Home Pendidikan BKSPTIS Mendorong Anggota Melakukan Asesmen Internal

BKSPTIS Mendorong Anggota Melakukan Asesmen Internal

341
0
Ketua Umum BKSPTIS Prof Dr Syaiful Bakhri SH MH. Foto : tribunnews.com

BERNASNEWS.COM – Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKSPTIS) mendorong perguruan tinggi anggotanya untuk melakukan asesmen internal, mengidentifikasi potensi pengembangan dan risiko (termasuk aspek finansial) serta merumuskan langkah-langkah yang mungkin dan perlu untuk merespons paket kebijakan Kampus Merdeka.

Selain itu, perlu memperkuat kapasitas internal dan intensitas kerja sama antaranggota dalam berbagai aspek termasuk penjaminan mutu internal, studi pelacakan alumni, internasionalisasi, pengembangan sistem transfer kredit (pertukaran mahasiswa), mobilitas dosen, pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

Hal ini merupakan bagian dari pernyataan sikap BKSPTIS untuk merespon Paket Kebijakan “Merdeka Belajar: Kampus Merdeka” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 3, 5 dan 7 Tahun 2020.

Dalam pernyataan sikap yang ditandatatangani Ketua Umum BKSPTIS Prof Dr H Syaiful Bakhri SH MH dan Sektretaris Umum Prof Fathul Wahid ST MSc PhD, tertanggal 8 Pebruari 2020, BKSPTIS juga meminta perguruan tinggi anggotanya untuk menjalin kerja sama dengan badan usaha milik negara/daerah, korporasi atau lembaga nirlaba global dan perguruan tinggi kelas dunia.

Sekretaris Umum BKPTIS yang juga Rektor UII Prof Fathul Wahid ST MSc PhD. Foto : Dok Bernasnews.com

Selain itu, mengembangkan program pendampingan yang melibatkan anggota berakreditasi Unggul (atau peringkat A) dan Sangat Baik (atau peringkat B) untuk mengungkit anggota yang sedang berkembang.

Kemudian, membuat program untuk menguatkan pendidikan karakter mahasiswa guna melengkapi pengetahuan dan keterampilan yang didapat oleh lulusan sehingga memiliki jiwa keislaman yang kuat, semangat kebangsaan yang menghargai keragaman, dan sensitivitas terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Dan mengidentifikasi keunggulan setiap anggota yang relevan untuk menghasilkan inovasi dalam rangka menyelesaikan masalah di daerahnya masing-masing.

“Menyuarakan gagasan secara proaktif untuk merumuskan dan mematangkan kebijakan serta program pemerintah dalam mendorong pembangunan nasional,” demikian antara lain pernyataan sikap BKSPTIS yang disarikan dari rapat koordinasi BKSPTIS yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 6 Februari 2020 dan disampaikan untuk mendapat perhatian bersama. (lip)

Pernyataan Sikap Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta se-Indonesia (BKSPTIS) Merespons Paket Kebijakan “Merdeka Belajar: Kampus Merdeka” Sebagai forum kerja sama perguruan tinggi yang turut bertanggung jawab terhadap pendidikan bangsa, BKSPTIS perlu merespons kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tertuang dalam Permendikbud Nomor 3, 5, dan 7 Tahun 2020, yang berdampak terhadap penyelenggaraan dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. BKSPTIS mendukung aspek positif dari kebijakan tersebut, dengan tetap bersikap kritis. BKSPTIS: 1. Mengapresiasi kebijakan Kampus Merdeka, yang diniatkan untuk pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, dengan meningkatkan kemandirian yang bertanggung jawab, menguatkan kesadaran pengukuran dan peningkatan kualitas secara mandiri, dan memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. 2. Mendukung adanya mekanisme alternatif untuk membuka program studi yang diberikan kepada perguruan tinggi nasional yang mampu menjalin kerja sama dengan badan usaha milik negara/daerah, korporasi atau lembaga nirlaba global, dan perguruan tinggi kelas dunia. 3. Menghargai kepercayaan yang diberikan kepada perguruan tinggi dan program studi dalam menjamin kualitasnya melalui proses (re-)akreditasi skema baru dan pengakuan terhadap akreditasi internasional. 4. Menyambut baik dorongan untuk membuka kerja sama yang lebih intensif antara perguruan tinggi dan masyarakat, dunia usaha dunia industri, dan antarperguruan-tinggi dalam memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensinya dan terlibat dalam beragam inisiatif pembangunan nasional. Namun demikian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengambil kebijakan lanjutan untuk melakukan afirmasi terhadap kelompok terdampak dan mitigasi risiko, dengan: 1. Menguatkan pendidikan karakter mahasiswa untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan yang diasah di perguruan tinggi sehingga lulusan mempunyai jiwa religiositas yang kuat, semangat kebangsaan yang menghargai keragaman, dan sensitivitas terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 2. Mengimbangi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dengan perluasan akses yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia sehingga tidak terjadi persaingan bebas antarperguruan-tinggi yang hanya menguntungkan perguruan tinggi besar dan berpotensi mematikan perguruan tinggi yang sedang berkembang. 3. Membuka kesempatan pendirian program studi baru yang sudah termasuk dalam nomenklatur untuk dapat diproses secara internal di perguruan tinggi sampai senat perguruan tinggi dan/atau badan penyelenggara yang kemudian ditetapkan oleh Kemdikbud atau lembaga yang ditunjuk untuk hal tersebut. 4. Merumuskan inisiatif afirmasi untuk meningkatkan kualitas dosen dan fasilitas terutama untuk perguruan tinggi yang sedang berkembang sebagai ikhtiar untuk membuka akses terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. 5. Menjamin adanya sinkronisasi kebijakan antarlembaga negara yang membidangi pendidikan tinggi untuk memberikan panduan yang jelas dan konsisten, termasuk di antaranya dalam penyediaan daftar lembaga akreditasi internasional yang diakui serta sinergi antara Kemdikbud, BAN-PT, dan LAM. 2 / 2

6. Menginstruksikan kepada perguruan tinggi dan program studi yang berakreditasi Unggul (atau peringkat A) dan Sangat Baik (atau peringkat B) untuk menerima mahasiswa luar perguruan tinggi atau program studi dengan akreditasi yang lebih rendah jika ingin mengambil mata kuliah selama kapasitas memungkinkan, guna mengakses proses pembelajaran yang lebih berkualitas. 7. Mengkaji ulang perhitungan rasio dosen dan mahasiswa yang dipersyaratkan oleh Permendikbud sebagai konsekuensi redefinisi sks yang dapat diambil di luar perguruan tinggi dan penggunaan teknologi pembelajaran, dan untuk membuka akses pendidikan tinggi kepada semakin banyak anak bangsa (atau meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi). 8. Menjadikan kebijakan Kampus Merdeka sebagai gerakan nasional yang disokong oleh kementerian lain, lembaga pemerintah lain yang terkait, dunia usaha, dan dunia industri.

BKSPTIS mendorong perguruan tinggi anggotanya untuk: 1. Melakukan asesmen internal, mengidentifikasi potensi pengembangan dan risiko (termasuk aspek finansial), serta merumuskan langkah-langkah yang mungkin dan perlu untuk merespons paket kebijakan Kampus Merdeka. 2. Memperkuat kapasitas internal dan intensitas kerja sama antaranggota dalam berbagai aspek termasuk penjaminan mutu internal, studi pelacakan alumni, internasionalisasi, pengembangan sistem transfer kredit (pertukaran mahasiswa), mobilitas dosen, pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Menjalin kerja sama dengan badan usaha milik negara/daerah, korporasi atau lembaga nirlaba global, dan perguruan tinggi kelas dunia. 4. Mengembangkan program pendampingan yang melibatkan anggota berakreditasi Unggul (atau peringkat A) dan Sangat Baik (atau peringkat B) untuk mengungkit anggota yang sedang berkembang. 5. Membuat program untuk menguatkan pendidikan karakter mahasiswa guna melengkapi pengetahuan dan keterampilan yang didapat oleh lulusan sehingga memiliki jiwa keislaman yang kuat, semangat kebangsaan yang menghargai keragaman, dan sensitivitas terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 6. Mengidentifikasi keunggulan setiap anggota yang relevan untuk menghasilkan inovasi dalam rangka menyelesaikan masalah di daerahnya masing-masing. 7. Menyuarakan gagasan secara proaktif untuk merumuskan dan mematangkan kebijakan serta program pemerintah dalam mendorong pembangunan nasional. Pernyataan sikap ini disarikan dari rapat koordinasi BKSPTIS yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 6 Februari 2020 dan disampaikan untuk mendapat perhatian bersama. Jakarta dan Yogyakarta, 14 Jumadilakhir 1441/8 Februari 2020 Ketua Umum, Sekretaris Umum, Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here