Wednesday, August 10, 2022
spot_imgspot_imgspot_img
spot_img
HomeOpiniBank Indonesia dan Perlindungan Konsumen

Bank Indonesia dan Perlindungan Konsumen

BERNASNEWS.COM — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo telah melantik 18 kepala satuan kerja BI, baik di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan, Jumat (27/11/2020). Salah satu pejabat yang dilantik adalah Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen.

Terkait dengan Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen, kiprah BI dalam pengembangan UMKM sudah diketahui oleh banyak pihak. Salah satu program pengembangan UMKM yang dilakukan oleh BI adalah digitalisasi UMKM  (UMKM go digital dan go export). Di sisi lain, terkait dengan program perlindungan konsumen yang dilakukan BI mungkin banyak yang belum mengerti. Tulisan pendek ini mencoba menjelaskan perlindungan konsumen termaksud.

BI membentuk divisi khusus untuk melindungi konsumen terkait Sistem Pembayaran sejak tahun 2013. Divisi tersebut bertugas untuk memberikan edukasi, konsultasi dan fasilitasi bagi konsumen yang memanfaatkan jasa sistem pembayaran. Sejumlah instrumen yang masuk dalam jasa sistem pembayaran adalah pemindahan atau penarikan dana, kegiatan transfer dana, alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) termasuk kartu kredit dan kartu debet (ATM), uang elektronik serta penyediaan atau penyetoran uang rupiah. Perlindungan konsumen bagi pengguna jasa sistem pembayaran ini telah tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/1/PBI/2014, tanggal 21 Januari 2014, tentang Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Sistem Pembayaran.

Menurut Sidobalok (2014), perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.

Saat ini konsumen perbankan memiliki dua lembaga yang melayani pelayanan dan perlindungan, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Ranah perlindungan BI adalah terkait sistem pembayaran yang mencakup lembaga, mekanisme, alat pembayaran dan infrastruktur yang dilakukan untuk pemindahan, penyediaan dan penyetoran dana. 

Tugas BI  juga meliputi tahap edukasi seperti pemberian pemahaman dari produk sistem pembayaran, konsultasi untuk permasalahan produk, fasilitasi jika terjadi sengketa antara penyelenggaran jasa dan konsumen serta pengawasan untuk pelaksanaan perlindungan. Jangkauan perlindungannya adalah hingga ke konsumen terakhir, diantaranya pemegang kartu e-money, kartu ATM\ dan yang terkait lagi termasuk pengirim dan penerima dana dari electronic data capture (EDC), mesin ATM, e-banking, dan mobile phone.

Dalam prakteknya, BI dan OJK tetap bekerjasama jika ada pengaduan konsumen yang salah alamat. Sebagai contoh, saat pengaduan yang disampaikan ke BI adalah terkait masalah asuransi. Pengaduan tersebut disampaikan kepeda OJK untuk diproses lebih lanjut.
Sebaliknya jika ada pertanyaan ke OJK dan terkait dengan sistem pembayaran maka dilempar ke BI. Contoh yang lain, jika nasabah bank ingin mengadukan soal tabungan bermasalah hal tersebut menjadi kewenangan OJK. Jika permasalahan terkait dengan kartu ATM maka solusinya menjadi tugas BI.

Perlindungan Konsumen merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen jasa Sistem Pembayaran. Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran memiliki 3 fungsi yaitu (www.bi.go.id), 1) Edukasi diberikan kepada konsumen yang ingin mengetahui lebih jelas mengenai produk-produk sistem pembayaran yang dilakukan secara aktif oleh BI melalui melalui media masa ataupun edukasi dan sosialisasi mengenai produk jasa Sistem pembayaran kepada masyarakat, akademisi, mahasiswa, sekolah dan sebagainya.

Fungsi ke-2) Konsultasi dilakukan terkait dengan permasalahan penggunaan produk Sistem Pembayaran dari masyarakat, penyelenggara Sistem Pembayaran melalui telepon, e-mail, surat menyurat maupun datang secara langsung. 3) Fasilitasi dilakukan terhadap sengketa antara konsumen dengan penyelenggara jasa Sstem Pembayaran yang berindikasi adanya kerugian finansial bagi konsumen. Fasilitasi dilakukan dengan cara memanggil, mempertemukan, mendengar, memotivasi.

Sebagai penutup, BI memastikan konsumen menerima informasi yang benar mengenai manfaat dan risiko dari penggunaan produk sebelum membuat keputusan. Konsumen tidak menjadi korban praktik penipuan, atau dapat memiliki akses untuk menyelesaikan pengaduannya. Dalam PBI Nomor 16/1/PBI/2014 dijelaskan mengenai hak, kewajiban dan larangan bagi penyelenggara sistem pembayaran. Dengan demikian PBI tersebut mendukung pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen. (Dr. D. Wahyu Ariani, SE, MT, Dosen UMBY  dan Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta)

spot_img
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments