Home Opini Amandemen Kelima UUD 1945 Sebuah Keniscayaan dalam Membangun Demokrasi

Amandemen Kelima UUD 1945 Sebuah Keniscayaan dalam Membangun Demokrasi

105
0
Syahfuad Nur Rahmat, Mahasisha Hukum UniversitasJanabadra, Wadirec LKBHMI Cabang Yogyakarta, Pendiri Constitusional Law Study (CLS)

BERNASNEWS.COM – Diskursus mengenai amandemen kelima UUD 1945 yang kini kembali diperbincangkan adalah sebuah keniscayaan. Tentu tolak ukurnya adalah pada masa reformasi tahun 1998. Namun sebelum jauh untuk membahas mengenai perbincangan tersebut, terlebih dahulu penulis ingin mengofirmasi bahwa tulisan ini lahir dari hasil diskusi rutin di warkop jauh sebelum wacana amandemen kelima terhadap UUD 1945 ini kembali mencuat.

Guru diskusi penulis sekaligus partner bertukar gagasan, sebut saja Kakanda Fais Yonas Bo’a. Ia adalah salah satu akademikus sekaligus pegiat ketatanegaraan yang bersikukuh agar perlu dilakukan apa yang kita kenal dengan amandemen UUD 1945.

Gagasan itu juga beliau tuangkan dalam buku hasil karyanya yang berjudul “ UUD 1945 MPR DAN KENISCAYAAN AMANDEMEN” (Terkait Kewenangan Konstitutif MPR dan Kebutuhan Amandemen Kelima UUD 1945). Menjadi kebanggaan luar biasa bagi penulis dan tak lupa penulis juga mengucapkan rasa terimaksih kepada beliau karena telah berbagi pengetahuan dengan berbagai argumentasi yang dibangun. Oleh sebab itu, patut kiranya dengan pengetahuan yang ada sudah seharusnya bagi penulis juga sedikit banyaknya memberikan gagasan seputar amandemen kelima sebagai bentuk kontribusi terhadap bangsa dan negara.

Tidak bisa dipungkiri juga bahwa gagasan yang dituangkan dalam tulisan ini tidak terlepas dari hasil diskusi dan juga refleksi atas sumbangsih pemikiran beliau untuk mencoba menggugah kembali nalar ketatanegaraan mengenai wacana amandemen tersebut dengan mengkontekskan pada maksud dan tujuan amandemen yang diperbincangkan saat ini yang lebih berporos pada masa jabatan presiden (kumparan.com).  

Sekilas Tentang Sengkarut Hasil Amandemen UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertulis yang tertinggi kedudukannya secara hierarkis dalam kita bernegara (the spreme law of the land). Demikian alasan keberadaannya yang supreme adalah suatu konsekuensi logis dari statusnya sebagai hasil kesepakatan tertinggi seluruh rakyat atau dalam perspektif KC Wheare sebagai resultante. Undang-Undang Dasar juga mempunyai makna intrinsiknya yang bergantung pada ruang dan waktu. Oleh sebab itu penyempurnaan atas dirinya merupakan sebuah keniscayaan. “UUD adalah produk manusia bukan produk Tuhan.”

Pada hakikatnya, dalam suatu Undang-Undang Dasar (UUD 1945) memuat tiga hal pokok yaitu: pertama, pengaturan mengenai hubungan antara negara dan warganegara yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban, HAM, hingga pada kesejahteraan social. Kedua, pengaturan mengenai keorganisasian negara yang terpartikan dalam sistem kelembagaan negara dan sistem kekuasaaan negara. Ketiga, pengaturan mengenai sistem penyelenggaraan peradilan yang merdeka tidak memihak dan mengupayakan keadilan.

Dari ketiga hal pokok tersebut yang terkandung dalam UUD 1945 sudah menjadi kebutuhan untuk dipenuhi, alhasil muatan pengaturannya telah diubah secara radikal melalui amandemen empat kali tahapan berturut-turut 1999, 2000, 2001, 2002. Hal yang mendasari untuk melakukan amandemen adalah agar terselenggaranya dengan baik dan tegas sistem pemerintahan yang demokratis sesuai dengan kebutuhan dan dinamika zaman.

Tentu tidak semua hasil amandemen yang dilakukan semaunya terlaksana dengan baik, akan tetapi ada juga nilai minusnya. Sebut saja permasalahan mengenai sistem presidensial yang tidak menentu, sistem lembaga perwakilan yang masih lemah, sistem kamar perwakilan yang carut marut, hingga pada sistem kebijakan pemerintahan yang tidak orientatif.

Keberhasilan amandemen juga sebagai bukti bahwa UUD 1945 bukanlah suatu entitas norma yang kaku melainkan membuka diri terhadap perkembangan zaman meskipun pencapaian itu membutuhkan perjuangan yang begitu rumit. Dengan demikian bahwa, pada dasarnya UUD 1945 senantiasa berubah sesuai tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Apalagi hasil amandemen yang lalu telah memberi dampak tertentu bagi realitas kehidupan bernegara baik itu dampak yang baik dan juga ada dampak buruknya. Baik-buruk dampak tersebut tercium aromanya dengan melihat dan menganalisis realitas kehidupan dan keberlangsungan kehidupan ketatanegaraan.

Kedua barometer dampak baik dan buruk UUD 1945 hasil amandemen yang lalu saat ini menjadi perhatian yang serius dari semua kalangan, lebih-lebih pada persoalan dampak buruknya UUD 1945 hasil amandemen tersebut. Persoalan yang paling menonjol adalah seperti yang penulis paparkan sebelumnya mengenai sistem lembaga perwakilan dan sistem perwakilan kamar yang carut marut.

Lihat saja keberadaan Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR) dan sistem pemerintahan yang tidak menemukan bentuk yang ideal bagi negara Indonosia. Meskipun hasil amandemen tersebut dengan maksud untuk memperkuat sistem presidensial namun pada kenyataan pengaturan dan perwujudannya tidak menunjukan demikian.

Selain problematika keberadaan MPR dan sistem pemerintahan, problematika juga terjadi pada keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengenai kedudukan dan kewenangannya yang diberikan setengah hati ibarat “anak kandung yang ditirikan”. Begitu juga pada tataran pembangunan nasional, hasil amandemen juga telah membuktikan kekeliruan dengan menghapus Garis-garis Besar Haluan Neagara (GBHN) yang merupakan acuan bagi sistem pembangunan nasional guna memajukan kesejahteraan umum dan keadialn sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terkait Sistem Presidensial

Kenyataan hasil amandemen bahwa secara formal sistem, sistem presidensial memang sudah terpenuhi dalam artian bahwa presiden sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Jika adanya mosi ketidakpercayaan (distruch) parlemen terhadap presiden, maka presiden memiliki hak prerogative dan adanya sistem berkuasa secara berkala atau periodik. Akan tetapi, dalam pelaksanaan implementasinya kerap kali tidak mencerminkan sistem presisdensial karena yang terjadi adalah praktik quasy presidensial yaitu sistem campuran presidensial dan parlementer.

Di sisi lain, penerapan sistem presidensial setelah amandemen masa reformasi juga terkesan antinomis dalam artian dengan adanya sistem multipartai yang merupakan corak budaya sistem parlementer. Kenyataan serba “compang camping alias tambal sulam” hasil amandemen menunjukkan bahwa kita dalam bernegara dengan sistem dan segala pengaturan yang ada merupakan hasil “copy paste” ala barat. Walaupun tidak semuanya namun pada faktanya kerancuan yang terjadi pada penguatan sistem prsidensial memberi bukti terhadap kehilangan jati diri kita sebagai bangsa yang besar, dalam bahasa lugasnya “bangsa seperti tidak mempunyai jenis kelamin yang jelas”.

Harus diakui bahwa corak kerancuan ini adalah dampak buruk akibat dominasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah amandemen sehingga konfigurasi parlementer sentris semakin kuat mendapatkan tempatnya. DPR terlihat mempunyai power yang lebih dari pada presiden, padahal kita tahu bahwa dalam praktik sistem presidensial terkenal dengan hak veto seorang presiden dalam menentukan kebijakan, khususnya dalam hal pembahasan anggaran negara.Sehingga jelas dan tegas tidak ada yang namanya jika DPR tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pembelanjaan Negara (RAPBN) maka harus memakai anggaran sebelumnya.

Tidak saja sampai di situ, bukti kegemukan partai politik dalam sistem presidensial pasca amandemen tidak jauh beda dengan rentetan perjalanan sejarah pada masa sistem parlementer. Hanya saja di era sebelumnya memiliki Perdana Menteri (PM) akan tetapi rasa-rasanya DPR merasa seperti PM dan presiden kembali menjadi simblois saja. Semakin banyakanya partai politik dalam negara yang menganut sistem presidensial sama dengan meminjam bahasa Fais Yonas Bo’a sebagai “calo kebijakan” karena akan ada banyak kepentingan yang harus diakomodir dalam mengambil sebuah keputusan dan kebijakan.

Budaya memperkuat sistem presidensial ini juga memperkuat argumen “copy paste” seperti yang dijelaskan penulis sebelumnya bahkan kecanduan ingin terus mencoba-coba sistem sistem negara lain dengan penerapan setengah hati yang berujung pada prinsip “cari aman”. Hal yang menarik dapat diamati dari sistem presidensial adalah hak veto presiden seperti “daya tawar kekuasaan” presiden dalam sistem prsidensialisme.

Persoalan Terkait Lembaga DPD

Semakin terkuak setelah hasil amandemen yang lalu dengan terjadi praktik saling mensubordinasi antara DPR dan DPD.  Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga perwakilan sekaligus masuk dalam rahim legislatif secara status kelembagaan. Terdapat ketidaksinkronan dalam praktik kewenangan antar kedua lembaga tersebut bahkan DPD cenderung tidak memiliki kewenangan legislatif karena hanya berwenang mengususlkan. Dengan demikian maka apabila lembaga perwakilan tersebut mengalami persoalan di dalamnya, itu sama halnya dengan mengingkari penisbihan legislatif sebagai represntatif rakyat yang paling nyata.

Sebab musabab demikianlah harus dipertimbangkan untuk diatur ulang kedudukan dan kewenangan lembaga DPD sebagai lembaga murni dari rahim legislatif. Selain itu merupakan representatsi dari daerah harus diperkuat keberadaannya yaitu dengan memberikan kewenangan yang utuh untuk menjadi identitas lembaga perwakilan dan berguna demi kelancaran roda pemerintahan negara. Penguatan atas keberadaan tersebut juga menunjang sistem kekuasaan negara dalam UUD 1945 yang menganut pemisahan kekuasaan dengan prinsip check and balances.

Terkait Sistem Kamar Perwakilan

Setelah melakukan amandemen selama empat tahap, eksistensi Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR) mengalami keambiguan, yaitu di satu sisi dianggap sebagai sesi bersama DPR dan DPD, di sisi lain sebagai lembaga independen yang memiliki struktur keorganisasian yang bersifat mandiri dan permanen. Komposisi MPR semacam ini juga mendukung anggapan sistem bicameral pada lembaga perwakilan.

Pada suatu sisi MPR sebagai lembaga tersendiri dengan struktur organisasi serta sifat lembaga yang permanen dan independen maka MPR sekaligus menjadi salah satu kamar perwakilan sehingga sistem kamar perwakilan menjadi tricameral. Di sisi kedua, keberadaan MPR yang ambiguitas akan menjadi salah satu rujukan utama agar sesegera mungkin dilakukan pembenahan kelembagaan MPR secara sistem kamar perwakilan melalui amandemen kelima.

Masih banyak lagi persoalan terkait dengan sistem kamar perwakilan namun penulis secara gambaran umum memberikan problem yang nyata terlihat dalam satus kelembagaan dan pada tataran praktik yang termaktub dalam muatan pengaturan dalam UUD 1945.

Paradoks dihapuskannya GBHN

Konsepsi dasar tentang haluan negara sudah dipraktikkan sejak era pemerintahan Soekarno bersamaan dengan diterapkannya demokrasi terpimpin versi Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 juli 1959. GBHN kemudian mendapatkan legitimasi konstitusionalnya oleh TAP MPRS No 1/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republic Indonesia sebagai Garis Besar Daripada Haluan Negara dengan penegasan bahwa dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, lembaga-lembaga negara di bawah MPR harus merujuk pada GBHN sebagai pedoman atau rujukan.

Eksistensi GBHN bertahan selama era Soekarno dan di era Soeharto, bahkan di masa Soeharto implementasi GBHN benar-benar menjadi realitas yang konkrit dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Di fase berikutnya justru terjadi penghapusan terhadap GBHN yang dilandasi dengan alasan-alasan yang tidak logis yaitu tidak membutuhkan GBHN karena telah terbukti efektif dalam keberlangsungan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. “Logika pincang” yang dibangun ini kemudian diperdebatkan kembali untuk dimasukan melalui amandemen kelima.

Terlihat ada semacam paradoks nalar ketanegaraan kita untuk menjadikan bangsa yang kedepannya lebih baik. Oleh sebab itu, sebagai sebuah keniscayaan amandemen, maka patut kiranya untuk dilakukan pengaturan ulang muata-muatan yang ada dalam UUD 1945 hasil amandemen sebelumnnya dengna jalur yang konstitusional.

Simpul dan Saran

Dari berbagai persoalan yang ada dalam muatan pengaturan UUD 1945 hasil amandemen, sudah menjadi suatu kewajiban bagi MPR untuk kembali dipertimbangkan dan melaksanakan kewenangan amandemen UUD 1945 yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1). Keniscayaan akan amandemen inipun tentu dilandasi dengan tekad dan keyakinan penuh berdasarkan kesadaran dan kepekaan MPR terhadap kebutuhan perkembangan masyarakat dan dinamika zaman.

Selain itu juga dibutuhkan ketelitian dalam membuat peraturan agar segenap muatan pengaturan dalam UUD 1945 tidak akan menimbulkan kerancuan dan multitafsir. Memang harus diakui bahwa persoalan mengenai prosedur perubahan terhadap UUD yang tercantum pada pasal 37 terbilang rigid, tentu sulit dan kita akan terjebak pada rasa takut untuk melakukan amandemen. Padahal kita tahu bahwa hal demikian merupakan kewenangan yang fundamental bagi MPR untuk berani melakukan tugasnya tersebut.

Oleh karena kita semua tahu bahwa UUD sebagai konstitusi tertulis ditentukan oleh ruang dan waktu pemberlakuannya. Hal demikian mengandung makna yang lugas bahwa UUD berlaku sesuai dengan prinsip relevansi. Begitu pula dalam konteks UUD NRI 1945, apabila tidak lagi memenuhi prinsip relevansi dalam keberdayaannya maka harus dilakukan penyempurnaan. MPR harus berani mengambil sikap ketegasan terhadap tuntutan relevansi UUD 1945 sesuai perkembangan masyarakat dan dinamika zaman.

Pada sesi akhir ini penulis bersepakat untuk dilakukan amandemen kelima karena dengan berbagai argumentasi yang dibangun sebelumnya. Akan tetapi bukan berarti dukungan untuk kembali melakukan amandemen dengan tidak bermaksud untuk sepakat bahwa poros amandemen semata-mata untuk masa jabatan presiden 3 periode. Suatu hal yang konyol jika amandemen dilakukan hanya karena pertimbangan untuk masa jabatan.

Sesuai judul tulisan di atas tentu perhatian penulis jelas lebih kepada penguatan terhadap pengaturan baik sistem maupun kelembagaan membangun alam demokrasi dan memelihara praktik pemerintahan yang demokratis. (Syahfuad Nur Rahmat, Mahasisha Hukum UniversitasJanabadra, Wadirec LKBHMI Cabang Yogyakarta, Pendiri Constitusional Law Study (CLS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here