Home News Genjot Vaksinasi, Mendagri: Maksimalkan Semua Sumber Daya

Genjot Vaksinasi, Mendagri: Maksimalkan Semua Sumber Daya

48
0
Mendagri Tito Karnavian. Foto : Istimewa

BERNASNEWS.COM – Guna menggenjot vaksinasi untuk mewujudkan target 70 persen vaksinasi dosis pertama di Indonesia, – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah agar memaksimalkan semua potensi sumber daya yang ada.

Dengan demikian waktu tersisa 2 minggu tahun 2021 bisa mencapai target vaksinasi dosis pertama 70 persen. Untuk menggenjot gerakan tersebut, perlu kolaborasi TNI-Polri, BIN dan seluruh sumber daya yang ada, termasuk menggunakan belanja daerah agar tidak menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Saat memimpin Rapat Koordinasi Strategi Percepatan Vaksinasi bersama jajaran pemerintah, Forkopimda dan kepala daerah se-Sumatera Barat (Sumbar) di Auditorium Gubernur Sumbar, Jumat (17/12/2021), Mendagri mengingatkan agar jumlah anggaran dalam SILPA tidak terlalu banyak. Sebab hal itu membuat uang tidak dapat berputar.

“Menyimpan anggran dalam SILPA dibolehkan, bila untuk menutup belanja yang tidak bisa ditunda pembayarannya,”kata Mendagri Tito Karnvian dikutip Bernasnews.com dari laman resmi Kemendagri.

Menurut mantan Kapolri ini, ada beberapa mata anggaran yang bisa digunakan untuk mempercepat program vaksinasi di masing-masing daerah. Misalnya, dengan melakukan refocusing 8 persen Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021.

Dikatakan, pada awal tahun, ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) (Nomor 17/PMK.07/2021) yang memerintahkan seluruh kepala daerah untuk merefocusing atau merealokasi anggaran dari DBH dan DAU sebanyak 8 persen sebagai penanganan pandemi, dukungan vaksinasi, dukungan untuk kelurahan, insentif tenaga kesehatan dan belanja kesehatan lainnya. Namun, dalam realisasinya, masih banyak yang berlebihan.

Karena itu, Tito Karnavian mengimbau seluruh pemda untuk mengecek anggaran ke BPKAD atau BAPPEDA agar anggaran tersebut tidak di-carry over (dipindahkan) untuk sisa anggaran pada tahun berikutnya. “Lebih baik digunakan untuk percepatan vaksinasi gun mendukung penanganan pandemi. “Yang lain boleh digeser, termasuk percepatan vaksinasi, tapi insentif bagi tenaga kesehatan tidak boleh digeser, karena merupakan janji Bapak Presiden,” kata Mendagri.

Dikatakan, insentif tenaga kesehatan dan belanja kesehatan dibayarkan dari hasil penyesuaian paling sedikit 8 persen dari alokasi DAU atau DBH untuk penanganan Covid-19. 

Kemudian, pemda dapat memanfaatkan hasil penyesuaian alokasi bantuan sosial (Bansos) dan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021. Pemda juga dapat menggandeng pihak swasta dan masyarakat untuk mendukung percepatan vaksinasi daerah melalui dukungan pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR). (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here