Tuesday, May 17, 2022
spot_imgspot_img
spot_img
HomeOpiniAlternatif Kebijakan Pendidikan DIY di Era New Normal

Alternatif Kebijakan Pendidikan DIY di Era New Normal

BERNASNEWS.COM – Selama ini, dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memang dirasakan semua lapisan masyarakat. Mereka yang ekonominya stabil saja turut merasakan bagaimana susahnya bertahan hidup di masa pandemi, apalagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah.

Tak hanya di sektor ekonomi, sektor pendidikan pun turut merasakan dampak virus yang menyebar begitu masif sejak akhir 2019 lalu. Hal ini dirasakan oleh hampir semua orangtua yang anak-anaknya masih mengenyam pendidikan di sekolah atau pun perguruan tinggi.

Kritik PJJ sebagai Salah Satu Opsi di Masa Pandemi

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dikelola perguruan tinggi dan sekolah-sekolah banyak menjadi sorotan, karena di lapangan masih ditemukan kendala-kendala insfrastruktur. Selain itu, PJJ menempatkan pendidikan kita saat ini hanya sebagai transfer knowledge, bukan transfer of value. Kendati begitu, tidak ada opsi lain karena memang selama masa pandemi, pembelajaran jarak jauh adalah satu-satunya jalan yang bisa ditempuh.

Kendala lain yang paling dirasakan dan dikeluhkan oleh masyarakat adalah tarif penuh biaya pendidikan, padahal perekonomian masyarakat sedang sekarat. Dalam upaya menjawab keresahan masarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru.

Dilansir dari laman kemdikbud.go.id (19/6/2020), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan tiga kebijakan untuk mendukung mahasiswa dan satuan pendidikan yang terdampak pandemi Covid-19, yaitu: pertama dan kedua terkait dukungan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Dana Bantuan UKT mahasiswa, sementara kebijakan ketiga menyangkut Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja. Namun kebijakan pusat tersebut dianggap belum cukup mampu menyentuh sekolah sekolah di daerah, khususnya sekolah swasta.

Apa yang Harusnya Dilakukan Pemda DIY?

Menanggapi adanya sejumlah informasi tentang adanya kewajiban membayar sejumlah uang di sekolah negeri, atau penarikan SPP dengan tarif penuh pada sekolah swasta menjadi perhatian Pemda DIY. Pasalnya, penarikan biaya sekolah dengan tarif penuh dirasa tidak adil bagi masyarakat. Bagaimana tidak, dengan sistem PJJ siswa tidak dapat merasakan berbagai fasilitas sekolah, bahkan mereka harus mengeluarkan biaya tambahan berupa tagihan internet.

Untuk itu, diperlukan strategi Pemda DIY dalam menjawab keluhan masyarakat. Pertama, melakukan dialog antara Pemda DIY dengan pihak sekolah. Pemda DIY memiliki kekuatan untuk mengatur keberlangsungan sistem pendidikan di sekolah-sekolah untuk mencari solusi bersama atas keluhan masyarakat, perihal biaya pendidikan di masa pandemi.

Skema modal simbolik yang dimiliki pihak Pemda DIY seharusnya menjadi kekuatan dalam melakukan diplomasi dengan pihak sekolah. Mendorong sekolah untuk mengurangi beban kewajiban belajar siswa (membayar) dengan memberikan kontraprestasi DAK (Dana Alokasi Khusus) dalam perbaruan gedung dan fasilitas lain setelah masa-masa normal, bisa menjadi opsi yang menarik.

Kedua, membentuk skema pembayaran baru. Langkah selanjutnya untuk dapat menjawab keringanan tarif sekolah adalah dengan mengatur skema pembayaran. Memberi toleransi kepada wali murid untuk menunda/menyicil (skema 50 persen pembayaran awal) biaya operasional sekolah (OKP) atau menggratiskan bagi sekolah negeri merupakan keputusan yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah untuk meringankan wali murid.

Ketiga, Pemda DIY juga dapat mengganti biaya operasional yang dikeluarkan sekolah. Langkah terakhir yang dapat dilakukan Pemda DIY yaitu menggratiskan biaya sekolah dengan pengganti SPP untuk sekolah di DIY dengan mengoptimalkan penggunaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan dana APBD Provinsi DIY dalam bentuk BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) Tahun Anggaran 2020. Sementara untuk SMA/SMK swasta, Pemda dapat memberikan bantuan khusus yang dapat mengganti kerugian sekolah atas penurunan tarif sekolah,

Dengan adanya mekanisme tersebut, diharapkan pola keberpihakan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 dapat dilakukan. Mekanisme ini sekaligus sebagai representasi dari konsep “Tanggung Renteng” alias gotong-royong, sebagai pondasi ideologis bernegara. Panjang umur perjuangan, merdeka! (RB Dwi Wahyu B SPd MSi, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY dan Pimpinan Komisi B DPRD DIY)



spot_img
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments