Home Opini Enam “Jurus” Kebijakan BI

Enam “Jurus” Kebijakan BI

539
0
Dr. Y. Sri Susilo, SE, MSi, Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY (Atma Jogja) dan Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta. (Foto: Dok. Bernasnews.com)

BERNASNEWS.COM — Pemerintah telah mencanangkan Indonesia akan menjadi negara dengan penghasilan tinggi (high income) pada 2045. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dalam Ringkasan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,4 persen (pesimis/target rendah) hingga 6,0 persen (optimis/target tinggi).

Dalam rancangan RJPMN tersebut ekonomi nasional pada 2020 ditargetkan tumbuh 5,3 persen (moderat/target sedang) dengan Gross National Income (GNI) sebesar US$ 4.320 per kapita. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Indonesia sudah masuk dalam kategori negara dengan penghasilan menengah atas (upper-middle income).

Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020? Beberapa lembaga domestik dan internasional telah melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai contoh, proyeksi IMF sebesar 5,1 persen, kemudian Bank Dunia (5,1 persen), ADB (5,2 persen), dan OECD (5,0 persen). Selanjutnya Kementerian Keuangan memproyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan di kisaran 5,2 persen, berada di bawah target APBN 2020 sebesar 5,3 persen. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 berkisar 5,1 persen – 5,5 persen.

Sementara pihak menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 sedikit banyak dipengaruhi oleh melambatnya perekonomian global. Perlambatan (slowdown) tersebut ditandai dengan dipicu oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan China, menurunnya aktivitas manufaktur antarnegara, kondisi geopolitik dan meningkatnya ketegangan kawasan yang memberikan ketidakpastian pada pelaku bisnis dan investor seperti misalnya di Benua Eropa karena kasus Brexit.

Di sisi lain, hasil Survei Indikator Makro Ekonomi Kuartal IV/2019 yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) mengindikasikan, pada tahun 2020 ekonomi Indonesia akan naik dari 5,04 persen menjadi 5,07 persen (yoy). Secara teperinci, dalam Survei Indikator Makro Ekonomi tersebut, pada 2020 ini responden masih optimis perekonomian Indonesia akan semakin membaik. Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2020 diprakirakan akan tumbuh 5,07 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan prakiraan pertumbuhan tahun 2019 sebesar 5,04 persen. Responden memprakirakan bahwa peningkatan kinerja perekonomian pada tahun 2020 dipengaruhi oleh membaiknya perekonomian dunia dan meningkatnya investasi nasional baik yang bersumber dari PMDN maupun PMA.

Menurut BI (2019), prospek ekonomi Indonesia 2020 terjaga dengan momentum pertumbuhan yang tetap berlanjut meskipun terdapat tekanan perlambatan ekonomi global. Terkait dengan hal tersebut, BI optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 diperkirakan meningkat dalam kisaran 5,1-5,5 persen. Dalam kondisi perekonomian global yang belum kondusif, bauran kebijakan BI yang telah ditempuh pada 2019 akan makin diperkuat pada tahun 2020 mendatang melalui 6 (enam) “jurus” atau fokus area kebijakan dalam menjaga stabilitas dan mendorong momentum pertumbuhan. Ke-6 “jurus” BI termaksud adalah sebagai berikut.

Pertama, kebijakan moneter tetap akomodatif. Kedua, kebijakan makroprudensial yang akomodatif akan ditempuh untuk mendorong pembiayaan ekonomi. Ketiga, kebijakan sistem pembayaran difokuskan pada penguatan instrumen dan infrastruktur publik berbasis digital. Langkah ini akan dilakukan dengan melakukan 5 (lima) Inisiatif Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) antara lain: (1) pengembangan open banking, (2) penguatan konfigurasi sistem pembayaran ritel, (3) penguatan infrastruktur pasar keuangan, (4) pengembangan infrastruktur publik untuk data, dan (5) penguatan framework pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

Keempat, kebijakan pendalaman pasar uang diperkuat untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif. Kelima, kebijakan pemberdayaan Ekonomi Syariah dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terus didorong agar menjadi sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia. Keenam, memperkuat sinergi dengan fokus pada beberapa aspek yakni: (1) sinergi kebijakan makroekonomi dan sistem keuangan untuk menjaga stabilitas, (2) sinergi transformasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi, dan (3) sinergi dalam inovasi digital untuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional.

Ke-6 “jurus” akan lebih efektif jika didukung oleh pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu pelaku ekonomi bersama Pemerintah (otoritas kebijakan fiskal), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Keuangan (LPS). Sinergi kebijakan dari pemangku kepentingan tersebut dapat mewujudkan stabilitas makrekonomi dan memfasilitasi akselerasi pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. (Dr. Y. Sri Susilo, SE, Msi, Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY (Atma Jogja) dan Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here