Home News Akuntabilitas dan Transparansi Kunci Pengelolaan Keuangan Negara

Akuntabilitas dan Transparansi Kunci Pengelolaan Keuangan Negara

98
0
Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY Jariyatna (kiri) menyerahkan hasil pemeriksn BPK atas pengelolaan keuangan BUKP dan BPR se-DIY di Gedung BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) DIY, pada Selasa (14/9/2021). Foto: Humas Pemda DIY

BERNASNEWS.COM – Akuntabilitas dan transparansi merupakan hal yang penting dalam pengelolaan keuangan negara. Sebab, akuntabilitas dan transparansi merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi, khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas BUKP (Badan Usaha Kredit Pedesaan) dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) di Wilayah DIY di Gedung BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) DIY, pada Selasa (14/9/2021).

Dalam acara yang dihadiri Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY Jariyatna, jajaran Direktur BUKP dan BPR di DIY serta segenap pejabat DPRD DIY dan DPRD di 5 kabupaten/kota itu, Wagub yang membacakan sambutan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan bahwa Pemda DIY menyambut baik pemeriksaan oleh BPK terhadap kinerja dan efektivitas tata kelola operasional BUKP dan instansi terkait lainnya tahun buku 2020 dan 2021 (Semester I) selama kurang lebih 60 hari kerja.

Wagub DIY pun mengapresiasi BPK yang melkukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan tersebut. “Saya memberikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DIY dan para pemeriksa yang telah melakukan tugs dengan optimal,” kata Gubernur DIY Sultan HB X dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wagub DIY yang dikutip Bernasnews.com dari Humas Pemda DIY, Selasa (14/9/2021).

Sementara Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY Jariyatna mengatakan pemeriksaan oleh BPK telah dijalankan sesuai UU Nomor 15 tahun 2004 dan UU Nomor 15 tahun 2006. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan pedoman dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Pada kesempatan itu, Jariyatna mengapresiasi Pemda DIY atas terlaksananya kegiatan pemeriksaan tersebut. “Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama Gubernur dan Wakil Gubernur DIY beserta segenap jajaran, Kepala-kepala BUKP, Dirut BPR, pimpinan dan anggota DPRD DIY beserta kabupaten/kota yang mendukung terlaksananya kegiatan pemeriksaan ini sehingga mendorong tumbuhnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” kata Jariyatna.

Dikatakan, hasil pemeriksaan BPK tersebut segera ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan kinerja dan efektivitas tata kelola operasional BUKP dan instansi terkait lainnya. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here