Home News APBN 2022 Mencerminkan Optimisme dan Kehati-hatian

APBN 2022 Mencerminkan Optimisme dan Kehati-hatian

112
0
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenakan pakaian adat Suku Baduy. dalam sidang tahunan MPR RI 2021 pada 16 Agustus 2021. Foto: presidenri.go.id

BERNASNEWS.COM – Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa sampai saat ini pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Pada tahun 2022, kita pun masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi. Kita pun harus siap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik dan pemulihan ekonomi global yang tidak merata.

Karena itu, menurut Presiden Jokowi, APBN 2022 harus antisipatif, responsif dan fleksibel merespons ketidakpastian, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian.

“APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. Sejak awal pandemi, kita telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontra-siklus atau countercyclical, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat rentan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha,” kata Presiden Jokowi dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021).

Menurut Presiden Jokowi yang dikutip Bernasnews.com dari pidato yang disiarkan stasiun televisi Metrotv itu, strategi ini membuahkan hasil. Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Di kuartal kedua 2021, kita mampu tumbuh 7,07 persen dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52 persen (YoY).

Sementara di sisi lain, dengan berpijak pada kebijakan reformasi struktural serta memperhitungkan dinamika pandemi Covid-19 di Indonesia, asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan tahun 2022 adalah pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0 persen sampai 5,5%.

“Kita akan berusaha maksimal untuk mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5 persen. Namun, harus tetap waspada, karena perkembangan Covid-19 masih sangat dinamis,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, sejatinya masyarakat Indonesia mampu menggunakan seluruh sumber daya, analisis ilmiah dan pandangan ahli untuk terus mengendalikan pandemi Covid-19. Dengan demikian, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat.

“Tingkat pertumbuhan ekonomi ini juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global dan domestik dapat menyumbang risiko bagi pertumbuhan ekonomi ke depan,” kata Presiden Jokowi.

Dalam pidato pada sidang tahunan DPR RI itu, Presiden Jokowi mengatakan ada 6 fokus utama kebijakan APBN 2022. Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas dan berdaya saing.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Menurut Presiden Jokowi, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat investasi pemerintah di bidang pendidikan, antara lain mendukung perluasan program beasiswa, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia dan pengembangan riset dan inovasi.

Dikatakan, pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp 384,8 triliun dan diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Selanjutnya guna mendukung target pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran pendanaan atau blended finance akan terus dilakukan. Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan. Bauran pendanaan antara Kementerian/Lembaga, BUMN dan swasta akan terus diperkuat.

Menurut Presiden Jokowi, pad tahun 2022, anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp 770,4 triliun yang difokuskan pada peningkatan kualitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan; melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan dan penambahan belanja kesehatan prioritas.

Di sisi lain, efektivitas penggunaan DTK melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak dan DAK non fisik juga harus ditingkatkan. Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome, serta mendukung perbaikan kualitas layanan; melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga dan TKDD; serta memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa, melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan Covid-19, serta mendukung sektor prioritas. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here