Tuesday, May 24, 2022
spot_imgspot_img
spot_img
HomeNewsFokki Tolak Anggaran Pembangunan Haryadi Tower Rp 112 Miliar

Fokki Tolak Anggaran Pembangunan Haryadi Tower Rp 112 Miliar

BERNASNEWS.CO – Anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Antonius Fokki Ardiyanto S.IP
secara tegas menolak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pekerjaan pembangunan gedung unit XI yang rencananya akan dinamai Haryadi Tower.

Proyek ini menurut rencana akan dibiayai APBD dengan skema multiyear yaitu tahun 2020 sebesar Rp 32,151,850 miliar dan tahun 2021 sebesar Rp 79,985,900 miliar dengan total anggaran dari APBD tahun jamak Rp 112,137,750 miliar. Agenda penandatanganan MoU ini masuk dalam penetapan KUA PPAS APBD Tahun 2020 yang sebelumnya tertunda.

Dalam rilis yang dikirim ke media massa dan dibenarkan oleh Antonius Fokki Ardiyanto S.IP saat dikonfirmasi Bernasnews.com, Senin (21/10/2019) mengatakan, ada beberapa alasan dia menolak penandatanganan MoU
dengan anggaran sebesar itu.

Pertama, masih tingginya gini ratio di Kota Yogyakarta sebesar 0,424 naik 0,003 dari tahun yang lalu. Artinya tingkat kesenjangan ekonomi semakin meningkat. Dan sesuai dengan RPJMD Walikota maka salah satu strateginya adalah peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UMKM. Hal ini menjadi ironis karena anggaran untuk koperasi hanya Rp 1 miliar dan untuk UMKM hanya Rp 2 miliar setahun dalam KUA PPAS APBD 2020. Karena itu, Fokky-sapaan akrab Antonius Fokky Ardiyanto, minta anggaran untuk biaya pembangunan Haryadi Tower itu bisa dialokasikan dalam rangka penurunan ketimpangan pendapatan antar penduduk.

Kedua, anggaran tersebut juga lebih baik dialokasikan untuk pembangunan sumber daya manusia di Kota Yogyakarta seperti SD/SMP se-Kota Yogyakarta dipasang Wifi. Dan ketiga, mendukung konsep gandeng gendong dan mewujudkan kampung sebagai lokomotif penggerak pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Kota Yogyakarta.

“Dan keempat, secara administratif ini (proyek, red) juga melanggar karena sesuai Permendagri 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka MoU harus ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA/PPAS,” kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta ini. (lip)

spot_img
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments