Home News Anggaran Kompensasi Sewa Arcade dan Pembentukan BPR Bank Syariah Ditunda

Anggaran Kompensasi Sewa Arcade dan Pembentukan BPR Bank Syariah Ditunda

484
0
Antonius Fokki Ardiyanto SIP, Anggota DPRD Kota Yogyakarta. Foto : Istimewa

BERNASNEWS.COM – Pembahasan Rencana Kerja Anggaran SKPD untuk APBD tahun Anggaran 2020 oleh DPRD Kota Yogyakarta ditunda. Penundan pembahasan anggaran yang dilakukan Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah bersama dengan Komisi B DPRD Kota Yogyakarta dilakukan terhadap dua item.

Menurut Antonius Fokki Ardiyanto SIP, Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, sesuai dengan fungsi DPRD yaitu anggaran dan pengawasan, ada 2 item yang dicermati Komisi B DPRD Kota Yogyakarta sehingga kedua item itu ditunda atau diberi bintang merah dengan berbagai pertimbangan.

Pertama, dalam dokumen RKA muncul belanja pemberian kompensasi terkait kerja sama dengan Kraton atas pemanfaatan eks pasar Resonegaran di Jalan Urip Sumoharjo sebesar Rp 90 juta yang selama ini dimanfaatkan oleh arcade dalam bentuk Toko Buecherry. Namun, dalam pemberian kompensasi ini ternyata belum disampaikan dokumen-dokumen pendukungnya dan ini sudah berlangsung sejak 2005.

“Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah alas hak magersari peruntukkannya, untuk apa dan naskah kerja sama perjanjian seperti apa. Karena ini berkaitan dengan uang rakyat maka kami sepakat untuk menundanya,” kata Antonius Fokki Ardiyanto SIP, Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, dalam rilis yang dikirim kepada berbagai media, termasuk Bernasnews.com, Senin (11/11/2019).

Kedua, menurut Fokki-sapaan Antonius Fokki Ardiyanto SIP, adalah berkaitan dengan rencana pendirian BPR Syariah dimana untuk persiapannya dianggarkan sebesar sekitar Rp 180 juta. Komisi B juga meminta agar ditunda dengan alasan pendirian BPR Syariah harus melalui Peraturan Daerah dan belum ada keputusan Bapemperda dalam bentuk Program Pembentukan Perda (Propemperda) yang berkaitan dengan hal itu.

“Alasan lain yang kami sampaikan adalah bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta masih punya kewajiban untuk memaksimalkan kinerja dari Bank Jogya yang salah satunya adalah penyertaan modal. Dan harus dipertimbangkan untuk tahun 2021 ada kewajiban Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penyertaan modal BPD dan PDAM. Artinya ini berkaitan dengan kemampuan fiskal mengingat konsekwensi logis dari pendirian BPR Syariah adalah penyertaan modal dan rekrutmen SDM,” kata Fokki. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here