Home News Dasar Hukum Penggunaan Danais untuk UPT Malioboro Dipertanyakan

Dasar Hukum Penggunaan Danais untuk UPT Malioboro Dipertanyakan

508
0
Antonius Fokki Ardiyanto SIP, Anggota DPRD Kota Yogyakarta. Foto : Istimewa

BERNASNEWS.COM – Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto S.IP mempertanyakan dasar hukum penggunaan dana keistimewaan (Danais) untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro sebesar Rp 6,9 miliar.

Pertanyaan itu disampaikan Fokki dalam rapat yang membahas tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA APBD 2020 antara Komisi B DPRD Kota Yogyakarta dengan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yang dilaksanakan 14 Januari 2020. Dalam rapat itu terungkap bahwa UPT Malioboro yang merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Pariwisata untuk tahun anggaran 2020 ternyata dibiayai dari Dana Keistimewaan melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp 6,9 M.

Dana tersebut untuk membiayai kegiatan Jogoboro Rp 3,7 miliar dengan 110 personil, kebersihan Rp 1,1 miliar outsourching, tenaga teknik infrastruktur sebesar Rp 1 miliar (SDM 20 orang plus bahan infrastruktur seperti pupuk, tanaman dan sebagainya).

Menurut Fokki, pertanyaan itu disampaikan karena beberapa hal. Pertama, sumber pembiayaan UPT Malioboro yang notabene adalah unit pelaksana teknis dari Dinas Pariwisata tidak muncul (dibahas) ketika membahas KUA PPAS dan RKA APBD 2020 baik di tingkat Komisi maupun di Badan Anggaran seperti yang juga diungkapkan oleh Rifki Listianto, Sekretaris Komisi B dari Fraksi PAN.

“Hal ini berpotensi temuan karena tiba-tiba persoalan danais ini muncul setelah evaluasi Gubernur DIY dalam pembahasan DPA APBD 2020,” kata Fokki-sapaan akrab Antonius Fokki Ardiyanto-dalam rilis yang dikirim ke Bernasnews.com Kamis (16/1/2020).

Kedua, menurut Fokki, ada potensi problem hukum ketatanegaraan penyelenggaraan pemerintahan yang rancu. Sebab, UPT Maliboro adalah unit pelaksana teknis dari Dinas Pariwisata yang dibentuk untuk menjalankan kewenangan dari pemerintah daerah sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Sedang Danais adalah implementasi dari pelaksanaan UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY untuk mendukung penyelenggaraan urusan tambahan yaitu urusan keistimewaan yang hanya berlaku di tingkatan pemerintah DIY.

Ketiga, seperti terungkap bahwa struktur anggaran yang masuk untuk membiayai sebagian kegiatan dari UPT Malioboro adalah melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus yang masuk melalui APBD Kota Yogyakarta tahun 2020. Maka pertanyaannya adalah apa yang menjadi dasar hukum dari nomenklatur Bantuan Keuangan Khusus, karena dalam peraturan perundang-undangan baik UU maupun permendagri dan permenkeu yang berkaitan dengan nomenklatur Bantuan Keuangan Khusus belum ditemukan payungnya dan yang ada adalah bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya. Ini juga problem hukum administrasi negara.

Ketiga hal tersebut, menurut Fokki, tidak bisa dijawab oleh Kepala Dinas Pariwisata, Bappeda dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang hadir dalam rapat tersebut dan mereka mengatakan itu adalah ranah pengambil kebijakan yang di atas.

“Dengan adanya persoalan tersebut yang belum dapat diselesaikan maka saya meminta kepada notulen rapat agar hal tersebut dicatat khusus karena berpotensi temuan hukum administrasi negara yang bisa berubah menjadi potensi tindak pidana korupsi,” kata Fokki.

Karena itu, kata Fokki, ketika UPT Malioboro yang merupakan unit teknis dari Dinas Pariwisata untuk melaksanakan tugas dari otonomi daerah sebagian tugasnya dibiayai oleh danais untuk melaksanakan tugas keistimewaan maka ini problem serius dari kacamata hukum administrasi negara. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here