Tuesday, May 24, 2022
spot_imgspot_img
spot_img
HomeNewsGubernur Jateng Terseret dalam Polemik Digantinya Nama Jalan di Kebumen

Gubernur Jateng Terseret dalam Polemik Digantinya Nama Jalan di Kebumen

bernasnews.com – Polemik digantinya nama-nama jalan di Kabupaten Kebumen kelihatannya akan cukup panjang, pasalnya proses mediasi terhadap gugatan perdata kepada Bupati Kebumen terkait perubahan nama jalan, Selasa, 5 April 2022, sudah berlangsung untuk ketiga kalinya.

Dalam tiga kali mediasi di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Kebumen tersebut, Tergugat Bupati Kebumen, Turut Tergugat I Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, Turut Tergugat II Gubernur Jawa Tengah dan Turut Tergugat III Kepala Badan Informasi Geospasial, belum pernah hadir sama sekali.
Pengacara Penggugat Dr. H. Teguh Purnomo, SH, MH, MKn mengatakan, bahwa pihaknya sejak mediasi pertama telah mengingatkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. “Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum,” kata dia.

Sementara menurut Teguh, hakim mediator yang juga Ketua Pengadilan Negeri Kebumen R. Agung Aribowo, SH memintanya untuk tidak terlalu kaku dengan peraturan. Karena tergugat dan turut tergugatnya pejabat publik, maka pihaknya diminta bisa memahami kesibukan tugas yang membuat tergugat dan turut tergugat berhalangan hadir.

“Dan yang terpenting kuasa hukum para pihak yang memang sudah diberi kuasa untuk mengikuti sidang dan mediasi bisa hadir,” jelas Teguh, mengutip yang diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, seperti dalam rilis yang dikirim ke bernasnews.com, Rabu (6/4/2022).

Dikatakan, yang jadi obyek gugatan kita terkait peraturan. Maka cara penyelesaiannya juga jangan mengabaikan peraturan. “Sehingga kalau memang ada alasan yang sah untuk tidak hadir perlu disampaikan,” tegas Teguh.

“Ketidakhadiran para tergugat prinsipal akan menjadi pertimbangan tersendiri dalam menentukan sikap akhir mediasi nanti,” imbuh dia. Lanjut Teguh, sebenarnya pada mediasi ketiga yang ketiga ini agendanya adalah penyampaian resume perkara yang disampaikan para pihak.
Dalam kesempatan itu, Penggugat prinsipal Achmad Marzoeki, juga turut memberikan keterangan kepada awak media bersama Teguh, dengan menyampaikan lima hal terkait gugatannya jika ingin diselesaikan dalam mediasi.

“Salah satunya papan nama jalan baru harus dicabut, karena belum ada dasar hukum peraturannya,” kata Achmad Marzoeki, sambil menunjukkan foto kejanggalan akibat pemasangan papan nama jalan baru tersebut.

Achmad Marzoeki memperlihatkan foto kantor Kejaksaan Negeri Kebumen, yang di depannya tertulis Jl. Pahlawan nomor 134 Kebumen. Foto satunya papan nama Ikatan Adhyaksa Dharmakarini yang bersebelahan dengan tulisan Kejaksaan Negeri Kebumen, tapi alamatnya Jl. Soekarno Hatta Kebumen.
“Akibat baru rencana yang dibuat kesan sudah ditetapkan, ada satu tempat yang jadi memiliki dua alamat resmi,” kata Achmad Marzoeki.

Dalam mediasi itu, Teguh sebagai Kuasa Hukum Penggugat pada prinsipnya menyampaikan hal yang sama, dengan tambahan bahwa pihaknya tidak membebani biaya konsultasi bagi kliennya.
Sementara para kuasa hukum Tergugat dan Turut Tergugat secara umum meminta gugatan dicabut dengan alasan proses perubahan nama jalan belum selesai. Mediasi akan dilanjutkan Selasa pekan depan, setelah masing-masing pihak mempelajari resume perkara pihak lainnya. (nun/ ted)

spot_img
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments