Home News GKR Hemas Ingatkan Pejabat Hati-Hati Mengeluarkan Izin Tambang

GKR Hemas Ingatkan Pejabat Hati-Hati Mengeluarkan Izin Tambang

254
0
GKR Hemas dalam pertemuan dengan Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, Sekda Sleman Hardo Kisworo dan jajaran dinas terkait dari Pemprov DIY dan Pemkab Sleman di Pendopo Kraton Kilen, Kompleks Kraton Yogyakarta, Sabtu 8 Januari 2022. Foto: Istimewa

BERNASNEWS.COM – Penambangan pasir di sejumlah tempat baik di Bantul, Kulon Progo maupun Sleman, mendapat perhatian serius dari Anggota DPD RI asal DIY GKR Hemas. Apalagi, beberapa waktu lalu Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP) yang resah atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Progo sempat mengadu kepada GKR Hemas.

Untuk mengatasi dan mencari solusi atas masalah penambangan pasir tersebut, pada Sabtu 8 Januari 2022, GKR Hemas mengundang Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, Sekda Sleman Hardo Kisworo dan jajaran dinas terkait dari Pemprov DIY dan Pemkab Sleman di Pendopo Kraton Kilen, Kompleks Kraton Yogyakarta.

Hal ini sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyararakat yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP) yang resah atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Progo, khususnya di wilayah Padukuhan Jomboran, Sendangagung, Minggir, Sleman, 28 Desember 2021.

(Baca juga: Warga Minta GKR Hemas Tutup Lokasi Penambangan Pasir di Kali Progo)

Pada kesempatan itu, GKR Hemas mengingatkan sejumlah kepala dinas terkait untuk berhati-hati saat mengeluarkan izin penambangan pasir di wilayah DIY. “Sebelum mengeluarkan izin (penambangan pasir), pastikan semua persyaratan dilengkapi (oleh perusahaan tambang) dengan benar dan kawal prosesnya. Jangan hanya berdasarkan laporan di atas kertas,” kata GKR Hemas dalam rilis yang dikirim kepada Bernasnews.com, Sabtu 8 Januari 2022.

GKR Hemas dengan serius menyimak penjelasan Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa dalam pertemuan terkait penambangan pasir di Pendopo Kraton Kilen, Kompleks Kraton Yogyakarta, Sabtu 8 Januari 2022. Foto: Istimewa

Menurut permaisuri Sultan HB X ini, jika proses tersebut tidak dikawal atau diawasi, maka rentan terjadi manipulasi. “Harus benar-benar diawasi dan dikawal prosesnya. Misal, kita harus tahu ada intimidasi atau tidak kepada masyarakat pada saat proses sosialisasi,” tegas GKR Hemas.

(Baca juga: BBWSSO dan Dinas PUPKP Perlu Tegas Menghentikan Penambangan Ilegal)

Selain soal perizinan tambang, GKR Hemas juga meminta kepada dinas terkait terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas penambangan pasir yang saat ini berlangsung di wilayah DIY. “Pengawasan juga harus dilakukan terhadap tambang (pasir) yang memiliki izin. Pastikan aktifitas penambangan tersebut berjalan sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan,” tambah GKR Hemas.

Selain Wakil Bupati Sleman dan Sekda Sleman, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Satpol PP DIY, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Sleman Kabupaten Sleman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, serta pihak Satpol PP Kabupaten Sleman.

Sebelum mengakhiri pertemuan, GKR Hemas menjelaskan kepada seluruh peserta rapat bahwa pihaknya mengadakan pertemuan tersebut berdasarkan aduan masyarakat. “Saya tidak mencari-cari perkara. Ini semua karena ada surat dari warga masyarakat yang terdampak dan menolak tambang,” kata GKR Hemas.

GKR Hemas menyampaikan penjelasan dalam pertemuan terkait penambangan pasir di Pendopo Kraton Kilen, Kompleks Kraton Yogyakarta, Sabtu 8 Januari 2022. Foto: Istimewa

Menurut GKR Hemas, hasil rapat tersebut akan disampaikan kepada Gubernur DIY. Selain itu, perlu adanya evaluasi perizinan tambang. Hal itu sesuai temuan dari lapangan. Persoalan izin penambangan menurut GKR Hemas cukup pelik.

GKR Hemas juga menitipkan pesan kepada masyarakat, jika diminta memberikan salinan kartu identitas dan tanda tangan saat menghadiri sebuah pertemuan atau acara, agar lebih teliti lagi. Pasalnya salinan kartu identitas dan tanda tangan tersebut rentan disalahgunakan. “Saya pesan, warga kalau disuruh memberikan fotokopi KTP dan tanda tangan ya diteliti dulu. Karena hal- hal seperti itu bisa disalahgunakan,” kata GKR Hemas.

Seperti diberitakan sebelumny, pada 28 Desember 2021, GKR Hemas yang didampingi cucunya RM Gustilantika Marrel Suryokusmo, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa dan Sekda Sleman Hardo Kiswoyo mendatangi Padukuhan Jomboran, Sendangagung, Minggir, Sleman guna melihat langsung dampak aktifitas penambangan pasir di DAS Kali Progo terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat.

Kedatangan GKR Hemas ke Kapanewon Minggir, setelah sebelumnya di Kapanewon Cangkringan, Sleman serta Kapanewon Srandakan, Bantul tersebut merupakan rangkaian kunjungan yang didasari aduan dari masyarakat setempat atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas penambangan. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here