Home News BPD PHRI DIY : Pengaturan Liburan Jangan Fokus pada Durasi Waktu

BPD PHRI DIY : Pengaturan Liburan Jangan Fokus pada Durasi Waktu

195
0
Herman Tony, Sekretaris BPD PHRI DIY. Foto : Dok Pribadi

BERNASNEWS.COM – Pengaturan liburan panjang dan cuti bersama akhir tahun 2020 jangan hanya terfokus pada durasi libur panjang. Namun, yang paling penting adalah bagaimana langkah-langkah antisipatif agar liburan panjang akhir tahun dapat dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan konsisten.

Khusus untuk Anggota PHRI, termasuk BPD PHRI DIY, langkah antisipatif dimaksud telah melakukan dengan mengikuti audit CHSE yang dilaksanakan Kementrian Parekraf selama Oktober-Nopember 2020. Bahkan, jauh sebelumnya, Satgas Covid-19 PHRI DIY dan Tim Pemda setempat yang terdiri atas Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Satpol-PP, BPBD dan lain-lain bersama-sama turun ke lapangan melakukanverifikasi Penerapan Protokol Kesehatan di usaha hotel dan restoran.

Bahkan hingga saat ini lebih dari 100 hotel dan restoran anggota PHRI DIY sudah diverifikasi dan dinyatakan telah menerapkan protokol kesehatan di tempat usahanya masing-masing.

“Jadi, kalau pemerintah berencana untuk memperpendek libur panjang akhir tahun 2020, maka jangan hanya terfokus pada durasi libur panjang tetapi terutama dibahas bagaimana menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan konsisten,” kata Herman Tony, Sekretaris BPD PHRI DIY, kepada Bernasnews.com, Selasa (24/11/2020).

Hal itu disampakan Herman Tony untuk menanggapi kebijakan pemerintah yang memperpendek durasi liburan panjang dan cuti bersama akhir 2020 selama 11 hari.

Menurut Herman Tony, liburan panjang pada Agustus dan Oktober 2020 bisa dijadikan acuan untuk mengantisipasi pelaksanaan liburan panjang akhir tahun 2020.

“Kita semua sedang menghadapi situasi dilematis saat ini karena serangan Covid-19 masih ada di depan mata. Kita semua tentu ingin mengatasi bersama penyebaran Covid-19 di satu sisi dan sekaligus ingin kegiatan ekonomi tetap menggeliat di sisi lain. Kita semua sudah paham betul dampak Covid-19 begitu signifikan terhadap sektor ekonomi khususnya bisnis pariwisata secara keseluruhan,”kata Herman Tony.

Menurut Herman Tony, masalah liburan panjang sebagaimana ditetapkan dengan SKB Menteri terkait selama ini dibuat dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya yang menonjol adalah pemerataan ekonomi melalui kegiatan wisata.

Namun ternyata liburan panjang tersebut membawa dampak lain terkait dengan terbatasnya akses pelayanan publik, kondisi psikologis masyarakat dan lain-lain. Hal tersebut bisa diketahui melalui pemberitaan berbagai media tentang evaluasi liburan panjang setiap tahun.

Hal yang sama juga berlaku untuk liburan panjang akhir tahun 2020. Tentu kali ini lebih dikaitkan dengan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan belum tuntas ditangani bersama. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here