Home Opini Dibutuhkan Tim Medis Covid-19 Tingkat Daerah Berstandar WHO

Dibutuhkan Tim Medis Covid-19 Tingkat Daerah Berstandar WHO

527
0
Arlon HP Sinambela, Aktivis 98 Jabar, yang mengutip pengakuan pasien status ODP Bandung Barat, 1 April 2020. Foto : Dok Pribadi

BERNASNEWS.COM – Sebuah dilema memang ketika tim medis tidak siap menangkal virus Corona dengan cepat. Ketidaksiapan dari Kementrian Kesehatan untuk memberikan arahan kepada tim medis berakhir buruk. Tercatat per tanggal 10 April 2020, anggota tim medis yang gugur dalam tugas sudah mencapai 31 orang.

Ketidaksiapan dari Kemetrian Kesehatan bukan hanya dilihat dari tim medis yang merawat pasien di rumah sakit tetapi sampai tingkatan terbawah, yaitu Puskesmas. Puskesmas sebagai ujung tombak selain rumah sakit untuk antisipasi pencegahan di masyarakat oleh Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan di daerah, ternyata tidak diperlengkapi dengan pemahaman yang baik. Sedangkan Kementrian Kesehatan’ sangat bertanggung jawab atas seluruh kesehatan masyarakat.

Hal ini tampak berkembangnya isu-isu miring di masyarakat tentang status pasien Covid- 19, yang dimulai dari ODP dan PDP serta Pasien Covid 1. Tragisnya, bahkan sampai ke pasien yang sudah meninggal.

Dalam pengamatan saya, disinilah letak keteledoran pimpinan tertinggi kesehatan, baik Kementerian maupun Dinas Kesehatan tidak memberi pemahaman yang baik dan akurat terhadap orang-orang yang menangani pasien di Puskesmas untuk mencegah virus Corona menyebar lebih banyak lagi di masyarakat.

Data yang ditampilkan oleh BNPB Pusat adalah data pasien yang dirawat di rumah sakit. Banyaknya pasien yang menangani diri sendiri atau isolasi mandiri ketika berstatus positif Covid-19, ternyata tidak ditampilkan oleh BNPB Pusat. Apakah data itu disimpan atau memang tidak diketahui oleh BNPB?

Seorang pasien status ODP Covid-19 di Bandung Barat, pada 1 April 2020, mengaku secara pribadi dan keluarga mengalaminya langsung, dimana ia dan keluarga berstatus ODP (Orang Dalam Pengawasan) oleh Dinas Kesehatan di Bandung Barat, tempat mereka berdomisli.

Berawal dari adanya salah satu pasien Covic- 19 Bandung Barat, dengan pertemuan terakhir 15 Maret 2020, mereka melaporkan diri kepada Dinas Kesehatan karena pada 30 Maret 2020 mereka disarankan untuk isolasi mandiri selama 14 hari, mulai 1 April 2020.

Oleh Dinas Kesehatan Bandung Barat, mereka diserahkan penanganannya ke Puskesmas terdekat dengan rumah, yaitu Puskemas Jayamekar, Padalarang, Bandung Barat. Anehnya sampai dpada hari ke-11 mereka isolasi mandiri tidak dilakukan Rapid Test.

Sebuah pertanyaan besar, ada apa sebenarnya? Apakah Dinas Kesehatan tidak memahami bagaimana dampak penyebaran virus Corona ini di masyarakat? Sebab, apabila ternyata mereka positif terjangkit virus Corona lalu keluar rumah, bagaimana dampaknya? Sedangkan walau isolasi mandiri, mereka butuh keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan harian. Sementara mereka sama sekali tidak diberi bimbingan ataupun bantuan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas sejak berada dalam isolasi mandiri.

Atas keterlambatan melakukan Rapid Test berdampak kepada lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Pihak Dinas Kesehatan dan Puskemas tidak langsung memberi klarifikasi atau pendidikan kepada masyarakat tempat mereka berada. Hal ini pun membuat mereka sekeluarga merasa dikucilkan oleh masyarakat.

Kasus yang dialam satu keluarga di Bandung ini kemungkinan juga dialami oleh beberapa pasien yang melakukan isolasi mandiri dan berstatus ODP. Tidak bisa dipungkiri, dilihat dari apa yang dialami sekeluarga ini, membuktikan bahwa adanya kekurangpahaman tim medis daerah yang tidak satu protap dengan Kementerian Kesehatan dalam upaya mencegah virus Corona menyebar lebih luas lagi.

Sebenarnya Dinas Kesehatan beruntung bila ada pasien ODP/PDP atau positif Covid-19 yang bisa diajak kerja sama untuk bersama-sama mencegah dengan saling mengawasi. Bila tidak, penyebaran virus Corona tidak akan terbendung di tengah masyarakat.

Ingat, data yang ditampilkan di media adalah data pasien yang dirawat di rumah sakit, bukan termasuk data pasien yang dirawat di rumah baik berstatus ODP dan PDP maupun positif Covid-19. Karena tidak tertutup kemungkinan Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan di daerah tidak memiliki data konkrit atas status pasien yang telah tersebar di daerahnya,

Dengan melihat pola perawatan yang tidak standar bisa saja berjangkit lebih banyak pasien-pasien baru karena adanya status pasien OTG (Orang Tanpa Gejala) yang lolos dari pengawasan.

Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap para medis yang berjuang di rumah sakit dan yang telah gugur dalam pencegahan Covid-19, seharusnya Kementrian Kesehatan sudah bisa memberi pembekalan singkat kepada Kepala Dinas Kesehatan di daerah serta puskesmas-puskesmas untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini lebih luas lagi.

Takut, panik dan kekurangseriusan pencegahan tampak pada tim medis di daerah sepertinya belum direspon oleh Kementrian Kesehatan untuk diberi pembekalan yang baik sebagai penyuluh kesehatan di tengah masyarakat daerahnya.

Sebagai garda pencegahan terakhir yang ada di tingkatan puskesmas terlihat masih ragu-ragu dan tergolong ketakutan. Ini terlihat pada penanganan pasien status ODP walau hanya sekadar membuktikan dengan Rapid Test.

Berdasarkan pengalaman ini, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan belum benar-benar serius mencegah penyebaran virus Corona di masyarakat. Sedangkan penanganan Covid-19 harus memiliki standar dunia, yaitu WHO. Fakta penerapannya di lapangan masih mengalami keragu-raguan dan takut.

Entah ini memang sengaja dibiarkan atau memang ada ketakutan yang berlebihan. Kementerian Kesehatan yang bisa menjawabnya. Ingat, siapa pun kita bisa menjadi kurir virus Corona buat yang lainnya. Kejujuranlah yang bisa mencegah penyebarannya. Kerja sama dan perawatan yang maksimal dari penyuluhan medis sangat dibutuhkan. (Arlon H P Sinambela, Aktivis 98 Jabar yang mengutip pengakuan pasien status ODP Bandung Barat, 1 April 2020)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here