Home News Bawaslu Kota Yogyakarta dan IAK Bersama Bangun Komitmen Anti Korupsi

Bawaslu Kota Yogyakarta dan IAK Bersama Bangun Komitmen Anti Korupsi

119
0
Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta Tri Agustin Harto, SH (kiri) Pihak IAK diwakili oleh Muhamad Rusdi, SH, M Hum menunjukkan Mou yang telah ditandatangani bersama, Jumat (26/11/2021). Foto: Istimewa.

BERNASNEWS.COM — Maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi pada saat menjelang Pemilu dan Pilkada mendapat perhatian dari Badan Pengawas Pemiilihan Umum (Bawaslu) Kota Yogyakarta dan Institut Anti Korupsi (IAK).

Perhatian tersebut kemudian melahirkan kesepakatan melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara Bawaslu Kota Yogyakarta dan IAK. Penandatanganan MoU dari pihak Bawaslu Kota Yogyakarta dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta Tri Agustin Harto, SH dan Pihak IAK diwakili oleh Muhamad Rusdi, SH, M Hum.

Devisi Publikasi IAK, Tretann Zein mengatakan, bahwa MoU antara Bawaslu Kota Yogyakarta dan IAK berisi 3 poin. Poin Pertama, Bawaslu Kota Yogyakarta dan IAK bersepakat untuk melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dan sosialisasi anti korupsi di masyarakat dan kampus.

“Poin Kedua, bahwa pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan Diklat kader pengawasan partisipatif dan kader anti korupsi di masyarakat dan kampus. Ketiga, penelitian dan publikasi pengawas partisipatif dan anti korupsi,” terang Zein melalui rilis yang dikirim, Jumat (26/11/2021).

Penandatangan MoU antara Bawaslu Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Ketua Tri Agustin Harto, SH dan Pihak IAK diwakili oleh Muhamad Rusdi, SH, M Hum. (Foto: Istimewa)

Menurut Tri Agustin Harto, bahwa kesepakatan dengan IAK ini merupakan suatu bentuk pengabdian Bawaslu Kota Yogyakarta terhadap negara. Dalam poin kerjasama ini memuat tentang program sosialisasi pengawasan partisipatif yang ada muatan-muatan anti korupsi untuk masyarakat dan kampus serta pelatihan-pelatihan.

“Harapannya dapat memberikan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran anti korupsi,” ungkapnya.

Lanjut Tri Agustin, juga kedepan masyarakat dapat ikut terlibat dalam melakukan pengawasan-pengawasan baik sebelum penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dilaksanakan, maupun tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 berakhir.

Sementara itu, menurut Direktur IAK Muhamad Rusdi, Indonesia menjadi negara terkorup ketiga di Asia. Dari posisi tersebut maka pemberantasan korupsi harus menjadi agenda bersama, baik oleh Bawaslu maupun IAK.

“Maka gerakan-gerakan anti korupsi harus tetap jalan. Salah satu strateginya adalah bagaimana masyarakat dapat mengetahui bahaya korupsi. Dan kedepan masyarakat bisa berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” pungkas Muhaman Rusdi. (nun/ ted)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here