Home News 6 Ketentuan Ini Wajib Dipatuhi untuk Cegah Lonjakan Kasus pada Libur Natal...

6 Ketentuan Ini Wajib Dipatuhi untuk Cegah Lonjakan Kasus pada Libur Natal dan Tahun Baru

35
0
Pohon Natal dari susunan peralatan dapur bekas, di ruang lobby Jambuluwuk Malioboro Hotel, Yogyakarta tahun 2019. Foto: Dok Bernasnews.com

BERNASNEWS.COM – Belajar dari pengalaman libur-libur panjang sebelumnya selama pandemi Covid-19, pemerintah tak mau kecolongan lagi terjadinya lonjakan kasus libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Untuk itu, pemerintah melakukan antisipasi mencegah lonjakan kasus dengan menerapkan 6 ketentuan yang wajib dipatuhi masyarakat.

Prof Wiku Adisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, penerapan 6 ketentuan tersebut dilakukan karena periode libur Natal dan Tahun Baru sangat berpotensi terjadinya lonjakan kasus karen perilaku masyarakat seringkali kurang disiplin saat berlibur atau mengunjungi kerabat

Menurut Wiku yang dikutip Bernasnews.com dari keterangan pers tentang perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Kamis (25/11/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, beberapa ketentuan yang diterapkan selama masa libur Natal dan Tahun Baru adalah, pertama, pengaturan kegiatan di rumah ibadah atau gereja.

Dikatakan, pihak rumah ibadah diminta membentuk Satgas sebelum menerima jemaat untuk beribadah. Satgas akan bertugas mengawasi kedisiplinan protokol kesehatan selama rangkaian ibadah dan berkoordinasi aktif dengan Satgas Covid-19 di daerah setempat.

“Bila ibadah fisik dilakukan, maka kapasitas keterisian ruang ibadah maksimal 50 persen. Sebelum memasuki rumah ibadah jemaat wajib melakukan skrining kesehatan elektronik menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi,” kata Wiku.

Kedua, mudik pada masa libur Natal dan Tahun Baru ditiadakan. Karena itu, pemerintah menghimbau masyarakat agar menunda mobilitas baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh seperti mudik bila tidak mendesak. Pada saat bersamaan, pemerintah menghimbau pekerja migran Indonesia agar menunda kepulangan mengingat kondisi kasus di beberapa negara lainnya masih tergolong dinamis.

Ketiga, dilarang melaksanakan acara perayaan tahun baru, mengadakan pawai dan arak-arakan serta acara lain yang bukan merupakan rangkaian pokok peribadatan. Selain itu, tempat makan dan minum serta bioskop hanya dapat beroperasi dari jam 09.00-22.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen. “Pemerintah daerah pun harus menutup semua alun-alun di daerah masing-masing pada 31 Desember-1 Januari 2022,” kata Wiku.

Sementara keempat, pengaturan cuti periode libur Natal dan Tahun Baru yaitu dengan melarang pengambilan hak cuti bagi ASN, TNI, Polri, BUMN dan karyawan swasta di masa Natal dan Tahun Baru sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712, Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2021.

Kemudian kelima, pengaturan di tempat wisata lokal dimana akan diterapkan sistem ganjil genap di area kunjungan wisata. Dikatakan, kapasitas operasional maksimal 50 persen dan pengunjung wajib skrining Peduli Lindungi. Selain itu, pihak penyelenggara kegiatan wisata tidak diperkenankan melakukan pesta perayaan yang berisiko menimbulkan kerumunan. 

Dan keenam, mobilitas masyarakat secara umum juga akan menerapkan sistem ganjil genap, tetap berlakunya syarat hasil negatif tes Covid-19 untuk perjalanan dan menjalankan skrining dengan Peduli Lindungi saat hendak masuk ke fasilitas publik.

“Fasilitas publik dan kegiatan masyarakat lainnya akan mengikuti aturan PPKM di Level 3 termasuk peniadaan kegiatan seni budaya dan olahraga untuk meminimalisir kerumunan. Khusus terkait kawasan tempat tinggal warga, pengawasan kedisiplinan protokol kesehatan akan dilakukan oleh Posko Check Point yang terdiri dari unsur Satpol PP, TNI dan Polri,” kata Wiku.

Selain itu, menurut Wiku, terkait sektor pendidikan, pihak sekolah dihimbau tidak meliburkan sekolah pada periode Natal dan Tahun Baru serta menetapkan jadwal pembagian rapor di bulan Januari 2022. Hal ini dilakukan guna mencegah penularan Covid-19 pada anak-anak karena bepergian.

Menuru Wiku, ketentuan tersebut berlaku mulai 24 Desember 2021 hingg 2 Januari 2022. Untuk tokoh/pemuka agama, tokoh masyarakat, kepala desa/lurah/walinagari, pimpinan perusahaan atau pemberi kerja pada sektor nonforma dan media massa diharapkan berkolaborasi untuk sosialisasi peraturan secara masif. (lip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here