Home News Armiati, Penjahit dan Janda yang Berjuang Sendiri Mencari Keadilan

Armiati, Penjahit dan Janda yang Berjuang Sendiri Mencari Keadilan

78
0
Armiati (kiri) saat mengikuti sidang praperadilan dengan agenda pembacaan dupilk dari Termohon yang dipimpn hakim tunggal Satyawati Yun Irianti SH M.Hum di PN Sleman, Rabu (14/10/2020). Foto : Philipus Jehamun/Bernasnews.com

BERNASNEWS.COM – Bagi mereka yang berduit tak sulit membayar pengacara untuk menuntut keadilan, termasuk di pengadilan. Namun, tidak demikian bagi Armiati (54), warga Perumahan Jambusari Indah Jalan Durian No 44 RT 011/ RW 064 Desa Wedomartani,Kecamatan Ngemplak, Sleman.

Armiati, yang sehari-hari bekerja sebagai penjahit dan dengan status janda cerai beranak satu, dengan semangat pantang mundur maju seorang diri tanpa bantuan pengacara untuk mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kepala Kepolisian (Kapolsek) Depok Timur Kompol Suhadi SH MH, Polres Sleman, Polda DIY. Bahkan seorang diri ia harus berhadapan dengan tim kuasa hukum Termohon dari Bidang Hukum Polda DIY yang terdiri dari AKBP I Made Kusuma Jaya SH SIK, AKBP Suryatama Nugraha Putra SH, Kompol I Ketut Witera SH, AKP Suwardi SPd SH, IPTU Agus Sudiarto SH, Penata Tk I V Haryo Dhanendro SH dan Bripka Arum Sari SH.

Gugatan yang diajukan pada 24 September 2020 dan mulai disidangkan Jumat (9/10/2020) lalu di PN Sleman oleh hakim tunggal Satyawati Yun Irianti SH M.Hum dilakukan Armiati karena Termohon/Polsek Depok Timur menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas perkara dengan Laporan Polisi Nomor: LP/64/II/2019/DIY/Res Slm/Sek.Depok Timur dengan delik Penipuan pasal 378 KUHP dan atau Penggelapan pasal 372 KUHP tanggal 18 Februari 2019.

Armiati (kiri) saat memberi keterangan kepada wartawan usai sidang praperadilan dengan agenda pembacaan dupilk dari Termohon di PN Sleman, Rabu (14/10/2020). Foto : Istimewa

“Saya menilai SP3 tersebut tidak sesuai dengan dasar-dasar hukum dalam KUHAP berdasarkan Alat-alat Bukti yang berhasil dikumpulkan Termohon (Polsek Depok Timur, red) untuk diajukan ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman. Keterangan ahli yang seharusnya membuat perkara pidana menjadi terang benderang dengan keahliannya dan baru dianggap sah setelah diucapkan d ibawah “Sumpah” di hadapan Majelis Hakim, bukan keterangan pada saat proses penyidikan. Dan keterangan saksi ahli bukan untuk menentukan kasus itu pidana atau perdata. Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli,” kata Armiati dalam gugatan yang juga disampaikan kepada wartawan, termasuk Bernasnews.com, usai sidang dengan agenda pembacaan duplik dari Termohon dan pemeriksaan barang bukti di PN Sleman, Rabu (14/10/2020).

Kasus yang dilaporkan Armiati ke Polsek Depok Timur dengan Laporan Polisi Nomor: LP/64/II/2019/DIY/Res Slm/Sek.Depok Timur dengan delik Penipuan pasal 378 KUHP dan atau Penggelapan pasal 372 KUHP tertanggal 18 Februari 2019, berawal dari utang piutang dengan seseorang berinisial CMS melalui teman baik Armiati berinisial RVD pada tahun 2014. Awalnya, utang-piutang/pinjam meminjam tersebut berjalan lancar, namun dalam perjalanannya tersendat-sendat bahkan macet sehingga berujung pada laporannya ke Polsek Depok Timur pada 18 Pebruari 2019 tersebut.

Armiati (tengah) saat memberi keterangan kepada wartawan usai sidang praperadilan dengan agenda pembacaan dupilk dari Termohon di PN Sleman, Rabu (14/10/2020). Foto : Istimewa

Dan menurut Kapolsek Depok Timur Kompol Suhadi SH MH melalui tim kuasa hukum dari Bidang Hukum Polda DIY, laporan Pemohon/Pelapor tertanggal 18 Pebruari 2019 sudah diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga pemeriksaan alat-alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi pelapor maupun terlapor, saksi ahli hingga gelar perkara. Dan dari seluruh rangkaian proses yang sesuai peraturan perundangan-undangan tersebut dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Polsek Depok Timur/Termohon berkesempulan bahwa kasus yang dilaporkan Pelapor/Pemohon adalah masalah utang-piutang yang merupakan kasus perdata sehingga kasus tersebut bukan ranah Termohon/Polsek Depok Timur untuk menanganinya.

Namun, Armiati tetap yakin bahwa kasus yang dilaporkannya dengan Laporan Polisi Nomor: LP/64/II/2019/DIY/Res Slm/Sek.Depok Timurah, tertanggal 18 Pebruari 2019, adalah kasus pidana penipuan dan atau penggelapan sehingga Termohon/Polsek Depok Timur berwenang melanjutkan penanganan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Sleman, bukan malah menerbitkan SP3.

Dan keyakinan Armiati itu dilandasi alat-alat bukti yang kuat yang sudah dia serahkan kepada Termohon. “Kenapa Termohon mengeluarkan SP3 padahal alat-alat bukti sangat kuat bahwa kasus yang saya laporkan adalah kasus pidana penipuan dan atau penggelapan, bukan kasus perdata/wanprestasi seperti yang dikatakan Termohon,” kata Armiati berapi-api sambil menjelaskan sejumlah kejanggalan dalam penanangan kasus tersebut, termasuk upaya pengembalian uang oleh peminjam/Terlapor CMS melalui penyidik pada malam hari, bahkan dengan syarat Armiati harus mencabut laporan polisi dan siap dipenjara serta penyobekan bilyet giro sebagai jaminan pinjaman oleh Terlapor.

“Kalau ada uangnya, kenapa bilyet giro disobek-sobek?,” tanya Armiati heran.

Kini, janda cerai beranak satu yang masih duduk di SD itu, menanti keadilan. Sidang perkara praperadilan tersebut sudah memasuki agenda kesimpulan pada Jumat (16/10/2020). Dan menurut rencana, putusan akan dilakukan Senin (19/10/2020) pekan depan. Semoga keadilan berpihak kepada penjahit dan janda beranak satu ini. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here