Tuesday, May 17, 2022
spot_imgspot_img
spot_img
HomeNewsAmbilalih FIR Natuna, Ketum Pemuda Katolik: Indonesia Berdaulat

Ambilalih FIR Natuna, Ketum Pemuda Katolik: Indonesia Berdaulat

BERNASNEWS.COM – Indonesia akhirnya mencapai kesepakatan dengan Singapura terkait pengambilalihan Pelayanan Ruang Udara atau Flight Information Region (FIR) setelah melalui proses dan penantian yang sangat panjang. Langkah konkret yang dilakukan Indonesia dimana Presiden Joko Widodo menandatangani dokumen kesepakatan bersama Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Selasa 25 Januari 2022, ini menunjukkan bahwa Indonesia berdaulat.

“Kita telah menantikan momen ini sejak lama. Pengambilalihan FIR dari Singapura merupapakan tanda bahwa Indonesia memiliki kedaulatan secara penuh di ruang udara Indonesia bagian Barat,” kata Ketua Umum Pemuda Katolik RI Stefanus Gusma kepada Bernasnews.com, Rabu 26 Januari 2022.

Seperti diberitakan Bernasnews.com pada Selasa 25 Januari 2022, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berhasil menyempurnakan kedaulatan bangsa lewat penandatanganan tiga perjanjian kerja sama strategis di bidang politik, hukum dan pertahanan keamanan, di antaranya berhak mengelola navigasi udara di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna.

(Baca juga: Indonesia Akhirnya Berhak Kelola Navigasi Udara di Atas Kepulauan Riau dan Natuna)

Hal ini menyusul ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Singapura dalam satu paket. Penandatanganan 3 perjanjian kerjasama itu dilakukan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong di the Shancaya Resort Bintan, Kepulauan Riau, Selasa 25 Januari 2022.

Gusma menilai bahwa kesepakatan ini merupakan momentum penegakan kedaulatan yang lebih kokoh di tengah carut marut Laut China Selatan (LCS). “Tentu setelah ini kita bisa menjaga kedaulatan Natuna secara independen dan leluasa,” kata Gusma.

Sebagai informasi, sengkarut pengelolaan FIR Singapura di teritori Indonesia bermula pada tahun 1946, dimana ICAO (International Civil Aviation Organization) menilai bahwa bangsa kita belum mampu mengatur lalu lintas udara di sebagian wilayah Barat Indonesia (meliputi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, dan Natuna).

(Baca juga: Indonesia dan Singapura Sepakat Perjanjian Ekstradisi Berlaku Surut hingga 18 Tahun)

“Berkat pengambilalihan FIR, kita tidak perlu lagi wajib lapor ke otoritas penerbangan Singapura. Kesepakatan ini juga menjadi modal bagi pertahanan kita di tengah pusaran konflik LCS,” kata Gusma.

Meski demikian, Gusma meminta pemerintah agar tidak berpuas diri atas capaian ini. Ketum Pemuda Katolik ini mengingatkan bahwa Indonesia perlu melakukan penguatan dukungan alutsista untuk melakukan pengawasan di sekitar Natuna serta mulai berbenah dalam menghadapi era baru dirgantara Indonesia Barat yang berdaulat penuh.

“Capaian prestisius ini diharapkan tidak hanya berhenti pada kesepakatan dan kedaulatan administratif, namun penguatan sumber daya pertahanan serta kolaborasi multipihak menjadi tindak lanjut yang urgent untuk menegaskan kedaulatan kita disana,” kata Gusma. (lip)

spot_img
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments