jahat sebelum mereka mengakar dan bertumbuh,” tegas Dewi Setyorini.

Menurut Dewi Setyorini, sebagai Ketua, Firli Bahuri berdiri di garda terdepan menghela gerbong para ksatria keadilan di KPK RI menyempurnakan dharma bhaktinya untuk memonitor, menyeleksi, memangkas kendali korupsi, memenjarakan dan menuntut mati para bandit korupsi atas nama negara, tanpa kecuali. Siapa saja bertindak lancung menggagahi dana bencana pandemi Covid-19, menghadapi risiko penggal nyawa.

“Ia terpilih karena teruji. Hadir karena integritasnya. Berdiri di baris depan karena ketakberpihakannya. Takdirnya hanyalah memastikan tidak sepeserpun duit negara tercecer selagi Indonesia menyisiri jalan setapak lolos dari kutukan Covid 19. Ia tegak perkasa meski puting beliung kritik menuntutnya menyerah. Ia bertahan meski komunitas musuhnya mempertanyakan komitmennya. Ia bergeming dalam hening dan tetap melangkah dalam kepasrahan pada KeIlahian Tuhan Pencipta Alam Semesta,” kata Dewi Setyorini.

Menurut Dewi Setyorini, inilah kesempatan Firli membuktikan diri sebagai pemimpin tegar menghadapi badai, bersedia menjadi teladan dan memimpin dalam keotentikan diri sebagai pemimpin. “Indonesia butuh daya dorong lewat pemimpin kategori semacam ini untuk menjadi bangsa besar,” katanya.

Dikatakan, peperangan KPK melawan bandit dana bencana salah satu jaminan tegaknya NKRI. “Di tangan Firli Bahuri, tongkat komando terjulur ke atas melibas penyalahgunaan wewenang. Di pundaknya tersemat tanggung jawab memenangkan pertempuran, memulihkan harkat dan martabat sebuah negara berdaulat. Menyucikan kembali jatidiri Indonesia, menjunjung tinggi keberadaan rakyat kecil sebagai penanda bangsa berbudi mulia,” kata Psikolog dari Semarang ini. (lip)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here