Home Opini Gaduh Penolakan UU Omnibus Law, Akibat dari Masyarakat Minim Literasi

Gaduh Penolakan UU Omnibus Law, Akibat dari Masyarakat Minim Literasi

629
0
Jhoneri Putra Hasayangan Lubis, Mahasiswa Universitas AMIKOM Yogyakarta. (Foto: Dok. Pribadi)

BERNASNEWS.COM — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengetok palu tanda disahkannya RUU Cipta kerja (Omnibus Law) menjadi undang-undang, Senin (5/10/2020). Pengesahan UU tersebut menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Pasalnya banyak yang berpendapat jika UU Cipta Kerja disahkan akan membawa dampak buruk kepada negara terlebih kepada buruh.

Pembuatan RUU cipta kerja diilhami oleh pidato pelantikan Presiden Joko Widodo, pada tanggal 20 November 2019. Presiden menuturkan Omnibus Law adalah suatu rancangan UU yang digunakan untuk memangkas atau merampingkan regulasi yang tumpang tindih agar lebih tepat sasaran. UU ini diharapkan akan membawa angin segar dan menjadi daya tarik bagi investor untuk menanam saham sehingga membuka lapangan kerja secara luas di Indonesia.

Buruh dan masyarakat yang tidak setuju akan pengesahan UU Cipta Kerja melakukan aksi protes dengan melakukan demo besar-besaran, bahkan sebagian buruh melalui serikat pekerja malakukan deklarasi mogok kerja. Namun yang jadi sorotan adalah demo yang berlangsung anarkis terlebih dilaksanakan dalam situasi pandemi Covid-19. Ironisnya, banyak massa pendemo yang tidak mengetahui apa isi dari UU Cipta Kerja yang mereka suarakan itu.

Dilihat dari segi upaya transparansi UU Cipta Kerja, komunikasi yang dilakukan pemerintah mulai dari proses perumusan hingga pengesahan UU dianggap kurang baik karena proses pengesahan yang terlalu terburu-buru mengakibatkan terciptanya insinuasi negatif di tengah masyarakat. Dalam draft UU Cipta Kerja sendiri terjadi beberapa kali perubahan halaman, bahkan ketika draft yang sudah ditanda tangani oleh presiden sebagai kepala negara, ada pasal yang terdapat kesalahan dalam pengetikan. Tentu hal ini adalah kesalahan fatal dalam proses pembuatan UU yang nantinya akan mengatur segala tindakan jika sudah sah diundangkan.

Alur pembuatan UU Cipta Kerja sebenarnya sudah melalui proses pengkajian dengan menggunakan kajian akademik secara panjang dan mendalam. Namun yang menjadi sorotan adalah dipercepatnya pengesahan UU tersebut yang seharusnya dijadwalkan pada tanggal 8 Oktober 2020, Jam 15:00 WIB, atau dipercepat 3 hari sebelum jadwal yang diagendakan.

Apakah ada agenda politik yang pemerintah rencanakan sehingga proses pengesahaan UU dipercepat. Secara tidak langsung negara melakukan disinformasi atau dengan kata lain negara melakukan pembodohan kepada masyarakat. Jika pemerintah beralasan percepatan pengesahan UU Cipta Kerja adalah salah satu upaya untuk menekan angka pengangguran di tanah air, terlebih di situasi pandemi Covid-19, seharusnya pemerintah terlebih dahulu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Karena jika komunikasi yang dibangun baik maka akan lahir feedback yang baik dari masyarakat itu sendiri. Bukan dengan cara tergesa-gesa dan mengambil keputusan sepihak, sebab secara tidak langsung pemerintah memperlihatkan bentuk arogansinya kepada masyarakat.

Niat baik dari pemerintah layak kita puji namun dalam negara demokrasi seperti Indonesia tetap harus melibatkan orang-orang yang terkait dalam hal tersebut. Apabila berkaca dengan negara tetangga seperti Philipina dan Vietnam, mereka sudah lebih dulu membuat kebijakan Omnibus Law demi menarik investor asing untuk menanam saham di negara mereka sehingga menyerap tenaga kerja secara massif. Namun apakah hal tersebut juga akan berjalan lancar ketika diadopsi di Indonesia? Ini adalah hal serius yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah.

Dalam proses pengesahan UU Cipta Kerja, drama dan iklan politik sangat terlihat jelas di kursi parlemen. Jika kita mengkaitkan posisi Partai Demokrat ketika menentang keras pengesahaan UU Cipta Kerja, ternyata ada maksud di balik tindakan tersebut. Menurutnya, ini merupakan momentum yang tepat untuk menaikkan pamor dan menaikkan citra dari partai mereka.

Meski dalam proses pembuatan sampai pengesahan UU Cipta Kerja banyak terjadi kejanggalan namun perlu dicatat, UU Cipta Kerja tidak seburuk yang diberitakan di media sosial ataupun dunia maya. Banyak hal positif yang didapat ketika UU Cipta Kerja disahkan. Namun citra buruk yang ada di benak masyarakat terhadap kinerja DPR menjadi bumerang setiap kali DPR membuat sebuah kebijakan.

Seharusnya DPR mulai melakukan evaluasi dan pembenahan, terutama di sektor kualitas kinerja. DPR juga harus membuat sebuah kebijakan dan tindakan kongkret demi membangun kembali kepercayaan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri berita hoax juga berperan dalam proses membangun polemik dan ketidak kondusifan di tengah masayarakat. Masyarakat yang minim literasi sangat sulit membedakan mana data mana dusta. Masyarakat sangat mudah terkecoh dengan berita yang beredar di media sosial, seakan masyarakat tidak dapat memfilter berita yang mereka dapat.

Ini merupakan pekerjaan rumah (PR) penting bagi pemerintah untuk membangun kualitas melek teknologi masyarakat dalam hal pembendungan penyebaran berita hoax. Berkaca dari fakta tersebut, diharap masyarakat lebih rasional dan kritis dalam memilih dan memilah sebuah berita. Sebab sebuah adu domba dapat menyebabkan ketidak kondusifan di negara ini. Kebebasan berpendapat sangat dijunjung tinggi di Indonesia namun tetap harus memperhatikan aturan dan norma yang berlaku. Kritik dalam negara demokarsi adalah suatu hal yang lumrah dan sebaliknya pemerintah juga harus membangun komunikasi yang baik agar tidak terjadi disinformasi dengan masyarakat.

Dan dalam proses pembuatan UU tidak perlu tergesa-gesa, karena setiap keputusan yang dibuat memiliki konsekuensi tersendiri terhadap masa depan bangsa. Untuk itu harus mempertimbangkan kepentingan hajat hidup orang banyak. Pemerintah juga tidak boleh tipis telinga ketika dikritik oleh rakyat, masyarakat juga harus tahu bagaimana adab dalam mengkritik secara intelektual.

Apabila masyarakat tidak percaya dan tidak mau menerima keputasan yang dibuat oleh pemerintah ada jalur lain untuk melakukan perlawanan yaitu mengajukan Judicial Reviewke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan uji materi bukan dengan cara anarkis. Masyarakat juga harus diberi edukasi berupa perbedaan free speech dengan hate speech sehingga masyarakat mendapatkan hak untuk freedom of speech tanpa gangguan UU ITE. (Jhoneri Putra Hasayangan Lubis, Mahasiswa Universitas AMIKOM Yogyakarta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here