Tuesday, May 17, 2022
spot_imgspot_img
spot_img
HomeOpiniEkspor Minyak Dilarang, Waspada Inflasi Global

Ekspor Minyak Dilarang, Waspada Inflasi Global

bernasnews.com — Hasil keputusan rapat pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo pada Jumat, 22 April 2022 lalu menuai banyak kontroversi. Bagaimana tidak? Secara tegas beliau mengumumkan kebijakan bahwa tepat pada tanggal 28 April 2022 melarang melakukan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan minyak goreng. “Saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022,” tegas Presiden Joko Widodo usai rapat tersebut pada Jumat (22/4/2022). Alasan yang mendasari keputusan ini adalah untuk menjaga ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.

Benar saja, menjelang libur lebaran ini saja meskipun masih tersedia di pasaran namun harga minyak goreng kemasan masih menyentuh harga Rp. 28.000 per liter. Tentu menjadi ironi tersendiri bahwa sebagai salah satu negara produsen minyak terbesar di dunia justru mengalami kelangkaan minyak goreng. Namun apakah kebijakan ini efektif? Menurut Ombudsman RI kebijakan ini rasanya kurang tepat. Pelarangan ekspor seharusnya dilakukan jika terjadi perang dagang (trade war) sedangkan Indonesia tidak sedang mengalami keadaan perang dagang tersebut. Bisa saja, kebijakan ini diambil karena beberapa kebijakan pemerintah sebelumnya untuk menjaga kestabilan dan pasokan minyak dalam negeri dianggap gagal. Karena itu, pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng menjadi keputusan akhir yang mutlak.

Tentu kita masih ingat, kebijakan pertama yang dilakukan pemerintah adalah mengatur nilai harga eceran tertinggi (HET) dimana harga minyak goreng curah harus Rp. 11.500 dan kemasan premium Rp. 14.500 per liter. Lantas, munculah protes dari di berbagai kalangan, khususnya pedagang yang segan untuk menjual minyak goreng sehingga menyebabkan kelangkaan di pasaran. Disusul kebijakan berikutnya, dimana harga minyak goreng curah menjadi Rp. 13.500 sedangkan untuk kemasan premium diserahkan ke mekanisme pasar. Lagi – lagi muncul antrian minyak goreng curah, serta harga minyak goreng kemasan premium yang kini menjadi paling rendah di Rp. 28.000 per liter. Hingga akhirnya munculah kebijakan pelarangan ekspor yang berdampak langsung bukan hanya di dalam negeri maupun juga luar negeri.

Untuk dampak positifnya, jika kebijakan ekspor ini berhasil maka harga minyak dalam negeri akan turun. Sehingga tentu dapat mengurangi laju inflasi yang terus meningkat. Seperti yang kita ketahui, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dperkuat dengan studi sensitivitas yang dilakukan oleh BRI Danareksa Sekuritas yang menunjukkan bahwa setiap penurunan 1persen harga minyak goreng akan menyebabkan penurunan inflasi sebesar 0.15persen.

Sedangkan dampak negatif pelarangan ekspor ini pertama kali akan dirasakan oleh para petani sawit dan pengusaha CPO, dimana mereka tidak akan bisa menyimpan hasil produksinya dalam jangka waktu lama, mengingat para pelaku usaha tersebut tidak memiliki storage yang memadai. Selain itu, tentu Indonesia akan kehilangan devisa melalui pelarangan ekspor minyak CPO. Kisaran kerugian dapat mencapai Rp. 43 Triliun jika selama satu bulan penuh tidak ada kegiatan ekpor. Dan otomatis stabilitas rupiah akan terganggu karena kehilangan 12persen dari total ekspor nonmigas. Dampak lainnya adalah munculnya over supply. Menurut data BPS, Indonesia hanya mengunakan 10persen dari total produksi setiap bulannya. Sehingga jika tidak diekspor maka akan muncul masalah baru dimana ketersediaan minyak goreng menjadi sangat melimpah.

Terakhir adalah prediksi mengenai protes yang terjadi dari negara tujuan ekspor antara lain seperti India, Cina, dan Pakistan. Dengan larangan ekspor CPO, ketiga negara tersebut kemungkinan besar akan meningkatkan biaya produksi serta menaikan harga minyak di negara tersebut. Khususnya India, dengan pasokan minyak yang menurun maka diprediksi harga kebutuhan seperti sabun, kue, mie hingga shampo akan mengalami kenaikan hingga 10%. Ditambah Malaysia yang juga eksportir kelapa sawit menyatakan tidak mampu mengisi slot kosong yang ditinggalkan Indonesia. Hal tersebut semakin diperparah lagi dengan masih berlangsungnya konflik antara Rusia dan Ukraina yang juga diketahui sebagai produsen minyak dunia, yang ikut serta membayangi inflasi yang mungkin saja akan terjadi secara global. Dengan dampak yang begitu luas ini, ada baiknya pemerintah mengkaji kembali kebijakan pelarangan ekspor demi kepentingan bersama. (Antonius Satria Hadi, SE, MSc, Kandidat PhD. University of Kuala Lumpur/ Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Mataram)

spot_img
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments