Home News Fokki Sampaikan Pendapat Berbeda Terkait Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Fokki Sampaikan Pendapat Berbeda Terkait Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

458
0
Antonius Fokki Ardiyanto SIP, Anggota DPRD Kota Yogyakarta. Foto : Istimewa

BERNASNEWS.COM — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta menyampaikan pendapat yang berbeda (second opinion) berkaitan dengan agenda rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Yogyakarta, Selasa (31/12/2019), yang salah satunya adalah penandatanganan persetujuan bersama Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Beberapa pandangan yang disampaikan Fokki dan diminta untuk bisa masuk dalam catatan di lampiran raperda yang disahkan tersebut setelah mencermati raperda yang dimaksud, khususnya pada bagian ke enam, Kecamatan (kemantren) pasal 8 ayat 1, 2, 3, 4, 5.

Pertama, pasal tersebut bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dimana :

a. Di dalam BAB I, Ketentuan umum pasal 1 ayat 13 bahwa penyelenggaraan kewenangan Istimewa diatur melalui Perdais yang dibentuk oleh DPRD DIY bersama Gubernur DIY. Karena itu, ketika Raperda ini yang akan disetujui bersama antara Walikota dan DPRD Kota Yogyakarta juga mengatur tentang urusan kelembagaan untuk melaksanakan sebagian urusan keistimewaan sesuai dengan Perda bagian ke 6 pasal 8 ayat 2 yang berbunyi “Kecamatan melaksanakan sebagian urusan keistimewaan di tingkat kecamatan (Kemnatren).”

b. Di dalam BAB IV, Kewenangan pasal 6, kewenangan istimewa DIY berada di provinsi maka ketika Raperda ini juga mengatur tentang kewenangan kecamatan (kemantren) untuk mengurusi sebagian urusan keistimewaan maka menurut saya ini sudah melampaui kewenangan yang diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia No 13 tahun 2013 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Fokki, ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 224 dan 225 dimana dalam pasal 224 tersebut tidak ada istilah kemantren menjadi sebutan lain walaupun Undang-undang No 13 tahun 2012 merupakan Lex Spesialis tetapi tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan Lex Generalis.

“Dalam pasal 225 tentang tugas camat poin i, melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak bisa dimaknai untuk melaksanakan tugas keistimewaan yang merupakan tugas tambahan sesuai dengan amanat Undang Undang No 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY karena sesuai dengan pasal 7, kewenangan dalam urusan keistimewaan diatur dengan Perdais,” kata Fokki dalam rilis yang dikirim ke Bernasnews.com, Rabu (1/1/2020).

Kedua, Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta itu tentang Daerah Provinsi, bukan tentang Daerah Kabupaten/Kota dan Desa. Perubahan sebutan untuk OPD, Kecamatan dan Kelurahan (sebagai bagian dari OPD sebagaimana diatur Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) dimana dalam Raperda ini ada sebutan lain kecamatan juga menjadi kemantren jelas bertentangan dengan konstitusi sebagaimana turunannya dalam peraturan perundang-undangan yang ada (Undang-undang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Keistimewaan DIY).

Karena itu, menurut Fokki, segala bentuk perubahan struktur organisasi dan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan UU di atasnya. Konsep desentralisasi asimetris di Indonesia mesti dipahami sungguh-sungguh sebagai bagian dari upaya untuk menjamin kepentingan masyarakat lokal tetapi tidak untuk menentang pemerintah pusat.

Dan ketiga, UU Keistimewaan DIY dibentuk tidak untuk menghidupkan kembali feodalisme (penjelasan pasal 4 UU Keistimewaan DIY) sehingga dengan adanya nama sebutan lain kecamatan (kemantren) berarti menghidupkan kembali kelembagaan di zaman feodal.

“Demikianlah pendapat lain dari saya selaku anggota DPRD Kota Yogyakarta berkaitan dengan Raperda Nomor (belum diberi nomor) Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Dan semoga saya bisa diberi kekuatan lebih serta mohon restu kepada seluruh masyarakat Kota Yogyakarta untuk dapat mengajukan Yudicial Review ke Mahkamah Agung dalam rangka mengembalikan kewenangan keistimewaan berada di provinsi,” tulisa Antonius Fokki Ardiyanto S.IP tentang pandangannya. (*/lip)





LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here