Home Opini Desa Berdaya Saing, Desa Sejahtera

Desa Berdaya Saing, Desa Sejahtera

394
0
(Syahfuad Nur Rahmat, Mahasiswa Universitas Janabadra, Putra Daerah Kabupaten Lembata Ile-Ape)

BERNASNEWS.COM – Ulasan tentang tema di atas merupakan hasil dari kajian (diskusi bersama) pada Jumat malam, 30 Juli 2021, di Sekretariat Tala Ia Yogyakarta oleh kader-kader produktifnya yang diambil penulis untuk melakukan analisis untuk dijadikan refrensi bacaan publik.

Adapun alasan yang mendasar tema itu diambil oleh teman-teman yang dijadikan sebagai bahan kajian bersama karena melihat realitas yang ada hampir sebagian besar justru terjadi kemunduran dalam tata kelola pemerintahan di desa dalam hal ini desa yang berada di dua kecamatan yaitu Ile-Ape dan Ile-Ape Timur pada khususnya dan desa secara umumnya.

Alasan yang lain juga bahwa dengan dilakukan kajian bersama ini sebisa mungkin harapan-harapan yang disampaikan dapat menjadi kenyataan bagi desa yang ada di dua kecamatan tersebut. Di sisi lain, dengan memamsuki fase pergantian periode struktur di desa, maka sudah menjadi tanggungjawab putra daerah untuk membantu memberikan pemahaman juga upaya edukasi terhadap masyarakat dan juga bekal bagi pemerintahan yang baru agar mampu menjawabi kebutuhan kesejahteraan masyarakat desa di era persaingan bebas. Kajian ini pun merupakan suatu bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa yang terlihat carut marut dan gagap dalam mengelola pemerintahan di desa.

Tentang Tata Kelola Desa

Dalam tata kelola pemerintahan di desa, hal yang menjadi problem substansial adalah sumber daya manusia (SDM) yang tidak berkompeten dalam mengolah dan mengelola desa sehingga sumber daya alam (SDA) di desa dapat dikuasai oleh oknum-oknum dari luar.

Kader-kader produktif Tala Ia Yogyakarta berdiskusi di Sekretariat Tala Ia Yogyakarta pada Jumat malam, 30 Juli 2021. Foto : Istimewa

Mencermati realitas problem tata kelola di desa tentu menjadi tanggungjawab bersama untuk memberikan solusi yang membangun untuk desa sehingga desa dengan beriringnya waktu mampu berdaya saing untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Solusi yang dimaksud dalam hal ini adalah harus adanya sistem kebijakan, aturan undang-undang, program yang terintegrasi secara efektif baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah untuk desa.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah pintu perubahan yang diharapkan untuk terciptanya desa yang sejahtera. Good governance adalah hal mendasar menjadi prioritas yang wajib dilakukan oleh pemerintah desa. Tentunya tata kelola yang baik (good governance) memerlukan sumber daya manusia yang berintegritas, kompeten dan profesional  dalam mengolah dan mengelola sumber daya alam (SDA) yang ada di desa. Adapun hal yang lain, bahwa dalam tata kelola yang baik, harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar desa tidak hanya mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilakukan, akan tetapi dapat meningkatkan desa yang berdaya saing.

Artinya dengan penataan desa yang baik itu pemerintahan di desa punya haluan yang jelas untuk dijalankan. Kenyataan demikian mengharuskan bagi pemerintah desa juga tahu kemana haluan yang akan dituju serta memiliki barometer yang jelas dalam menilai kinerja pemerintahan di desa. Fungsi-fungsi dalam pemerintahan di desa perlunya dimaksimalkan agar sejalan dengan haluan tata kelola tersebut.

Tata kelola yang baik dapat meningkatkan daya saing bagi desa dengan bersumber pada kemampuan sumber daya manusia distruktural yang menjadi label perubahan untuk menjadikan desa  berdaya saing yang pada akhirnya dapat mewujudkan cita-cita  desa sejahtera sesuai harapan.

Konstruksi ini pun sejalan dengan tujuan penataan di skala daerah yaitu dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tujuan dari yang dimaksud adalah bahwa, mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat kualitas peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing daerah, memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah.

Sejalan dengan ini bahwa tujuan dalam tata kelola desa adalah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa.

Proses-proses dalam menata desa yang baik mempunyai pengaruh yang positif terhadap perkembangan di desa. Artinya desa tidak saja sekadar rumusan yang bersifat normatif dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki kekuasaan penuh untuk mengolah dan mengelola pemerintahan desa secara mandiri atau otonom. Otonomi desa merupakan pencapaian besar dalam sejarah perjalanan pemerintahan di Indonesia. Hal demikian terjadi sebab pemerintah desa tidak diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan inovasi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi yang tinggi disertai sumber daya manusia yang kompeten serta penataan yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Otonomi yang diberikan kepada desa tentu saja belum juga cukup untuk menjawab dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang memiliki daya saing yang tinggi dan mandiri. Oleh karenanya dibutuhkan juga kesiapan dan kapasitas kemampuan para aparatur desa dalam mengimplementasikan ide-ide pokok yang tertuang dalam UU Nomor tahun 2014 tentang Desa.

Tantangan ini memberikan isyarat bagi aparatur desa agar mampu dalam pengimplementasian pembangunan desa yang mandiri, pemberdayaan di desa, penataan kelembagaan desa, penataan manajemen pembangunan desa, pengelolaan badan usaha desa, tata kelola keuangan desa, sampai pada pemahaman terhadap peraturan desa.

Dengan melihat berbagai macam persoalan dan tantangan yang ada, sudah seharusnya pemerintah desa melibatkan pertisipasi masyarakat dalam membantu pembangunan yang ada di desa sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Wujud nyata dari keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa termanfestasikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Apabila penyelenggaraan dalam desa mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat maka tujuan mulia tersebut akan mudah dicapai. Begitu juga dalam penyusunan instrumen hukum berupa peraturan desa (Perdes) yang dilakukan secara partisipatif dengan mengikutsertakan semua unsur yang ada dalam masyarakat desa dan dilakukan secara transparan untuk mewujudkan desa yang sejahtera dan mandiri.

Desa dan Tantangan Persaingan Bebas

Munculnya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) menjadikan desa yang berdaya saing adalah tantangan terberat lain bagi desa. MEA merupakan awal dari kebangkitan masyarakat di kawasan Ekonomi ASEAN. Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan ASEAN juga menghadapi tantangan yang tidak mudah.

Di era perdagangan bebas yang penuh dengan dinamika, sehingga sumber daya manusia harus disiapkan dengan baik. Masyarakat desa wajib dibekali dengan pengetahuan dan skill agar dapat bersaing di kanca internasional. Dengan adanya MEA mka produk maupun jasa mempunyai kesempatan yang sama untuk bersaing. Hanya produk dan jasa yang mempunyai cost rendah dan kualitas yang baik saja yang dapat bersaing di periode MEA tersebut. Kenyataan ini tentu saja dibutuhkan peran dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah desa bersama-sama berkomitmen, bergandengan tangan untuk mewujudkannya.

Desa harus mempunyai upaya yang kreatif dalam mengembangkan potensi baik sumber daya manusia dan sumber daya alam agar mampu bersaing dikanca internasiaonal. Pemerintah baik pusat, provinsi dan juga desa harus memberikan dukungan yang terintegrasi agar memiliki daya saing yang tinggi dalam menghadapi persaingan bebas.

Ada dua azas yang tertuang dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa  yaitu azas subsidaritas dan rekognisi. Pengakuan negara terhadap asal usul desa disebut dengan azas rekognisi, sedangkan kewenangan dalam penetapan dan pengambilan keputusan berskala lokal untuk kepentingan masyarakat desa akan tercapai. Masyarakat desa harus dididik melalui proses pembelajaran yang baik dan pemerintah desa harus mendorong pelaksanaan program-program desa yang mampu berdaya saing.

Otonomi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah harus memberikan ruang gerak bagi seluruh masyarakat desa dalam meningkatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Hal lain juga bahwa, dengan diberikan juga otonomi maka sebaiknya program-program desa harus selaras dengan program pemerintah pusat agar berbagai ragam kebijakan program serta implementasinya akan semakin menguatkan posisi daya saing desa.

Dana desa diharapkan akan dapat dikelola dengan berhati-hati dan menjadi bagian modal sosial yang dapat di kembangkan. Pemerintah pusat harus memberikan kewenangan penuh dalam mengatur dan mengelola, sehingga pemerintah desa dan kelembagaan desa lainnya dapat memiliki kewibawaan di hadapan masyarakat desa pada khususnya dam masyarakat internasional pada umumnya.

Untuk dapat bersaing di dunia internasional dan memperoleh pengakuan maka pemerintah desa harus mengupayakan sertifikasi-sertifikasi baik terhadap sumber daya manusia juga sumber daya alamnya. Iventarisasi sumber daya sangat penting untuk dilakukan dengan mengikutsertakan desa pada berbagai macam sertifikasi yang mampu berdaya saing.

Desa yang berdaya saing tinggi akan menciptakan desa yang makmur dan sejahtera. Dengan diperluasnya otonomi desa dan diberikannya kewenangan skala lokal desa, maka sebagai konsekuensinya desa sedapat mungkin mampu menentukan arah dan tujuan daya saingnya. Di era pasar bebas, produk dan jasa akan keluar masuk dengan bebas pula. Investor juga takan kala masuk desa, apabila ada potensi dan memiliki peluang yang positif.

Simpul dan Saran

Banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat desa apabila bersertifikasi internasional antara lain adalah bahwa, masyarakat dapat mengolah dan mengelola sumber daya alam dengan baik. Masyarakat mampu melestarikan dan bahkan memperkenalkan budaya kita sendiri tanpa nada intervensi oleh kekuatan modal asing. Tidak kalah penting juga terkait dengan ketersediaan data dan informasi geospasial dari Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk percepatan pembangunan desa.

UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa terdapat 4 indikator penting yang dapat dipakai sebagai haluan dasar penghitungan dana alokasi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan dalam pembangunan desa.  Oleh karena itu berdasarkan amanat UU Nomor 6 tahun 2014 adalah penting untuk dilakukan bagi pemerintah desa demi pencapaian kesejahteraan, kemakmuran dan juga kemandirian desa.

Kesimpulannya adalah bahwa, dengan diberikannya otonomi terhadap desa untuk melakukan suatu perubahan maka diperlukan juga pembenahan fungsi-fungsi pemerintahan harus dimaksimalkan, tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dilakukan secara terstruktur dan sistematis, masyarakat dibekali dengan pengetahuan dan skill untuk terlibat dalam penyelenggaraan program-program yang ada di desa dan juga pengembangan terhadap sumber daya manusia dalam mengolah dan mengelola sumber daya alam agar mampu bersaing di era persaingan yang serba bebas dengan desa yang bersertifikasi baik dan berdaya saing. (Syahfuad Nur Rahmat, Mahasiswa Universitas Janabadra, Putra Daerah Kabupaten Lembata Ile-Ape)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here