DPRD Kota Minta Perwal Terkait Kenaikan PBB Dicabut

    1057
    0
    Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto S.IP (kedua dari kiri) bersama Anggota Komisi B lainnya dan aktivis WRC-PAN RI usai pertemuan dengan Walikota membahas Perwal kenaikan PBB 2020 di Gedung DPRD Kota Yogyakarta, Senin (2/3/2020). Foto : Istimewa

    BERNASNEWS.COM Dalam rapat konsultasi yang digelar DPRD Kota Yogyakarta bersama Walikota Kota Yogyakarta, Senin (2/3/2020) untuk menyikapi kenaikan tajam PBB yang juga dihadiri oleh Kepala BPN Kota Yogyakarta, ada beberapa hal yang dikritisi oleh Antonius Fokki Ardiyanto S.IP, Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta yang juga Wakil Ketua DPN Repdem salah satu sayap PDI Perjuangan.

    Pertama, Walikota tidak memperhitungkan suasana kebatinan rakyat yang sedang meningkatkan kesejahteraan apalagi tarif PDAM juga naik. Kedua, proyeksi ekonomi yang melambat salah satu akibatnya adalah masalah virus covid19 dimana Indonesia sudah terdampak dari persoalan itu.

    Ketiga, berdasarkan keterangan Kepala BPN Kota Yogyakarta bahwa yang membuat Zona Nilai Tanah (ZNT) adalah Kanwil BPN DIY dan digunakan sebagai dasar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemkot menggunakan dasar ZNT ini untuk menaikkan NJOP sehingga berakibat kenaikkan luar biasa PBB tahun 2020 yang harus dibayarkan rakyat.

    Fokki (jongkok) bersama sejumlah warga. Foto : Dok Pribadi

    “Padahal UU hanya mengamanatkan bahwa dasar NJOP adalah dilihat dari nilai transaksi di wilayah tersebut. Artinya, kalau tidak ada transaksi maka NJOP dan PBB tidak naik. Ini yang menurut kami Walikota “ngawur” dalam menerapkan rumusan PBB tahun 2020,” kata Antonius Fokki Ardiyanto S.IP, Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, dalam rilis yang dikirim ke Bernasnews.com, Senin (2/3/2020).

    Keempat, menurut Fokki, ZNT ditetapkan tahun 2018, dan 2019 juga ada kenaikan PBB tetapi tidak sebesar tahun ini sehingga masyarakat memahami. Di samping itu ZNT ini sudah diakui oleh BPN dan Pemkot tidak memenuhi frasa keadilan sosial. Karena itu, kami meminta agar tarif PBB tahun 2020 dikembalikan lebih dulu ke SPPT 2019 dan BPN serta Pemkot menyelesaikan Peta Bidang lebih dahulu dalam penetapan PBB.

    Kelima, mekanisme keringanan yang menjadi jurus terakhir pemkot juga menurut kami belum jelas implementasinya di dataran tekhnis seperti apa, misalnya asumsi naik 200 persen lalu keringanan maksimal 75 persen maka masih naik 125 persen. Sehingga konsep keringanan ini tidak akan menyelesaikan masalah di lapangan malah mendidik rakyat untuk mengemis dan ini semakin menunjukkan watak pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

    Tulisan “Tolak Kenaikan PBB” dipasang di pagar Balaikota Yogyakarta. Foto : Istimewa

    Karena itu, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan Ketua DPRD Danang Rudiyatmoko berdasarkan hasil pertemuan dengan Walikota. Pertama, Komisi B dan Komisi A sesuai dengan ketugasan melakukan proses pengawasan dari pelaksanaan dasar hukum yang pasti dari penggunaan dasar ZNT sebagai landasan menaikkan NJOP yang berakibat kenaikan PBB ke Kanwil BPN DIY serta melakukan pengawasan terhadap mekanisme pengajuan keringanan PBB di Pemkot.

    Kedua, semua proses pengawasan itu diberi batas waktu sampai bulan Juni 2020 dan apabila tidak ada kejelasan hukum tentang digunakannya ZNT sebagai dasar hukum menaikkan NJOP maka DPRD merekomendasikan Perwal tentang Kenaikan PBB dicabut

    Menanggapi rekomendasi DPRD Kota Yogyakarta, Fokki menghormati keputusan tersebut dan hanya menambahkan bahwa keputusan kenaikan PBB adalah keputusan politik walikota sesuai dengan kewenangan.

    “Dan sesuai dengan sumpah janji jabatan yaitu memperjuangkan kepentingan dan aspirasi konstituen sesuai UU, kami juga menolak kenaikan PBB di Kota Yogyakarta serta mempersilahkan masyarakat untuk melakukan class action terhadap keputusan walikota tentang menaikkan PBB di Kota Yogyakarta,” kata Fokki. (lip)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here