Home Opini Dilema Libur Long Weekend

Dilema Libur Long Weekend

698
0
Dr. Y. Sri Susilo, SE, M.Si, Dosen FBE Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY/Atma Jogja) dan Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta. (Foto: Dok. Pribadi)

BERNASNEWS.COM — Sejak sebelum Pandemi Covid-19, Kota Yogyakarta dan wilayah DIY, menjadi destinasi wisatawan domestik (wisdom). Kunjungan wisdom biasanya pada saat liburan sekolah dan libur long weekend. Wisdom termaksud pada umumnya berasal dari beberapa kota di Pulau Jawa, hal tersebut dapat dilihat dari plat kendaraan pribadi yang masuk Kota Yogyakarta. Pada saat musim liburan tersebut Kota Yogyakarta menjadi penuh kendaraan pribadi tersebut dan terjadi kemacetan lalu lintas.

Pada bulan Agustus 2020, setidaknya terdapat 2 kali libur long weekend yaitu pada saat libur yang terkait dengan Peringatan Kemerdekaan RI ke-75 dan seminggu kemudian terkait dengan cuti bersama (20-23/08/20). Dapat diduga wisdom dari berbagai kota di Jawa dan wisatawan lokal (wislok) DIY “menyerbu” beberapa destinasi wisata di DIY untuk berlibur untuk memanfaatkan long weekend.

Saat sebelum pandemi kondisi tersebut tentu menggembirakan. Aktivitas wisdom selama liburan di Kota Yogyakarta berdampak pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian, baik melalui akomodasi, konsumsi, transportasi, perdagangan, industri pengolahan dan sebagainya. Kegiatan ekonomi yang terkait dengan industri pariwisata tersebut di dalamnya termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kondisi tersebut menjadi berbeda pada saat Pandemi Covid-19. Dalam kondisi pandemi tentu tidak hanya dilihat dari dampak ekonomi semata namun juga harus dilihat dampak kesehatan.

Kebijakan pelonggaran aktivitas ekonomi, termasuk industri pariwisata, harus memperhatikan aspek ekonomi dan kesehatan. Lebih tegasnya, harus ada keseimbangan antara sisi ekonomi dan sisi kesehatan dalam setiap kegiatan ekonomi di masa pandemi. Kedatangan wisdom di Kota Yogyakarta dan wilayah DIY harus disertai dengan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan yang sanat ketat. Diharapkan kedatangan wisdom tidak menambah jumlah yang terinfeksi positif virus Corona.

Dilema

Libur long weekend peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI menjadikan tingkat kunjungan wisatawan ke DIY mengalami peningkatan. Meski dalam masa pandemi Covid-19, banyak orang datang ke Yogyakarta untuk berwisata. Berdasarkan informasi Dinas Pariwisata DIY (2020), akumulasi dari 41 destinasi wisata, kunjungan wisatawan (domestik dan lokal DIY) angkanya mencapai 39.000 orang. Untuk libur long weekend seminggu setelah HUT Kemerdekaan diprediksi tidak jauh berbeda.

Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kunjungan wisatawan selama bulan Maret hingga Juli 2020. Kondisi demikian, dimungkinan banyak orang jenuh tinggal di rumah dan ingin menikmati serta bersantai di destinasi wisata. Menurut Dinas Pariwisata DIY (2020), jumlah total kunjungan wisatawan tersebut telah terdata dalam aplikasi Visiting Jogja. Mayoritas pengunjung merupakan wisatawan lokal di DIY. Di sisi lain, grafik kunjungan wisatawan dari luar daerah DIY juga mengalami peningkatan.

Mencermati informasi dari berbagai media cetak dan elektronik, dalam praktek di lapangan penerapan protokol kesehatan belum berjalan optimal. Setidaknya protokol kesehatan termaksud mencakup 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Pelanggaran yang sering terjadi adalah memakai masker dengan tidak tertib dan menjaga jarak antar individu (menghindari kerumunan). Kejadian tersebut tidak hanya terjadi di destinasi wisata di DIY, namun juga terjadi di wilayah luar DIY. Dari kejadian tersebut, nampaknya wisatawan belum sepenuhnya memahami 3M di masa Pandemi Covid-19. Penulis menduga bagi mereka menganggap 3M baru sebatas himbauan saja, belum merupakan kewajiban yang harus mutlak dilaksanakan.

Dari informasi yang penulis dapat sebenarnya pengelola destinasi wisata di DIY sudah menyiapkan fasilitas pendukung untuk menerapkan protokol kesehatan (3M). Fasilitas termaksud mencakup tempat mencuci tangan (dengan air dan hand sanitizer) dan fasilitas pengecekan suhu tubuh bagi pengunjung. Di samping itu, beberapa tempat di destinasi wisata juga ditulis informasi yang terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Dalam hal tertentu bahkan pengunjung/tamu/wisatawan diwajibkan menunjukkan hasil rapid test. Sebagai contoh, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY dan Kebun Binatang Gembira Loka mewajibkan tamu/pengunjung dari wilayah luar DIY yang termasuk kategori merah wajib menunjukkan hasil rapid test.

Banyak pihak berpendapat, kedatangan wisatawan (domestik dan lokal DIY) yang melonjak karena libur long weekend tentu sangat menguntungkan dari sisi ekonomi. Kegiatan wisatawan akan membawa dampak pengganda (multiplier effect) terhadap kegiatan ekonomi yang lain seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, perdagangan, industri pengolahan dan sebagainya. Di sisi lain, jika kedatangan wisatawan tersebut tidak disertai dengan kesadaran tinggi dalam menerapkan protokol kesehatan (3M) maka dapat menambah jumlah masyarakat yang positif terinfeksi virus Corona. Kondisi tersebut dapat menjadi dilema yaitu situasi sulit untuk menentukan pilihan antara aspek ekonomi atau aspek kesehatan. Seharusnya memang bukan pilihan namun harus ada keseimbangan antara aspek ekonomi dan kesehatan.

Catatan Penutup

Keseimbangan antara aspek ekonomi dan aspek kesehatan merupakan hal yang mudah diucapkan atau ditulis namun dalam praktek tidak mudah dilakukan. Jika ada kesadaran yang tinggi terhadap protokol kesehatan (3M), baik pengelola dan wisatawan, maka mencapai keseimbangan tersebut bukan merupakan impian. Kondisi tersebut merupakan hal yang harus dipenuhi (necessary condition), selanjutnya diperlukan kondisi yang harus dicukupi (sufficient condition) yaitu pengawasan dari pihak yang berwenang (Pemda beserta aparat jika perlukan dibantu TNI/Polri).

Sekali lagi penerapan protokol kesehatan implementasinya tidak mudah, namun bukan hal yang tidak bisa untuk diterapkan secara optimal. Untuk itu diperlukan syarat yaitu kesadaran yang tinggi dari pengelola destinasi wisata dan wisatawan terhadap protokol kesehatan. Syarat lain untuk memperkuat adalah adanya pengawasan yang ketat dan konsisten dari Pemda DIY beserta aparatnya. Pengawasan yang ketat ini tentu membutuhkan sumberdaaya (resources), baik sumberdaya manusia dan dana, yang tidak kecil. Kondisi tersebut merupakan konsekuensi logis dengan dibukanya kegiatan industri pariwisata di DIY. Jika syarat tersebut dapat dipenuhi, maka diharapkan penerapan protokol dapat optimal dan dilema antara kepentingan ekonomi serta kesehatan dapat dihindari. (Dr. Y. Sri Susilo, SE, M.Si, Dosen FBE Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY/Atma Jogja) dan Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here