Home Ekonomi Akselerasi Indonesia Maju Melalui Penanaman Modal dan Insentif Fiskal

Akselerasi Indonesia Maju Melalui Penanaman Modal dan Insentif Fiskal

181
0
Sri Mulyani Indrawati (Menkeu RI) dan judul materi paparan yang disampaikan dalam Webinar Nasional yang diselenggarakan oleh FB UGM, PP KAFEGAMA, KAFEGAMA DIY dan ISIE Yogyakarta. (Foto: Istimewa)

BERNASNEWS.COM — Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM bekerjasama dengan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Fakultas Bisnis dan Ekonomi UGM (PP KAFEGAMA), KAFEGAMA DIY, dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Yogyakarta menyelenggarakan Webinar Nasional, bertajuk “Akselerasi Indonesia Maju melalui Penanaman Modal dan Insentif Fiskal: Perpres 10/2021 dan PMK 18/2021”, Kamis, (01/04/2021).

Webinar melalui Zoom dan channel Youtube Streaming tersebut diikuti oleh hampir 2.000 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri dari Akademisi, Birokrasi, Pengusaha, Perbannkan dan Mahasiswa serta pengurus/anggota KAFEGAMA dan ISEI. Setelah laporan Eko Suwardi selaku Dekan FEB UGM dan Ketua ISEI Cabang Yoyakarta, yang mewakili Panitia Penyelenggara, dilanjutkan sambutan Rektor UGM Panut Mulyono, yang sekaligus membuka acara Webinar Nasional.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo selaku Ketua Umum PP KAFEGAMA dan PP ISEI memberikan sambutan pembuka (opening remarks). Dalam sambutan pembuka tersebut, Perry menyatakan akselerasi Indonesia Maju harus didasari oleh sikap optimisme dari seluruh pelaku ekonomi dan pengambil kebijakan. “Sinergi kebijakan ekonomi oleh Pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menjadi salah satu kunci keberhasilan menuju akselarasi Indonesia Maju,” ungkap Perry.

Sementara itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati sebagai keynote speech/address dalam sambutannya menekankan adanya prasyarat visi Indonesia 2045 menjadi negara maju. “Pertama adalah harus mampu menyediakan infrastruktur yang lebih banyak, serta memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas,” tegas Sri Mulyani.

Di samping itu, lanjut Menkeu, SDM Indonesia juga harus memiliki tingkat adopsi teknologi yang tinggi, serta terdapat perencanaan kewilayahan yang matang. “Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 lebih mendorong pelaku usaha untuk berdaya saing dan mendorong pengembangan bidang usaha,” ucap Sri Mulyani.

Menurutnya, dari Perpres tersebut perlu ditegaskan agar terjadi perubahan dari Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi Daftar Positif Investasi dalam rangka memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

Dalam webinar tersebut juga menampilkan 3 narasumber yaitu, Rosan P. Roslani (Ketua Umum KADIN Indonesia), Darussalam (Konsultan Pajak DDTC), Heru Yoga Saksama (Direktur Peraturan Perpajakan 1, Ditjen Pajak Kemenkeu RI). Bertindak selaku moderator Amirullah Setya Hardi (Wadek 3 FEB UGM/Wakil Ketua 1 ISEI Cabang Yogyakarta).

Perry Warjiyo (Gubernur BI), Sri Mulyani Indrawati (Menkeu RI), Panut Mulyono (Rektor UGM) dan Narasumber Webinar Nasional. (Foto: Istimwa)

Humas Panitia Webinar Nasional/ KAFEGAMA DIY, Y. Sri Susilo dalam rilis yang dikirim ke Bernanews.com, menyampaikan kesimpulan dari pelaksanaan webinar tersebut, bahwa PMK Nomor 18 Tahun  2021 telah mereformasi tiga ketentuan perpajakan dalam hal meningkatkan pendanaan investasi.

Pertama, penghapusan pajak penghasilan (PPh) atas dividen dari dalam negeri. Ini berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, baik dividen yang diterima dari dalam maupun luar negeri. Syaratnya, investor dalam negeri tersebut harus menginvestasikan kembali minimal 30% laba setelah pajak atas dividen yang diterimanya.

“Apabila kurang dari batasan tersebut, maka wajib pajak dalam negeri tetap dikenakan PPh atas dividen yakni 15% untuk wajib pajak badan, dan 10% untuk wajib pajak orang pribadi,” terang Y. Sri Susilo.

Kedua, penghasilan setelah pajak dari suatu badan usaha tetap (BUT) di luar negeri atau penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap dikecualikan dari objek PPh. Kebijakan ini hanya berlaku untuk wajib pajak dalam negeri dengan ketentuan penghasilan setelah pajak diinvestasikan kembali di Indonesia dengan ketentuan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. 

Ketiga, juga terdapat sejumlah regulasi yang membebaskan dari PPh seperti dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kemudian, imbal hasil dari sukuk, Surat Berharga Syariah Negara (SBN), dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS), yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia.

“Dividen yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri atau penghasilan lain berupa penghasilan setelah pajak atau penghasilan yang pajaknya dikecualikan atau dikenakan pajak 0% dari suatu bentuk usaha tetap maupun tidak melalui bentuk usaha tetap di luar negeri,” papar Y. Sri Susilo.

Sementara Ketua KAFEGAMA DIY Bogat AR menambahkan, bahwa KAFEGAMA DIY bekerjasama dengan ISEI Cabang Yogyakarta akan terus menyelenggarakan webinar yang bermanfaat bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas. “Untuk kegiatan terdekat adalah “Kajian Ramadhan” yang akan bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY,” imbuh Bogat AR. (ted)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here