Home News “Budaya Amplop” Harus Dihilangkan dari Pelayanan Publik Pemerintah

“Budaya Amplop” Harus Dihilangkan dari Pelayanan Publik Pemerintah

315
0
Mendagri Prof Tito Karnavian PhD. Foto : Dok Bernasnews.com

BERNASNEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof Tito Karnavian ‘budaya amplop’ yang masih melekat dalam perilaku aparat benar-benar hilang terkikis, khususnya di sektor pelayanan publik dan urusan perizinan.

Karena itu, pendidikan dan latihan (diklat) yang diadakan jangan hanya terfokus pada kompetensi teknis, tapi juga mengembangkan aspek integritas aparatur pemerintahan. “Saya ingin diklat juga harus difokuskan ke peningkatan integritas mental aparatur pemerintah sehingga, misalnya, ‘budaya amplop’ yang masih banyak melekat di perilaku aparat benar-benar hilang terkikis, khususnya di sektor pelayanan publik dan urusan perizinan” kata Mendagri Tito Karnavian ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakornas) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM) Kemendagri, di Kampus BPSDM Kalibata Jakarta Selatan, Senin 24/02.

Hadir sekitar 500i Kepala BPSDM dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia serta perwakilan dari kementerian dan lembaga lain seperti Kepala BKKBN, BPIP dan Kementerian PAN-RB.

Menurut Mendagri, BPSDM memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur negara, baik di pusat maupun daerah. “Dari zaman Orde Baru hingga sekarang, BPSDM menjadi salah satu tulang punggung penting penyelenggara diklat teknis dan kompetensi baik di tingkat pimpinan, administrator maupun pejabat struktural pemerintah daerah seluruh Indonesia” kata Tito dalam sambutan tanpa teks.

Suasana Rapat Koordinasi (Rakornas) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM) Kemendagri, di Kampus BPSDM Kalibata Jakarta Selatan, Senin 24/02. Foto : Istimewa

Karena itu, Mendagri meminta agar BPSDM selalu memutakhirkan kurikulum diklat agar sesuai dengan perkembangan dinamis lingkungan fungsi pemerintahan. “Selain itu para pengajar harus selalu diupgrade. Diklat-diklat teknis yang out-of-date sebaiknya digantikan dengan jenis diklat kompetensi yang lebih menjawab tuntutan perkembangan masyarakat,” ata Prof Tito Karnavian seperti dikutip Staf Khusus Mendagri Dr Kastorius Sinaga dalam rilis yang dkirim ke Bernasnews.com, Senin (24/2/2020). .

Dikatakan, persepsi negatif masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintahan masih tinggi. Aparat pemerintah dipandang masyarakat lamban, sering tidak disiplin, condong mempersulit ketimbang mempermudah urusan pelayanan ke masyarakat.

“Saya ingin BPSDM terlibat aktif menyelenggarakan diklat yang juga dapat mengubah ‘mental ASN’ (Aparatur Sipil Negara) di bidang pemerintahan agar persepsi negatif masyarakat bisa berkurang,” kata Mendagri.

Dr Kastorius Sinaga yang juga Sosiolog UI mengatakan, sejauh ini BPSDM Kemendagri secara rutin melaksanakan aneka pendidikan dan latihan yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi, kepemimpinan aparatur penyelenggara urusan pemerintahan baik di Pusat maupun di daerah.

Selain itu, menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas anggota dan pimpinan DPRD provinsi seluruh Indonesia. Untuk tahun 2019, alumni diklat BPSDM sudah mencapai 26.270 orang, yang terdiri dari pejabat pemerintah pusat, anggota DPRD dan aparat pemerintah pusat. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here