Home Opini Bertengkar di Medan Desa Menyongsong Fajar Pilkades Serentak

Bertengkar di Medan Desa Menyongsong Fajar Pilkades Serentak

349
0
Syahfuad Nur Rahmat, Mahasiswa Universitas Janabadra, Putra Daerah Kabupaten Lembata Ile-Ape

BERNASNEWS.COM – PADA hakekatnya, desa adalah embrio bagi terbentuknya suatu masyarakat politik pemerintahan di Indonesia dan basis bagi demokrasi bangsa, salah satunya dapat ditunjukkan melalui aktivitas pemilihan kepala desa (Pilkades). Aktivitas pemilihan kepala desa merupakan aktivitas pertarungan politik yang memberi arti bagaimana proses demokrasi terjadi di desa.

Pilkades konon dianggap sebagai panggung demokrasi yang paling nyata di desa, karena dalam Pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip one man one vote (satu orang satu suara). Kenyataan bahwa Pilkades tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa yang dijadikan jargon bagi masyarakat dalam menikmati pesta demokrasi.

Pesta demokrasi tingkat desa ini merupakan ajang kompetisi politik yang begitu mengena sehingga seyogyanya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk pembelajaran politik bagi masyarakat. Pada momentum ini, masyarakat yang akan menentukan siapa figur atau pemimpin desanya selama 6 tahun ke depan. Begitu banyak bentuk pesta demokrasi yang telah digelar dalam kanca perpolitikan kita sekarang. Pilpres, Pilkada Gubernur, Pilkada Bupati dan Pemilu Legeslatif. Tak ketinggalan adalah Pilkades. Alhasil, hal ini menarik bagi saya untuk mengkaji lebih dalam tentang budaya politik pemilihan kepala desa saat ini.

Pada konteks pelaksanaan pilkades semata-mata hanya dijadikan sebagai bentuk perebutan kekuasaan dalam rangka suksesi kepemimpinan di desa dengan cara bagaimana mengemas strategi politik kampanye serapi mungkin agar mendapat dukungan politik dari masyarakat desa. Tak bisa dinafikan bahwa setelah lahirnya UU Nomor 6/2014 tentang Desa yang diikuti dengan “pelumas” daya tawar dana desa pilkades pada tahun ini sangat menakjubkan karena memiliki partisipasi yang cukup tinggi dari masyarakat dilihat dari kandidat yang mengikuti kompetisi ini lebih dari 3 kandidat yang pada akhirnya hanya menjadi sebuah drama kontestasi politik tanpa makna.

Sunguh menjadi suatu keajaiban tak terduga, masifnya “bayi-bayi politik” di desa berlomba-lomba mengikuti serimonial tahunan dengan mengobral visi-misi sebagai nilai jual untuk mengikat hati masyarakat di desa tanpa didasari dengan pembelajaran politik yang baik untuk masyarakat. Hal demikian tentu dibutuhkan kehati-hatian, ketelitian dan kecerdasan dari tiap calon pemilih dalam menilai calon pemimpin yang akan dipilihnya tersebut. Pesta demokrasi di desa syahdu terasa lebih spesifik dari pada pemilu-pemilu di tingkat atasnya. Yaitu adanya kedekatan dan keterkaitan secara langsung antara pemilih dan para calon “bayi-bayi politik”. Sehingga, suhu perpolitikan di desa sering kali lebih terasa dari pada saat pemilu pemilu yang lain.

Adapun pengenalan atau sosialisasi terhadap calon-calon pemimpin bukan lagi mutlak harus lagi penting. Para bakal calon biasanya sudah banyak dikenal oleh setiap anggota masyarakat yang akan memilih. Namun demikian kebutuhan sosialisasi program atau visi misi sering kali bahkan  tidak dijadikan sebagai media kampanye atau pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Desain budaya kedekatan pribadi, akan menjadi prioritas untuk dijadikan pilihan oleh masyarakat dalam menentukan pilihannya. Keajaiban ini memberi makna adanya unsur nepotisme masih begitu kental dan membudaya. Demikian juga dengan kolusi, hubungan baik dalam berbagai posisi juga banyak dijadikan sebagai suatu unsur penentuan hak dalam memilih. Tidak hanya itu, bahwa unsur money politik yang juga menjadi tradisi dijadikan iming-iming dorongan untuk konteks pemilihan. Praktik kebusukan itu menjadikan “bayi-bayi politik” harus mengeluarkan biaya yang begitu besar demi sebuah suksesi kekuasaan.

Eskalasi persaingan politik antar calon sering kali juga terjadi dengan berlebihan. Tanpa disadari jikalau memang ini yang terjadi, usaha penghapusan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) akan terasa sulit untuk diwujudkan. Problem yang serius itu semestinya pendidikan politik penting untuk dikembangkan.

Sikap kerelaberkorbanan wujudkan kepentingan desa yang merupakan bagian dari bangsa dan negara ini tentu perlu menjadi tugas utama dalam proses pnyelenggaraan. Tidak semua pengorbanan harus diukur dengan kontribusi uang. Betapa budaya maney politc di tingkat desa bisa dikikis, maka sedikit demi sedikit di tingkat yang lebih atas hingga pemilihan presiden akan dapat diwujudkan proses pemilihan pelaksana pemerintahan yang jujur dan adil.

Momentum Pilkades merupakan bagian dari proses kegiatan politik untuk memperkuat partisipasi masyarakat di desa. Mutu dan kualitas sangat diharapkan sehingga akan terjadi perubahan yang signifikan di tingkat pedesaan. Mula-mula  kita hanya mengenal pesta demokrasi secara langsung berupa Pilkades ini. Kendatipun pelaksanaannya banyak keluar dari etika dan norma politik.

Praktik money politic dengan berbagai bentuknya sulit sekali dihindari. Pada fase sejak era reformasi masyarakat dibudayakan dengan pemilihan pempinan dengan cara pemilihan langsung. Oleh karenanya dengan adanya pilkades di harapkan masyarakat dapat terlatih untuk peduli kepada pemimpinnya, serta sadar tanpa paksaan terhadap apa, siapa, dan bagaimana pemimpin yang akan di pilih nanti.

Hal lain yang juga tak kala menarik dan menggelitik menjelang pilkades saat ini yakni adanya isu “putra daerah”.  Akhir-akhir ini jargon “putera daerah” layaknya barang dagangan yang menjadi obat pecandu syarat pendukung yang wajib dimiliki oleh seorang calon pemimpin desa. Sehingga tidak mengherankan jika “kegilaan” seorang calon kepala desa menambahkan keterangan “putera daerah” pada setiap kampanye politiknya. Fenomena kegilaan tersebut perlu diberikan vitamin gagasan pemikiran secara jernih tentang apa arti dari “putera daerah” itu sendiri. Apakah yang dimaksud dengan “putera daerah” adalah penduduk asli dari desa setempat.

Eep Saefullah Fatah dalam salah satu kolom politiknya, ada 4 jenis dari definisi putra daerah, yakni pertama, putra daerah geanologis atau biologis, yaitu seseorang yang dilahirkan dari daerah tersebut. Kategori ini dibagi menjadi, yakni seseorang yang dilahirkan di desa tersebut yang salah satu atau kedua orangtuanya berasal dari desa tersebut dan mereka yang tidak lahir di desa tersebut tapi memiliki orangtua yang berasal dari desa tersebut. Putra daerah ini terlintas hanya memiliki kepentingan pragmatis dengan daerah asalnya. Mereka menggunakan daerah hanya sebagai basis pemenuhan kepentingan politik dan ekonomi mereka sendiri. Namun sebaliknya daerah itu pun sedikit banyak memperoleh keuntungan politik dan ekonomi dari mereka.

Keempat, yakni putra daerah sosiologis, yaitu mereka yang bukan saja memiliki keterkaitan genealogis dengan daerah tersebut tetapi juga hidup, tumbuh, dan besar serta berinteraksi dengan masyarakat daerah tersebut. Mereka menjadi bagian sosiologis dari daerah tersebut.

Dalam pemilihan pemimpin desa yang harus diutamakan ialah  tentang kapabilitas teruji dari calon-calon pemimpin tersebut. Suatu desa tidak hanya dapat dipimpin oleh pemimpin yang bermodalkan kefiguritasan namun cacat secara intelektual, moral dan sosial. Pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang yakni seseorang memiliki akseptabilitas namun ditunjang oleh moral yang baik, memiliki kemampuan yang layak untuk memimpin dan membimbing masyarakatnya dan juga memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas administratif dan perpolitikan, serta memiliki wawasan yang luas dan pandangan yang luas terhadap perbaikan masyarakat dan desanya.

Bagaimanapun juga pemimpin desa merupakan kepala pemerintahan di tingkat desa diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, oleh karena pemimpin desa menunjukkan kinerja yang bagus dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, secara otomatis akan berpengaruh  pada kinerja pemerintahan ditingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat. Menjadi seorang pemimpin di lingkup desa seyogyanya memiliki aspek-aspek kepribadian khas/gaya kepemimpinan yang dapat menunjang usahanya dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan anggota masyarakatnya.

Gaya kepemimpinan pemimpin desa erat hubungannya dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu pemerintahan desa. Oleh sebab itu, gaya kepemimpinan kepala desa selalu dihubungkan dengan kegiatan pemimpin desa dalam mengarahkan, memotivasi, berkomunikasi, pengambilan keputusan, dan pengawasan anggotanya untuk mewujudkan tujuan pemerintahan desa. Pada akhirnya jari jemariku pun turut menari dan akalku memberi asupan vitamin gagasan dalam kanca perpolitikan menyongsong fajar pilkades yang akan datang. Kedepankan sikap proesionalis dan integritas kedirian juga sikap ketaatan dan kepatuhan untuk bertarung dalam panggung demokrasi ditingkat desa. (Syahfuad N Rahmat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here