Home Opini Demokrasi “Lonto Leok”, Sebuah Keniscayaan

Demokrasi “Lonto Leok”, Sebuah Keniscayaan

101
0
Ben Senang Galus, Umat Paroki St Paulus Pringgolayan, Bantul, Yogyakarta

BERNASNEWS.COM – Ungkapan dalam bahasa Latin: quantum glorificavit humanum rei publicae re vera, sejatinya politik adalah memuliakan kemanusiaan, sangat tepat. Demikian pula politik sebagai cara untuk membangun peradaban suatu bangsa menjadi lebih beradab, juga benar adanya.

Partai politik merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan demokrasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan demokrasi melalui fungsi-fungsi partai politik. Di Indonesia fungsi-fungsi partai politik belum dilakukan secara baik dan bertanggungjawab oleh partai politik. Partai politik lebih berkonsentrasi pada bagaimana merebut kekuasaan dengan cara-cara yang anti terhadap demokrasi yang melanggengkan politik dinasti, politik kekerabatan, dan politik uang (politik oligarki). Akibatnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menggerogoti partai politik dan pemerintahan pada berbagai level di Indonesia.

Praktik politik oligarki dalam proses perjalanan demokrasi Indonesia merupakan penyakit akut yang sulit diobati dalam waktu yang singkat, apalagi peran partai politik yang tetap memelihara praktik oligarki. Pasca reformasi, rekruitmen politik yang dilakukan oleh partai politik didominasi oleh pemilik modal (pengusaha). Pemilik modallah yang menentukan siapa yang menduduki jabatan apa (mulai dari pejabat eselon empat sampai eselen satu, baik di pusat maupun di daerah).

Demikian pula dalam penentuan calon bupati atau gubernur, sampai calon menteri, semuanya ditentukan oleh pengusaha. Pemilik modal memandang pemilik partai mempunyai hubungan dekat yang semakin memberi ruang eksisnya politik oligarkis dalam sistem demokrasi Indonesia. Hubungan ini terpelihara sangat kuat mulai dari daerah sampai pusat.

Sebagai akibat langsung dari politik oligarki, tak jarang rakyat dipertontonkan dengan sajian informasi korupsi, suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh elit partai politik di Indonesia, politik oligarki bukan saja terjadi pada level nasional tetapi juga terdistribusi ke daerah, sehingga kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan sulit untuk dicapai.

Rekruitmen politik berbasis modal finansial dan kekerabatan mengakibatkan orang-orang potensial yang memiliki kompetensi dan integritas mumpuni dalam mewujudkan demokrasi sejati tidak dilirik oleh partai politik. Oleh karena itu politik Lonto Leok (politik warga, atau politik ese cama langkas, lonto cama radak – Manggarai) merupakan jawaban sekaligus pilihan terhadap peliknya politik oligarki di Indonesia.

Politik Lonto Leok adalah bagian dari partisipasi politik masyarakat yang mengarah pada perwujudan demokrasi melalui proses rekruitmen pemimpin pada berbagai level yang lahir dari motivasi dan inisiatif warga untuk mengubah secara radikal tatanan demokrasi yang didominasi oleh praktik oligarki.

Demokrasi Lonto Leok harus dibangun oleh warga secara bersama-sama dan bertanggungjawab dalam menginisiasi dan mendorong “lahirnya” pemimpin-pemimpin baru yang memiliki visi, kompetensi, dan integritas, moral personal dalam memperbaiki tatanan politik dan demokrasi di Indonesia.

Politik Lonto Leok bisa menjadi suatu gerakan alternatif rekruitmen politik di Indonesia dan sebagai cara yang tepat untuk melumpuhkan praktik-praktik oligrakis. Mungkin ada  baiknya kita mulai dari Manggarai. Politik Lonto Leok mengurangi biaya politik dan mencegah berpeluang masuknya kelompok oligarki yang selama ini bergentayangan. Karena yang mengawasi semua pergerakan politik tersebut adalah warga masyarakat sendiri. Masyarkat yang mengontrol jalannya dinamika perpolitikan mulai dari desa sampai tingkat kabupaten.

Skandal Demokrasi

Demokrasi kita yang dikendalikan oligarki itu berskandal. Mengapa? Pertama, alih-alih mengokohkan solidaritas, demokrasi kita membiarkan ekspansi pasar yang justru merusak solidaritas. Kedua, alih-alih melindungi pluralitas, demokrasi kita malah membiarkan bertumbuhnyakekuatan-kekuatan ekstrem religius yang mengancam pluralitas. Ketiga, alih-alih menyediakan kesetaraan kondisi-kondisi, demokrasi kita justru menghasilkan kondisi-kondisi ketidaksetaraan.

Bahwa skandal-skandal demokrasi kita tidak dapat diatasi dengan menghentikan demokratisasi, melainkan dengan memperdalamnya dengan “Demokrasi Lonto Leok” untuk menghasilkan hukum-hukum legitim yang memperluas kesetaraan dan akhirnya juga dapat membatasi pertumbuhan oligarki.

Demokrasi Lonto Leok menjanjikan harapan akan kebebasan politik, kesetaraan dan persaudaraan dalam ikatan solidaritas penuh empati atas penderitaan sesama warga negara, sebagai instrumentasi demokrasi yang memiliki kekuatan soliditas dan bermetamorfosis menjadi kekuatan politik.

Praktik oligarki politik, sebagaimana lazim di banyak tempat, lebih berorientasi pada akumulasi dan perluasaan kekayaan dan meningkatnya pengaruh ikatan keluarga atau politik dinasti di dalam mengendalikan kebijakan pemerintahan. Konteks politik Indonesia mutakhir, semakin terasakan, betapa demokrasi berada dalam cengkeraman oligarki politik, baik itu yang direpresentasikan oleh kekuatan aktor politik lama produk Orde Baru ataupun produk politik Orde Reformasi. Langgam dan pengaruh oligarki ini tidak hanya di pusaran politik nasional, juga pusaran politik lokal.   

Cengkeraman oligarki politik ini memang sangat mengkhawatirkan, namun demikian berbagai kekuatan perlawanan masyarakat sipil masih memberi harapan, bahwa demokrasi Lonto Leok tidak mudah dibajak dan dikendalikan oleh para oligarch.

Demokrasi Lonto Leok, sebuah demokrasi yang menggantikan atau lebih tepatnya memusnahkan demokrasi konvensional seperti demokrasi elektoral atau demokrasi fosil (demokrasi oligarki). Demokrasi Lonto Leok dengan pengarusutamaan dengan beberapa ciri antara lain:

Pertama, menekankan pentingnya prosedur komunikasi untuk meraih legimitas hukum di dalam sebuah proses pertukaran yang dinamis antara sistem politik dan ruang publik yang dimobilisasi secara kultural. Sehingga ada konsensus atau kesepakatan bersama. Konsensus itu adalah menimbang-nimbang calon kita. Misalnya Jendibol akan diorbitkan menjadi bupati di daerah X maka hal yang paling penting adalah the good three produce(s) good fruith sebagai hukum alam lonto leok.

Orang-orang yang dipilih memang berasal dari the good tree. The Good Tree adalah menganaikan sebuah keluarga yang baik. Untuk menjadi pemimpin harus berasal dari keluarga yang berlatar belakang keluarga terpadang, role model. Bagaimana mekanismen demkorasi Lontok Leok?

Mekanismenya, ketika pilkada hendak dilakukan (minimal 6 bulan sebelum pelantikan) setiap desa membuka pendaftaran untuk menjadi calon bupati. Sebelumnya Desa bersama dengan kabupaten membuat aturan dan mekanisme demokrasi Lontok Leok. Para kandidat di tingkat desa melakukan debat program. Yang menang di tingkat desa (dipilih satu orang saja), kemudian melakukan debat di tingkat kecamatan (pilih satu orang juga). Hasil di tingkat kecamatan dibawa ke tingkat kebupaten. Kalau satu kabupaten ada 12 kecamatan, maka debat di tingkat kebupaten ya dua belas orang itu. Siapa yang menang debat di tingkat kabupaten, masyarakat yang menentukan. Misalnya si A  mendapat nilai tertinggi, maka dia menjadi bupati dan si B mendapat nalai di bawah si A, maka si B menjadi wakil bupati. Seketika itu juga masyarakat langsung menetapkannya. Hasilnya dikirim ke pusat untuk mendapatkan SK oleh pejabat yang berwenang.         

Dalam demokrasi Lontok Leok ini partai politik tidak berfungsi, lembaga pilkada tidak perlu lagi. Boleh saja partai terlibat, tapi tidak menentukan parameter calon. Yang menentukan parameter calon adalah masyarakat sendiri. Keuntungannya biaya murah, menghindari campur tangan oligarki. Jika ditaksir saja satu pilkada mungkin menghabiskan uang Rp 50 juta. Yang membiayai itu semua adalah masyarakat sendiri. 

Kedua, menghubungkan antara fungsi hukum sebagai medium integrasi sosial dengan sebuah teori sosiologis yang menghasilkan tindakan komunikatif atau disebut Lebenswelt (dunia-kehidupan) dan diskursus praktis. Diskursus adalah bentuk komunikasi yang reflektif yang mentematisasi sebuah problem tertentu.

Dengan demikian, ada dua bentuk komunikasi, yaitu komunikasi sehari-hari dan diskursus. Secara umum ada beragam tipe diskursus yaitu diskursus teoretis, diskursus praktis, dan diskursus kritis. Diskursus teoretis adalah percakapan argumentatif menyangkut persoalan-persoalan yang faktual. Sedangkan diskursus praktis, tema yang menjadi problem adalah norma. Pada diskursus kritis tidak perlu mengupayakan adanya konsensus.

Hal yang ketiga, mungkin bisa menjadi suatu proses deliberation (menimbang-nimbang) itu bisa berjalan dalam konteksi demokrasi Lonto Leok tidak memusatkan diri pada penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukan apa yang harus dilakukan oleh warga negara, melainkan pada prosedur untuk menghasilkan aturan-aturan itu. Sehingga dalam demokrasi Lonto Leok itu meminati persoalan kesahihan keputusan-keputusan kolektif.

Kontrol demokratis melalui opini publik yang memiliki suatu bentuk  logis dan koheren yang dianggap sahih secara universal dan rasional. Sehingga dapat dikatakan demokrasi Lonto Leok mengacu pada presedur  formasi opini dan aspirasi secara demokratis warga ase ka’e, (bandingkan F Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif).

Dalam demokrasi Lonto Leok bukanlah jumlah kehendak-kehendak individual dan juga bukan sebuah kehendak ‘umum’ yang merupakan sumber legitimitas, melainkan sumber legitimasi itu adalah proses formasi Lonto Leok, argumentatif-diskursif suatu keputusan politis yang ditimbang bersama-sama yang senantiasa bersifat sementara dan terbuka revisi.

Prinsip dalam demokrasi Lonto Leok tercerminkan dalam membangun kompetensi yang komunikatif. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah membiarkan mereka untuk menghargai pendapat sendiri. Perbedaan dalam berpendapat adalah suatu hal kewajaran dan itu harus diberikan ruang tersendiri. Dengan beragamnya pendapat, maka akan membuka banyak perspektif dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

Suatu hal yang perlu digaris bawahi adalah dalam negara hukum, demokrasi Lonto Leok itu sangat anti revolusi karena akan terkait dengan kekerasan. Demokrasi Lonto Leok  hanya mengakui reformasi yang bisa membangun berbagai partisipasi seluruh warga masyarakat.

Gagasan demokrasi Lonto Leok ini bermula dari kegelisahan “tak berdayanya hukum publik, tak bekerjaanya respublika dan rechtstaat. Pilar-pilar arsitektur respublika  ini tak lagi berfungsi ketika ia dikuasai  leh kekuatan tak tampak yaitu kekuasaan rahasia (secret power) yang menguasai aspek  kehidupan  berbangsa dan bernegara. Bahaya ke depan  adalah apabila negara ini dikelola oleh kekuatan rahasia, para mafia, kartel, rentenir, konspirasi, komplotan, persekongkolan yang semuanya anti republika.”

Dan menurut saya saat ini terasa sangat tajam sekali. Respublika menjadi urusan kekuatan gelap dari sebuah republik gelap. Respublika akan dikendalikan oleh potentia invisibilis  yang tak tersentuh oleh negara. Semuanya itu akan musnah kalau kita mengedepankan demokrasi Lonto Leok, sebagai tawaran. Semoga!! (Ben Senang Galus, penuilis buku Kuasa Kapitalis dan Matinya Nalar Demokrasi, The Political Economy of the Rent Seeking Society, tinggal di Yogyakarta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here