Home Ekonomi DIY Menuju Ekonomi Hijau, Kegiatan Perekonomian yang Tidak Merusak Lingkungan

DIY Menuju Ekonomi Hijau, Kegiatan Perekonomian yang Tidak Merusak Lingkungan

106
0
Peserta diskusi terbatas bertajuk ‘Valuasi Jasa Lingkungan Sektor Utama Ekonomi Hijau’ untuk rekaman televisi, dari kanan, Reyna, selaku pemandu acra dan nara sumber, Aslm Ridho, Yuna Pancawati, Y. Sri Susilo. (Foto: Dok Pribadi Y. Sri Susilo)

BERNASNEWS.COM — Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah (Setda) DIY menyelenggarakan diskusi terbatas bertajuk ‘Valuasi Jasa Lingkungan Sektor Utama Ekonomi Hijau’ untuk rekaman televisi, Senin (23/8/2021), di Hotel Novotel, Yogyakarta.

Hadir sebagai nara sumber  Yuma Pancawati, SE, MSi, Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY; Dr. Aslam Ridho, Anggota Komisi B DPRD DIY dan Dr. Y. Sri Susilo, Dosen FBE UAJY serta bertindak selaku moderator adalah Reyna Kris.

Dr. Y. Sri Susilo mengungkapkan, bahwa ekonomi hijau (green economy) dirumuskan sebagai kegiatan perekonomian yang tidak merugikan atau merusak lingkungan. “Sementara itu, United Nation Environment Programme (UNEP) mengaitkan pengertian ekonomi hijau dengan makna ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial,” tegas dosen yang hobi gowes itu.

Lanjut Susilo, harus diakui seringkali pembangunan yang dilakukan berdampak terhadap kerusakan lingkungan.  Salah satu upaya untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan maka ekonomi hijau merupakan hal yang penting untuk dikedepankan dan dimplementasikan dalam pembangunan di daerah.

“Setidaknya terdapat 5 sektor yang dapat didorong menjadi motor penggerak ekonomi hijau di DIY,” jelas Yuna Pancawati. Kelima sektor tersebut, menurut Yuma, adalah Sektor Pertanian, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pariwisata, Sektor Lingkungan Hidup dan Sektor Transportasi.

Pemda DIY saat inui sedang dan akan mendorong implementasi ekonomi hijau dan salah satu ujung dari ekonomi hijau adalah terwujudnya PDRB Hijau. “Untuk menuju implementasi ekonomi hijau Pemda DIY membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan baik Legislatif (DPRD), Mitra Kerja (BPS, BI, OJK dan Pemkot/ Pemkab), Akademisi (PTN/ PTS), Asosiasi Pengusaha dan Profesi (KADIN dan ISE), masyarakat dan media massa,” ujar Yuna.

Sementara itu, Dr. Aslam Ridho menegaskan, bahwa DPRD DIY memberikan dukunga penuh kepada Pemda DIY untuk secara bertahap mengimplementasikan ekonomi hijau. “Dukungan tersebut secara kongkret dalam bentuk regulasi dan anggaran yang diajukan oleh Pemda DIY,” beber Anggota Komisi B DPRD DIY.

Dikatakan, untuk menuju ekonomi hijau salah satu hal yang penting adalah green leadership dan green management berupa kepemimpinan dan manajemen yang berorientasi kepada ekonomi hijau. “Peneraparan green leadership dan managemen di seluruh organisasi Pemda dan Swasta menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi agar implementasi ekonomi hijau dapat berjalan dengan optimal,” tandasnya.

Senada dengan yang disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD DIY tersebut, Anton Raharja, STP, MSi selaku Kasubbag Analisa Kebijakan Ekonomi Hijau menjelaskan, bahwa Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY telah dan akan melakukan kajian untuk mendukung implementasi ekonomi hijau di DIY. Dari berbagai kajian tersebut, menurut Anton, dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang operasional bagi Pemda DIY terkait tahapan penerapan ekonomi hijau. (ted)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here