Home News Anggota DPR RI MY Esti Wijayati : Jangan Loloskan GTK yang Terpapar...

Anggota DPR RI MY Esti Wijayati : Jangan Loloskan GTK yang Terpapar Paham Radikal

557
0
MY Esti Wijayati, Anggota Komisi X DPR RI : Dok Bernasnews.com

BERNASNEWS.COM – Panitia Kerja (Panja) PGTKH (Pendidik/Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer) Komisi X DPR RI memberikan 4 poin penting terkait seleksi penerimaan ASN PPPK tahun 2021. Keempat poin penting tersebut harus menjadi pertimbangan dalam menerima pendidik/guru dan tenaga kependidikan honorer untuk menjadi ASN PPPK.

MY Esti Wijayati, Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan kepada Bernasnews.com, Selasa 23 Maret 2021, menyebutkan 4 poin penting yang menjadi pandangan Panja PGTKH ASN PPPK Komisi X DPR RI adalah :

1. mendesak pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait dengan skema penganggaran untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN yang diangkat melalui program 1 juta PPPK serta melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait

2. mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan afirmasi dalam seleksi PPDB tahun 2021

3. mendesak pemerintah untuk membuka formasi bagi guru agama, guru olahraga, guru kesenian, guru muatan lokal dan guru sekolah inklusi serta tenaga kependidikan dalam seleksi PPPK tahun 2021

4. mendorong pemerintah dalam melaksanakan seleksi PPPK memperhatikan komitmen guru terhadap Pancasila, NKRI dan tidak terpapar paham radikal serta tidak terlibat dalam organisasi terlarang.

Menurut MY Esti Wijayati, pada tahun 2021, pemerintah melalui Kemendikbud melakukan perekrutan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) karena banyak GTK yang berkurang akibat telah memasuki usia pensiun. Dan dalam pelaksanaan seleksi terhadap para GTK sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus memenuhi prinsip : transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan terintegrasi.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, menurut MY Esti Wijayati, tahapan pengadaan PPPK dilakukan secara terstruktur dan dilakukan oleh Tim Pengadaan ASN (Panitia Seleksi Nasional) yang terdiri atas lintas instansi antara lain Kemenpan RB, Kemendikbud, Kemendagri, BKN, BPKP, BSSN dan BPPT.

Untuk 2021 ini, lebih dari 500 ribu guru honorer akan menjadi PPPK melalui pendaftaran dan seleksi dengan afirmasi khusus. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap dunia pendidikan. Pekerjaan guru merupakan pekerjaan yang kompleks dan tidak mudah seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Guru profesional tidak lagi sekadar mampu mengajar dengan baik tapi juga mampu menjadi pembelajar dan agen perubahan sekolah, selain mampu menjalin dan mengembangkan hubungan untuk peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Peran seorang guru dan tenaga kependidikan yang berkait langsung dengan pendidikan kepada anak-anak ke depan yang akan menjadi penerus dan pemimpin bangsa sangat diperlukan.

Karena itu, menurut Anggta DPR RI dari Dapil DIY ini, seyogyanya proses seleksi GTK dengan afirmasi tertentu, didukung pula dengan pelacakan rekam jejak dari masing-masing pelamar dari isu ideologi tertentu. Baik secara pemahaman maupun keterlibatan dengan organisasi-organisasi yang sudah dilarang oleh pemerintah.

Dikatakan, komitmen para GTK yang masuk sebagai PPPK harus tegas dan tegak lurus mendukung ideologi dan dasar negara Pancasila, bersedia menjalankan UUD 1945, mendukung Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berjiwa terbuka, toleran dan bersedia gotong-royong dengan seluruh komponen bangsa tanpa terkecuali setia terhadap NKRI.

“Berdasarkan hasil riset dari PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2018, tidak sedikit guru yang memiliki sikap intoleran baik eksplisit maupun implisit yang mencapai 35-40 persen guru-guru di Indonesia intoleran (PPIM UIN 2018),” tutur MY Esti Wijayati.

Data tersebut, menurut MY Esti Wijayati, sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan eksistensi ideologi bangsa. Bagaimana mungkin ruang pendidikan sebagai wadah peserta didik untuk belajar bersama dengan anak-anak didik lain justru sudah dicekoki dengan doktrin-doktrin yang menegasikan keberadaan yang lain, seperti ketidak boleh beda agama misalnya. Tentu hal ini tidak boleh terjadi pada proses seleksi GTK.

“Dalam penamatan saya, tidak sedikit GTK di forum-forum resmi maupun media sosial terindikasi menjadi pendukung paham-paham yang jelas-jelas terlarang di negeri ini. Oleh karena itu, bagi saya tidak ada ruang toleransi sedikit pun bagi mereka yang tidak mau menerima Pancasila diterima sebagai PPPK, hanya satu kalimat: “Tidak dapat diloloskan”,” tegas MY Esti Wijayati.

Demikian pula k edepan, jika ternyata di kemudian hari para pegawai PPPK jelas-jelas terlibat di organisasi terlarang yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana tercantum resmi dalam aturan, maka akan dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat.

“Semoga dunia pendidikan bangsa ini ke depan sungguh-sungguh diisi oleh para guru dan tenaga kependidikan yang ingin membangun dan melahirkan peserta didik yang mencintai bangsa Indonesia sepenuh hati,” harap Anggota Komisi X DPR RI ini. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here