Home News Banyak Hotel akan Dijual, Anggota DPRD DIY: Pemerintah Harus Ambil Langkah Darurat

Banyak Hotel akan Dijual, Anggota DPRD DIY: Pemerintah Harus Ambil Langkah Darurat

232
0
RB Dwi Wahyu B SPd MSi, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY dan Pimpinan Komisi B DPRD DIY. Foto : Dok pribadi

BERNASNEWS.COM –Dari data yang dimiliki PHRI DIY, saat ini ada 425 hotel di DIY. Dari jumlah tersebut, sebanyak 170 hotel dan restoran yang terancam bangkrut, sedangkan sisanya dalam kondisi yang sangat tidak stabil bahkan termasuk hotel-hotel besar berbintang 4 dan 5.

Hal ini dinilai cukup memprihatinkan mengingat Yogyakarta adalah daerah tujuan wisata di Indonesia. Bahkan para pengusaha memprediksikan hanya mampu bertahan hingga dua bulan ke depan. Dan dapat dipastikan jumlah karyawan yang akan di PHK meningkat drastis.

Kondisi inilah yang membuat banyak pihak merasa prihatin termasuk Anggota Komisi B DPRD DIY RB Dwi Wahyu. Dikatakan, masalah tersebut memang dilematis. Sebab, saat ini juga banyak rumah sakit kekurangan ruang untuk merawat para pasien Covid 19.

Dikatakan, jika memang ada hotel yang akan gulung tikar maka bukan tidak mungkin dibangun skema yang baiik, misalnya hote- hotel tersebut dibuat menjadi tempat perawatan bagi para pasien, sehingga bisa tertangani. “Kita bisa melihat bahwa pemerintah daerah bisa mengambil alih Hotel Mutiara,” ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY RB Dwi Wahyu.

Ketika ditanya soal pembiayaan, politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa skema pendanaan juga bisa diambil dari Dana Keistimewaan. “Mari kita berpikir dengan skema kedaruratan yang terarah dan terintegrasi. Penggunaan Dana Keistimewaan menjadi salah satu skema pendanaan,” kata Dwi Wahyu.


Sementara Aanggota Komisi B DPRD DIY lainnya, Nur Cholis Suharman, mengatakan bahwa jika sitruasinya mengharuskan mengambil kebijakan tersebut sebaiknya pemerintah juga dengan segera mengambil langkah yang cepat. Menurut Politisi Partai Golkar ini, perlu diambil langkah dan strategi yang jitu dalam menghadapi masalah pandemi Covid-19 ini.

“Sebaiknya ada kebersamaan antara penanganan masalah kesehatan dan ekonomi, sehingga masyarakat bisa tertangani. Masalah kesehatan tertangani, sementara roda gerakan ekonomi juga dapat berjalan,” katanya. (dwi suyono, penulis lepas)



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here