Home Ekonomi Dari Sisi Pembiayaan, Recovery Ekonomi Perlu Dilakukan Melalui Lembaga Keuangan

Dari Sisi Pembiayaan, Recovery Ekonomi Perlu Dilakukan Melalui Lembaga Keuangan

140
0
Pimpinan Komisi B yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY RB Dwi Wahyu Budiantoro. Foto: Istimewa

BERNASNEWS.COM – Pemda DIY menyalurkan bantuan sebesar Rp 16,45 miliar yang bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais) untuk 115 koperasi yang terdampak PPKM di DIY. Bantuan diberikan untuk selanjutnya disalurkan dalam bentuk pinjaman bagi anggota koperasi yang terdampak PPKM Level 4.

Bantuan secara simbolis diserahkan langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Lapangan Upacara, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (4/8/2021). Bantuan ini diberikan untuk mendukung para anggota koperasi agar bisa membangkitkan roda perputaran ekonomi yang terpuruk karena PPKM Level 4.

Menanggapi langkah Pemda DIY tersebut, Pimpinan Komisi B DPRD DIY RB Dwi Wahyu mengatakan, bila bantuan tersebut bertujuan untuk recovery ekonomi, maka upaya recovery/pemulihan ekonomi tidak sesederhana itu. Artinya, ketika kita sudah memberi bantuan kepada koperasi terus recovery ekonomi selesai, tidak. Itu hanya bagian terkecil dari upaya pemulihan ekonomi.

Yang paling utama yang dilakukan Dinas Koperasi yang diberi kewenangan untuk memberi bantuan, menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, adalah melakukan seleksi koperasi-koperasi yang sehat. Sementara bicara tentang koperasi sehat saat ini pasti tidak sehat karena pandemi Covid-19. Dan ini memang serba sulit.

“Saya tidak mengatakan bahwa apakah bantuan kepada koperasi tepat sasaran atau tidak. Tapi itu belum bisa menjawab persoalan dari recovery ekonomi dari sisi pembiayaan. Karena semua punya rezim,” kata RB Dwi Wahyu saat dihubungi Bernasnews.com melalui layanan pesan whatsapp, Kamis (5/8/2021) pagi.

Menurut Dwi Wahyu, bila bantuan bertujuan untuk recovery ekonomi maka lembaga keuangan milik pemerintah yang sudah ada harus dioptimalkan, misalnya BUKP yang sebetulnya lebih dekat kepada persoalan masyarakat. Dan persyaratannya gampang. Sementara kalau bicara koperasi, persyaratannya dengan anggota yang harus sesuai ketentuan AD/ART masing-masing koperasi.

“Tidak bisa mengatakan yang belum jadi anggota ya daftar. Gak begitu. Pasti di situ diterapkan AD/ART masing-masing koperasi. Dimana ada aturan yang boleh pinjam kalau sudah menjadi anggota sekian bulan atau sekian tahun. Lain dengan BUKP, langsung memberi pinjaman. Saya tidak mengatakan bantuan untuk koperasi itu salah sasaran, tapi belum bisa menjawab persoalan recovery ekonomi dari sisi pembiayaan,” kata RB Dwi Wahyu.

Apa yang harus dilakukan pemerintah adalah menginventarisasi kelembagaan milik pemerintah untuk segera eksekusi, salah satunya BUKP dan kedua, Bank BPD. Bank BPD seharusnya punya diskresi. Namun, BPD tidak bisa teriak-teriak pinjaman Rp 2,5 juta satu hari selesai. Itu tidak bisa karena bank itu rezimnya dengan OJK dan BI, setiap pinjaman yang disalurkan pasti ada persyaratan yang harus dipenuhi.

Misalnya, orang mau pinjam Rp 2,5 juta, tapi sebelumnya pernah pinjam Rp 25 juta, ya pasti tidak lolos. Kebijakan itu harus dilakukan melalui bank dan BUKP. Persoalannya, sampai saat ini data kita masih buruk. Misalnya, 98 persen penggerak ekonomi adalah UKM, namun pertanyaannya apakah bantuan selama ini sudah menyasar mereka?

Dwi Wahyu menambahkan bahwa penyaluran bantuan lewat koperasi merupakan langkah agar dana lebih berkelanjutan untuk mendukung usaha warga (bukan bansos). Dalam konteks pandemic, apalagi PPKM, akan lebih baik tidak ada jasa/bunga (nol persen).

Dikatakan, jumlah koperasi di DIY itu ribuan maka kalau hanya 115 koperasi yang dibantu belum memadai. Sebagai contoh usaha pertanian terdampak pada harga panen yang rendah, banyak petani yang anggota koperasi/KUD, maka di sini perlu dicek berapa KUD yang menerima program ini.

“Banyak warga yang terdampak tapi belum berkoperasi, maka perlu ada tindakan nyata kelompok-kelompok untuk segera difasilitasi oleh pemda kabupatan/kota ataupun DIY untuk dilembagakan menjadi koperasi. Pelaku seni budaya dan UKM di kampung-kampung banyak yang sifatnya hanya kelompok. Pada UKM yang masih berkelompok, perlu juga mendapat dana bergulir tersebut dengan nilai dan kriteria yang disesuaikan,” kata Dwi Wahyu. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here