Home Opini Demokrasi Memasuki Kotak Suara

Demokrasi Memasuki Kotak Suara

250
0
Ben Senang Galus, Penulis Buku Kuasa Kapitalis dan Matinya Nalar Demokrasi, Tinggal di Yogyakarta

BERNASNEWS.COM – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 tinggal menghitung jam. Sejumlah kabupaten di Indonesia (224 kabupaten), 37 Kota dan 9 provinsi akan menyelenggarakan Pilkada serentak, 9 Desember 2020, untuk memilih kepala daerah hingga 2024.

Siapapun yang menjadi pemenang dalam Pilkada nanti tidak menjadi soal, yang terpenting mereka memiliki visi dan misi yang jelas untuk membangun daerahnya masing-masing. Diharapkan Pilkada tersebut dilaksanakan secara damai dan demokratis dan jauhkan dari politik vox populi vox argentum , suara rakyat adalah suara uang receh.

Yang dikhawatirkan adalah pasangan calon melakukan kampanye terselubung, berupa membagi-bagikan uang dari pintu ke pintu alias serangan fajar.

Mereka berharap dapat membentuk opini positif dan persepsi masyarakat agar menjatuhkan pilihannya pada kandidat yang diusung. Namun bagi masyarakat yang jeli, tentunya telah memahami kesempatan menggunakan hak suara tidak boleh dijual murah seharga baju kaos atau amplop berisi puluhan ribu rupiah, tetapi kesempatan tersebut benar-benar akan disalurkan sesuai penilaian kinerja pasangan.

Begitu banyak persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini, maka pemimpin yang dibutuhkan sekarang adalah orang yang memiliki visi yang kuat untuk membangun demokrasi dan mengangkat kualitas hidup rakyat. Dengan memiliki visi itu mereka harus mampu mengangkat dan membebaskan rakyat dari segala bentuk-bentuk ketertinggalan seperti kemiskinan, kebodohan, kesehatan, perdagangan manusia dan lain sebagainya.

Dengan memiliki visi dapat menciptakan komitmen sehingga pada akhirnya program-programnya dapat mencapai tujuan. Pemimpin yang memiliki visi berarti pemimpin yang mampu menjawab tantangan dan krisis seperti saat ini dan tentunya memiliki keberanian dan penuh perhitungan, sikap rendah hati, sederhana, jujur.

Mreka juga harus mau belajar dengan mendengarkan, mengamati kecenderungan yang baru muncul, mengevaluasi kegagalan yang pernah terjadi dan mampu menyerap pelajaran dari hati nurani. Pendek kata pemimpin senantiasa mau belajar dan tidak alergi atas setiap perubahan, tantangan maupun kritik.

Sangat Mahal

Demokrasi merupakan suatu sistem yang sangat mahal karena banyaknya kepentingan yang diakomodir demi kelangsungan sebuah pesta demokrasi. Meskipun demikian, harus pula dipahami bahwa substansi sebuah demokrasi dalam Pilkada bukan hanya sekadar memilih figur dan mengukuhkan legitimasi penguasa, akan tetapi yang lebih penting adalah terjaminnya kebebasan hak pilih, berlakunya prinsip kesetaraan dan adanya penyerapan aspirasi rakyat sehingga mekanisme Pilkada dapat mencerminkan kedaulatan rakyat demi untuk membangun kesejahteraan rakyat.

Itulah sebabnya, seringkali dijelaskan dalam referensi sosiologi politik bahwa pemilu atau Pilkada merupakan sebuah mekanisme politik yang mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat sehingga terjadi suatu sirkulasi elit politik.

Pendidikan politik memperkuat legitimasi politik pemimpin, terjadinya seleksi kepemimpinan yang dilakukan secara adil dan fair dengan melibatkan warga serta melalui Pilkada maka rakyat dapat pula melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Setelah berlangsungnya Pilkada secara langsung menunjukkan sisi keberhasilan mengisi totalitas pembangunan politik. Bandingkan dengan periode sebelumnya, demokrasi mengalami mati suri. Konstituen hanya sekadar melaksanakan kewajiban politik, berbondong-bondong memasuki bilik suara. Dengan Pilkada secara langsung, demokrasi ingin dikembangkan secara kontinue dan makin bermutu, sebagai jawaban atas kegagalan demokrsi sebelumnya.

Demokrasi kini digencarkan terus menerus perbaikannya toh tidak dapat dilepaskan dari kandungannya akan komponen eksperimentasi tertentu. Bila kebenarannya setuju diukur lebih sebagai datang belakangan, selain dari ekspresif muncul melalui serangkaian proses pembangunan politik versi manapun harus menelurkan faedahnya dalam artian pragmatis.

Ini berarti bahwa sistem demokrasi, sekalipun ia adalah terbaru selalu ditunggu kebenarannya dalam kesanggupan mengaktualisasikan nilai-nilai intrinsik demokrasi itu sendiri. Maka itu demokrasi tidaklah cukup dibuktikan melalui bukti-bukti prosedural dan bahkan jika ia bernama Pilkada apabila forum yang disediakan dan dibangun di dalamnya tidak mampu menunjukkan gambaran substansial nilai demokrasi.

Maka Pilkada tanpa getaran nilai-nilai demokrasi ia hanya akan merupakan ritual mekanis dengan kehadiran begitu banyak manusia ke tempat pemungutan suara. Demikian pula nilai-nilai demokrasi akan hilang, jika bukan rahasia lagi—apabila sebelum Pilkada berlangsung beberapa politisi akan melakukan manuver politik atau bergerilya yang tentunya saja dengan tujuan untuk menarik dukungan massa. Maka jika hal ini terjadi jangan bermimpi demokrasi tumbuk subur Indonesia.

Harapan

Pilkada hendaknya dapat berjalan secara demokratis,sehingga siapa pun pemenangnya bisa diterima semua pihak. Dengan Pilkada secara demokratis, berarti kita telah memahami arti sebuah demokrasi sebagai sebuah keputusan suara hati (vox populi vox dei).

Demikian pula jika sudah berlangsungnya pesta demokrasi, dan sudah dipastikan siapa yang akan terpilih, dituntut pengorbanan dan tanggungjawabnya. Mampu bekerja sama dengan semua elemen masyarakat termasuk kalangan kampus, yang ditunjang profesionalisme tinggi, tetap menjaga kesimbangan politik dan ekonomi di daerah masing-masing.

Lepas dari itu semua ada satu hal yang entah disadari atau tidak oleh mereka yang berada dilapisan kekuasaan, yaitu mereka baru bisa diterima oleh lapisan bawah kekuasaan, bila mereka mampu mengekspresikan kemurnian moral, bersikap jujur, dan menjaga amanah, bijaksana dalam bertindak dan bertindak dengan bijaksana.

Demokrasi segera akan memasuki kotak suara dan sungguh diperlukan pemimpin yang mampu melakukan turning point pertumbuhan ekonomi daerahnya, yaitu sebuah titik signifikan untuk menentukan apakah daerah yang dipimpinnya akan menjadi maju, stagnan atau mundur menjadi tertinggal dari daerah lainnya.

Demikian pula pemimpin harus menghindari dari mental boss atau penguasa. Sebab jika pemimpin bertindak sebagai boss atau penguasa berbuat apa saja yang menuruti pikirnnya dianggap layak untuk dilakukan. Bagi boss atau penguasa semua tindakan yang dilakukan adalah halal karena hirarki dan posisi anak buahnya hanya dianggap sebagai pelengkap untuk melayani keperluannya.

Penguasa biasanya tidak peduli lagi dengan kemampuannya, yang penting harus makmur dulu. Kalau sudah demikian tidak ada lagi keadilan, tidak ada lagi the right man in the right place, tapi yang ada siapa mampu memberi upeti atau memberi rasa kehormatan, maka dialah yang mulus kariernya tanpa peduli kemungkinan upeti tersebut hasil korupsi, karena menganggap jabatan adalah kekuasaan untuk meraih keuntungan pribadi dan kepentingan golongan. (Ben Senang Galus, pemerhati masalah sosial, tinggal di Yogyakarta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here