Wednesday, May 18, 2022
spot_imgspot_img
spot_img
HomeNewsDituding Fasilitasi Gerakan Non Pancasila, Wakil Ketua DPRD DIY Somasi Sejumlah Akun...

Dituding Fasilitasi Gerakan Non Pancasila, Wakil Ketua DPRD DIY Somasi Sejumlah Akun Medsos

bernasnews.com – Sejumlah akun medsos disomasi oleh Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana. Somasi tersebut dilayangkan Huda usai dirinya dituding memfasilitasi gerakan non Pancasila.

Sejauh ini ada 2 akun yang disomasi yakni akun Instagram @jogja.terkini dan @lentera.nkri. Kemudian dia juga turut mensomasi akun Twitter @NkriLentera.

Melalui kuasa hukumnya, Kunto Wisnu Aji, Huda melayangkan somasi yang telah dikirimkan pada Selasa (3/5/2022). Somasi tersebut dilakukan lantaran akun sosial media (sosmed) tersebut memuat wajah Huda tampa izin dan sepengetahuannya.

Tak berhenti sampai di situ, postingan berupa video yang diunggah akun sosmed tersbeut memuat caption yang dirasa tak sesuai fakta.

“Wakil Ketua DPRD DIY yang memfasilitasi Pembacaan Ideologi Terlarang Khilafah HTI di DPRD DIY dari PKS yang Bernama saudas Huda Tri Yudiana,” ujar Kunto menjelaskan salah satu muatan caption dalam unggahan.

Dia menyebut bahwa postingan itu menyertakan klaim yang tidak benar. Tak hanya itu dia menuding bahwa postingan tersebut menyerang nama baik Huda sebagai Wakil Ketua DPRD DIY.

Kunto pun menuntut agar Pemilik Akun Instagram @lentera.nkri dan Akun Twitter @NkriLentera untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan kebenaran narasi pada postingan mereka.

“Pembuktian ditunggu dalam waktu yang secepat-cepatnya. Atau maksimal 1 X 24 jam sejak somasi ini dikirimkan melalui Direct Message Instagram @lentera.nkri,” katanya.

Sementara itu, Huda menanggapi tudingan yang menyeret namanya sebagai tindakan yang tidak baik. Menurut dia, isu yang dipaparkan di postingan itu tidak berdasarkan fakta.

“Mending kalau tidak ada faktanya jangan disampaikan seperti itu. Itu yang membuat Jogja kurang bagus,” katanya pada Rabu (4/5/2022).

Pihaknya mengaku telah mencermati dokumentasi aksi yang dilakukan pada Sabtu (30/4/2022). Di dalamnya dia menyebut tidak ada ujaran atau penyampaian khilafah hingga kaitan dengan HTI.

“Saya mengajak rekan masyarakat ayo kita rekonsiliasi dari pandemi jangan membuat isu aneh-aneh. Harapan saya yang membuat isu tidak betul bisa sadar agar tidak mengulangi lagi. Negara kita negara hukum, kita bisa proses ke Polda DIY,” kata dia.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan dan tanggapan dari akun yang mengunggah postingan tersebut. ***

spot_img
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments