Home Ekonomi Digelar Konferensi Nasional Strategi dan Kebijakan Perpajakan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Digelar Konferensi Nasional Strategi dan Kebijakan Perpajakan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

125
0
Kampus Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBI) UII. Foto. Dok Bernasnews.com

BERNASNEWS.COM – Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis & Ekonomika (FBE) UII bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah DIY akan menggelar National Conference on Accounting and Finance (NCAF) dengan mengangkat tema Strategi dan Kebijakan Perpajakan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menurut Dr Mahmudi SE MSi Ak CA CMA, Ketua Panitia 5th NCAF, kegiatan yang dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis, 29-30 September 2021 secara daring atau online menggunakan platform Zoom ini merupakan NCAF yang ke-5 dan mendapatkan atensi yang baik dari berbagai pihak.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya universitas yang bergabung menjadi co-host acara yaitu sebanyak 20 universitas dari berbagai wilayah di Indonesia, antara lain Universitas Widyagama Malang, Universitas Mercubuana Jakarta, Universitas Sumatera Utara, Universitas Aisyiah Yogyakarta, UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Islam Bandung, Universitas Labuhan Batu Sumatera Utara, Universitas Syiah Kuala, Universitas Riau Kepulauan, Universitas Potensi Utama, Universitas Amikom Yogyakarta, Universitas Cendrawasih, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Andalas, Universitas Yapis Papua, Universitas Mulawarman, AA YKPN dan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.

Di sisi lain, menurut Mahmudi, jumlah paper yang dipresentasikan di konferensi nasional ini sebanyak 116 paper. Peserta konferensi berasal dari berbagai universitas dan berbagai daerah di Indonesia, seperti dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Konferensi nasional ini menghadirkan 4 pembicara dengan kapabilitas yang sangat mumpuni dari perwakilan tokoh dari organisasi pemerintah, pelaku usaha, konsultan pajak serta akademisi yaitu Prof Mardiasmo (Ketua Komite Pengawas Perpajakan), Yunipan Nur Yogananta SE MBA (Kabid Penyulahan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP DIY), Darussalam SE Ak CA MSi, LL.M.Int.Tax (Managing Partner Danny Darussalam Tax Center), dan H Herry Zudianto SE MM (Owner Margaria Group).

Selain itu, akan dimoderatori oleh Sekretaris Prodi Akuntansi IP UII Ayu Chairina Laksmi SE M.App.Com M.Res PhD Ak CA. Dengan pemaparan dari para pakar yang mumpuni ini, diharapkan peserta dapat memberikan wawasan mengenai alternatif strategi dan upaya memulihkan kembali kekuatan perpajakan nasional yang telah terdampak pandemi Covid-19.

Konferensi ini dimulai pukul 08.00 WIB pagii dan dibagi menjadi 1 sesi keynote speech dan 6 sesi diskusi paralel. “Wadah untuk bertukar gagasan dan temuan-temuan empiris ini sangat dibutuhkan. Harapannya ke depan, kegiatan ini dapat menjadi kegiatan nasional yang memberi dampak pengetahuan yang komprehensif sehingga budaya akademik dapat semakin kuat terasa demi terciptanya pengembangan keilmuan akuntansi yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang,” kata Mahmudi dalam rilis yang dikirim kepada Bernasnews.com, Selasa (28/9/2021).

Menurut Mahmudi, pajak merupakan masa depan Indonesia. Kemajuan dan kejayaan Indonesia di masa datang akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan pajak yang mampu dihimpun yang ditopang dengan efisiensi dan efektivitas sistem, strategi, dan kebijakan perpajakan yang dijalankan.

Selain itu, pajak merupakan sumber pendapatan negara paling utama dan terbesar sejak dua dasawarsa terakhir. Penerimaan perpajakan memberikan kontribusi 80-85 persen terhadap total penerimaan negara. Dalam APBN tahun 2021, penerimaan perpajakan diproyeksikan sebesar 82,8persen dari total penerimaan negara. Sebagai sumber penerimaan negara yang utama, maka perpajakan perlu terus diperbaiki tata kelolanya.

Dari sisi fiskus, pemerintah perlu melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh mulai dari perbaikan kebijakan dan regulasi, efisiensi kelembagaan pajak dan perbaikan sistem administrasi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pajak.

Realisasi penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah tentunya sangat berkaitan erat dengan kondisi ekonomi, baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Sejak pertengahan tahun 2020 Indonesia menghadapi resesi ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19.

Hingga saat ini pun pendemi Covid-19 belum juga berlalu dan belum bisa dikendalikan sepenuhnya. Hal ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk merealisasikan target penerimaan pajak dalam APBN 2021. Meskipun pandemi belum usai, namun optimisme harus tetap dijaga. Melalui program vaksinasi massal dan upaya medis bagi penyintas Covid semoga wabah bisa segera diatasi dan kehidupan ekonomi masyarakat bisa kembali normal. (*/lip)

S

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here